Energi Juang News, Jakarta- Polemik di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menghangat. Kisruh antara Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf terus bergulir tanpa titik temu. Kedua pihak saling menyangkal soal status kepemimpinan PBNU.
Kericuhan ini mencuat setelah beredar surat edaran PBNU yang disebut sebagai tindak lanjut rapat harian Syuriyah PBNU. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir pada Selasa, 25 November 2025.
Dalam dokumen itu tertulis keputusan tegas: “Bahwa KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.”
Surat itu juga menegaskan bahwa untuk sementara, kepemimpinan PBNU berada sepenuhnya di bawah Rais Aam. Katib Tajul Mafakhir membenarkan isi dokumen tersebut. “Demikian bunyi keputusannya dalam risalah rapat itu,” ujarnya, Senin (1/12/2025).
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar kemudian mempertegas keputusan itu saat berkegiatan di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11). Ia menyatakan bahwa kewenangan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam sejak keputusan tersebut berlaku. “Sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU,” tegasnya.
Miftachul juga menilai setiap penggunaan atribut atau keputusan atas nama ketum setelah tanggal itu tidak lagi memiliki legitimasi. Ia memastikan risalah rapat disusun sesuai kondisi faktual. “Tidak ada motif lain di luar apa yang tertulis,” ujarnya.
Namun, Gus Yahya membantah dengan keras. Dikutip dari NU Online, Minggu (30/11), ia menyebut dirinya masih sah sebagai Ketum PBNU. “Secara de jure, saya tetap Ketua Umum PBNU dan tidak bisa diganti kecuali melalui Muktamar,” katanya.
Para kiai sepuh akhirnya menggelar musyawarah di Ponpes Al-Falah Ploso, Kediri, Minggu (30/11/2025). Mereka menyerukan islah dan meminta seluruh pihak menahan diri agar konflik tidak merusak marwah organisasi. “Para kiai berharap islah segera terjadi demi kebaikan jam’iyyah,” ujar Gus Muid.
Redaksi Energi Juang News
