Energi Juang News, Jakarta-Sidang isbat digelar Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) dalam rangka menentukan awal Ramadan 1447 Hijriah.
Hasil sidang isbat itu adalah memutuskan bahwa puasa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Demikian hasil Sidang Isbat yang baru kita laksanakan,” tutur Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Hasil Sidang Isbat: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 19 Februari 2026
Diketahui, Kementerian Agama menggunakan pendekatan integrasi hisab dan rukyat dalam penetapan awal bulan Hijriah, termasuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Metode hisab menggunakan perhitungan astronomi untuk memprediksi posisi bulan secara matematis, berfungsi sebagai dasar perhitungan ilmiah tentang posisi hilal.
Sementara itu, metode rukyat dilakukan melalui pengamatan langsung hilal di ufuk barat setelah matahari terbenam. Pendekatan ini bertujuan untuk memadukan perhitungan astronomi dan pengamatan nyata, serta menjaga persatuan umat Islam di Indonesia.
Baca juga : Jakarta Tutup klub malam Saat Ramadan, Tapi..
Kriteria visibilitas hilal yang digunakan adalah kriteria MABIMS, yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Jika hilal belum memenuhi kriteria ini pada saat pemantauan, maka bulan Syakban akan digenapkan menjadi 30 hari.
Metode Hisab-Rukyat dan Kriteria MABIMS dalam Penetapan Awal Ramadan
Meskipun pemerintah menetapkan awal Ramadan melalui Sidang Isbat, potensi perbedaan dengan organisasi Islam lain seperti Muhammadiyah telah muncul. Muhammadiyah sendiri telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, berdasarkan metode hisab hakiki.
Sidang Isbat ini dihadiri oleh sejumlah pihak penting, termasuk perwakilan organisasi masyarakat Islam, perwakilan kedutaan besar negara-negara Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta ahli falak.
Selain itu, Komisi VIII DPR, perwakilan Mahkamah Agung (MA), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha ITB, dan Planetarium Jakarta juga akan turut serta. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghasilkan keputusan yang komprehensif dan akuntabel.
Redaksi Energi Juang News
