oleh Muhammad Annawawi Ibnu Sulaiman
Ketika gemuruh air meluap membawa gelondongan kayu menerjang desa-desa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kerusakan yang terjadi bukan hanya infrastruktur yang porak-poranda atau korban jiwa yang berjatuhan. Bencana ini juga memicu krisis lain yang lebih senyap namun jauh lebih destruktif: krisis emosional dan psikologis. Dalam situasi genting seperti ini, komunikasi dari pemimpin nasional seharusnya menjadi jangkar ketenangan, penopang mental, dan sumber rasa aman bagi masyarakat.
Namun melihat respons pemerintah pusat, khususnya presiden dan jajaran menteri terlihat jelas adanya kegagapan. Pesan yang disampaikan cenderung teknis, kering, bahkan defensif, tanpa memperhatikan kebutuhan emosional korban. Ini bukan sekadar persoalan cuaca atau geologi, ini adalah ujian kepemimpinan dalam komunikasi krisis.
Kegagalan dalam Stance Komunikasi
Ketika bencana melanda dan warga dihadapkan pada situasi out of control, negara semestinya hadir sebagai jaminan simbolis. Dalam konteks krisis, pesan dari figur otoritas tertinggi bukan hanya instruksi, melainkan afirmasi: pengakuan terhadap rasa takut, kehilangan, dan ketidakpastian yang dirasakan masyarakat. Inilah transaksi emosional yang menjadi fondasi mitigasi krisis psikologis.
Komunikasi publik pasca-bencana idealnya memuat elemen psychological first aid: empati yang eksplisit, dukungan emosional awal, dan penguatan harapan yang realistis. Melalui pidato, kunjungan, atau pernyataan resmi, pemimpin harus menampilkan kehadiran emosional, bukan sekadar administratif. Minimnya elemen ini menjadikan komunikasi pemerintah tampak jauh, kering, dan tidak memadai untuk mencegah berkembangnya krisis emosional yang lebih dalam.
Jaminan Simbolis yang Hampa
Respons pemerintah terhadap bencana di Sumatera tampak terlambat, sporadis, dan sama sekali tidak proaktif. Kehadiran presiden atau menteri terkesan seremonial, tidak memberi rasa bahwa negara memegang kendali atas situasi.
Lebih buruk lagi, munculnya pernyataan defensif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang buru-buru menegaskan bahwa bencana tidak berkaitan dengan aktivitas pertambangan, justru memperdalam jurang ketidakpercayaan publik. Di saat masyarakat sedang berjuang melawan trauma dan kerentanan wilayah mereka, fokus pemerintah tampak bergeser pada upaya melepaskan diri dari potensi kesalahan.
Komunikasi semacam ini gagal membangun empati, bahkan memperkuat kesan bahwa negara lebih sibuk membela diri daripada membela rakyat. Negara menjadi terlihat dingin, jauh, dan tidak memihak pada penderitaan masyarakat.
Kegagapan komunikasi empatik dari pemerintah pusat dalam merespons bencana di Sumatera telah menciptakan celah besar dalam rasa aman publik. Negara kehilangan momen krusial untuk menjadi healing force (kekuatan pemulih), melalui kehadiran simbolis, pengakuan emosional, dan pesan yang menenangkan.
Untuk menutup celah ini, komunikasi pemimpin harus berubah: lebih empatik, lebih proaktif, dan lebih bertanggung jawab dalam memastikan keamanan jangka panjang serta keberlangsungan hidup warga. Di tengah kehancuran, komunikasi kepemimpinan bukan sekadar pelengkap statistik bencana. Ia adalah fondasi pemulihan jiwa dan resiliensi masyarakat.
