Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Isu boikot terhadap Israel kini menjadi narasi yang kuat dalam sejumlah wacana publik di Indonesia. Dari media sosial hingga ruang-ruang diskusi komunitas, istilah boikot produk Israel sering digaungkan sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan Palestina.
Tren ini kemudian memantik daftar panjang brand-brand yang diklaim “terafiliasi dengan Israel”. Namun fenomena ini mulai mengundang pertanyaan yang lebih tajam: mengapa narasi ini tidak pernah diarahkan pada perusahaan yang jelas-jelas memiliki akar struktural di Israel dan berperan signifikan dalam proyek-proyek strategis di Indonesia?
Keterkaitan Ormat: Jejak dari Yavne hingga Wapsalit
Satu contoh penting adalah PT Ormat Geothermal Indonesia—nama yang baru-baru ini menjadi pemenang tender panas bumi di beberapa wilayah Indonesia seperti Wapsalit (Maluku), Toka Tindung (Sulawesi Utara), dan Telaga Ranu (Maluku Utara). Perusahaan ini sesungguhnya merupakan anak usaha dari Ormat Technologies, Inc., korporasi energi terbarukan yang berkantor pusat di Reno, Nevada, AS.
Namun secara historis Ormat berakar dan berkaitan erat dengan Israel: didirikan pada 1965 di Yavne oleh Lucien dan Yehudit Bronicki; pabrik utamanya hingga kini berada di Israel; serta telah mencatatkan saham ganda di Bursa Tel Aviv dan Bursa New York.
Secara struktural, maka PT Ormat Geothermal Indonesia adalah bagian dari jaringan korporasi global yang masih secara ekonomis dan administratif terkait dengan Israel—melalui struktur kepemilikan, fasilitas produksi, dan indeks bursa saham.
Baca juga : Gelar Diskusi Publik, DPP GMNI Kupas Tuntas Disorientasi Fungsi Kementerian
Logika Selektif dalam Narasi Boikot
Dalam praktik gerakan boikot yang populer di ruang digital Indonesia—yang sering memunculkan daftar brand seperti KFC, Aqua, dan produk-produk konsumen lainnya—seringkali digunakan premis: “Ini terafiliasi dengan Israel, maka harus diboikot.” Namun pendekatan ini penuh kontradiksi kalau diuji secara teoritis:
• Keterkaitan struktural vs asosiasi permukaan
Banyak brand yang disebut dalam daftar boikot di masyarakat justru adalah perusahaan multinasional yang secara struktural tidak berkaitan langsung dengan ekosistem ekonomi Israel—baik dalam hal kepemilikan, pengendalian, maupun lini produksi utama mereka. Ini menimbulkan kesan bahwa boikot cenderung bersifat ad hoc atau bahkan arbitrer, bukannya berdasarkan parameter keterkaitan yang jelas, konsisten, dan bisa diuji.
• Reduksi narasi geopolitik menjadi konsumsi pop
Dalam cultural studies, fenomena ini disebut sebagai commodification of political solidarity: solidaritas politik direduksi menjadi tindakan konsumsi—misalnya beralih dari produk A ke produk B—tanpa framework teoritis yang kokoh tentang apa sebenarnya yang hendak dicapai melalui tindakan itu. Sebagai efeknya, isu boikot seringkali hanya menghasut rasa “sudah turut berkontribusi” tanpa kejelasan objektifnya.
• Ketidakkonsistenan fokus publik
Ketika aktor korporat seperti Ormat—yang berhubungan erat dengan rezim ekonomi Israel melalui sejarah dan jaringan investasinya—luput dari sorotan, sementara produk konsumsi yang keterkaitannya minimal malah menjadi target utama, pertanyaan besar muncul: apakah yang diboikot itu benar-benar Israel, atau sekadar brand populer yang mudah dijadikan simbol?
Menariknya, PT Ormat Geothermal Indonesia bukan sekadar entitas nominal di Indonesia. Ia berpartner dengan pemerintah dan investor lokal untuk membiayai eksplorasi panas bumi di sejumlah wilayah—sebuah sektor strategis bagi kemandirian energi nasional.
Namun keterkaitan ini sama sekali tidak disentuh dalam wacana boikot yang berkembang luas. Justru itu menunjukkan bahwa narasi boikot sering berada jauh dari analisis struktural yang matang.
Alih-alih bertanya “apakah produk X berasal dari Israel?”, pertanyaan yang lebih esensial menurut teori hubungan internasional dan ekonomi politik seharusnya adalah:
“Apa dampak nyata keterkaitan sebuah korporasi dengan Israel terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional kita?”
Dan lebih jauh lagi, apa dasar normatif yang kita gunakan untuk mengevaluasi semua itu secara fair dan konsisten?
Mencerna Solidaritas dengan Rasio
Gerakan boikot, pada dasarnya, dapat menjadi alat solidaritas yang sah dalam politik konsumen. Namun bila narasinya digerakkan oleh seleksi kasus yang dangkal, tanpa landasan teoritis yang kuat mengenai struktur kepemilikan, keterkaitan ekonomi, dan dampaknya terhadap tujuan normatif (misalnya keadilan global), maka keberpihakan itu justru hanya menjadi frasa retoris.
PT Ormat Geothermal Indonesia mengingatkan kita bahwa struktur global itu rumit: keterkaitan ekonomi dan sejarah perusahaan tidak bisa dibaca hanya dari logo atau brand yang familiar di rak supermarket.
Jika benar kita ingin memperjuangkan solidaritas terhadap rakyat Palestina melalui aksi konsumen, perlulah kita mulai dari parameter yang konsisten, analisis yang mendalam, dan pemahaman struktural—bukan sekadar hura-hura daftar boikot viral yang segera hilang setelah tren berganti.
Redaksi Energi Juang News
