Energi Juang News, Jakarta — Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, menilai fenomena dana pemerintah daerah yang menumpuk di perbankan menjadi sinyal serius bahwa fungsi fiskal daerah belum berjalan sebagaimana mestinya.
Menurut Didik, dana publik yang mengendap terlalu lama di bank menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah gagal mendorong aktivitas ekonomi lokal. “Jika uang daerah hanya disimpan tanpa dibelanjakan, berarti peran APBD sebagai motor ekonomi tidak bekerja. Tidak ada efek berganda di masyarakat,” ujar Didik saat diwawancarai pada Kamis (30/10/2025).
Ia menjelaskan, penundaan belanja publik menyebabkan sektor riil daerah stagnan. Padahal, perputaran dana melalui proyek pemerintah seharusnya bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan konsumsi masyarakat. “Ekonomi daerah menjadi lesu karena uang pemerintah tidak kembali ke pasar,” tambahnya.
Kondisi ini, kata Didik, terjadi berulang kali karena lemahnya sistem pengawasan dan absennya sanksi bagi daerah yang memiliki serapan anggaran rendah. Pemerintah pusat pun dianggap tidak memberikan tekanan cukup agar dana publik segera disalurkan. “Selama tidak ada penalti, kepala daerah cenderung menikmati bunga deposito yang justru menambah pendapatan kas daerah. Ini jelas menimbulkan moral hazard,” tegasnya.
Didik juga menyoroti akar masalah dari sisi perencanaan APBD yang masih lemah. Menurutnya, banyak daerah menyusun anggaran tanpa berbasis kinerja dan kesiapan proyek, sehingga kegiatan baru berjalan di penghujung tahun. “Masalahnya klasik, program belum siap lelang di awal tahun. Akibatnya, uang rakyat tertahan dan manfaatnya tidak terasa,” pungkasnya.
Redaksi Energi Juang News
