Energi Juang News, Jakarta— Ribuan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh turun ke jalan hari ini. Aksi tersebut dipusatkan di depan Gedung DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dimulai sekitar pukul 10.30 WIB.
685 Petugas Amankan Jalannya Aksi
Sebanyak 685 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga jalannya aksi agar tetap kondusif.
“Personel pelayanan aksi unjuk rasa sebanyak 685 personel,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold EP Hutagalung saat dikonfirmasi, Kamis (15/1/2026).
Reynold mengimbau seluruh massa menjaga ketertiban dan menaati aturan selama aksi berlangsung. Ia juga menegaskan bahwa rekayasa lalu lintas akan bersifat situasional, tergantung kondisi di lapangan. “Kami mengimbau masyarakat mencari jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan,” tambahnya.
Baca juga : Buruh Geruduk Kantor PBB, Protes Keras RI Gabung Dewan Perdamaian Gaza
Polisi Diminta Bersikap Humanis
Selain fokus pada pengamanan, Reynold juga mengingatkan agar seluruh personel tetap mengedepankan pendekatan humanis dan dialog dengan masyarakat. Kapolres memastikan aparat akan mengawal aksi hingga selesai dengan tertib.
Tuntutan Buruh: Revisi UMP dan Tolak Pilkada DPRD
Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan jumlah peserta aksi diperkirakan antara 500 hingga 1.000 orang.
“Jadi, sekitar 500 sampai 1.000 orang (yang akan berdemo),” ungkap Said kepada wartawan, Kamis (15/1).
Dalam unjuk rasa ini, buruh membawa empat tuntutan utama. Mereka menuntut pemerintah merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta menjadi Rp 5,89 juta per bulan. Selain itu, mereka juga meminta revisi terhadap SK Gubernur Jawa Barat terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah.
Buruh juga mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Redaksi Energi Juang News
