Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Baru-baru ini dunia menyaksikan puncak ironi diplomasi global: sebuah badan internasional bernama Board of Peace (BoP), yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai mekanisme perdamaian, justru kehilangan legitimasi moral dan politisnya setelah Washington dan Tel Aviv memilih jalan perang terhadap Iran pada akhir Februari 2026.
BoP: Janji Perdamaian di Atas Kertas
Board of Peace diluncurkan dengan narasi optimistis — sebuah “dewan perdamaian” internasional untuk mengakhiri konflik panjang seperti yang terjadi di Gaza dan kawasan lain. Secara formal, BoP digambarkan sebagai badan yang akan mendukung stabilitas, pemerintahan yang bertanggung jawab, dan rekonstruksi pasca konflik berdasarkan hukum internasional.
Namun, kritik cepat muncul jauh sebelum serangan ke Iran. Analisis awal menunjukkan bahwa struktur dan praktik BoP cenderung mengulang pola kolonialisme modern — sebuah entitas yang memosisikan negara-negara kuat (dalam hal ini AS) sebagai penjaga perdamaian tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
Bahkan, memberi tempat di dalamnya kepada negara dengan konflik berkepanjangan seperti Israel, namun mengesampingkan suara pendudukan dan rakyat yang terjajah.
Kontradiksi Tajam antara Retorika dan Realitas
Teori hubungan internasional seperti Critical Peace Studies menekankan bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, tetapi harus didirikan di atas keadilan struktural, inklusi stakeholder lokal, dan legitimasi hukum internasional. Ketika sebuah badan baru muncul dengan mandat perdamaian namun justru tidak mampu mencegah atau bahkan terlibat dalam agresi militer besar, hal ini mencerminkan satu pertanyaan mendasar: apa gunanya forum perdamaian yang tak mampu meredam api perang?
Baca juga : Geopolitik Chaos, Perang Dunia Cuma Isu?
Ketika AS dan Israel melancarkan serangan militer besar terhadap Iran, menewaskan pemimpin tertinggi Republik Islam dan membangkitkan respons militer regional yang intens, kritik atas BoP tak lagi hanya akademis — ia menjadi kritik yang valid secara praktis.
Serangan tersebut menjadi ujian kredibilitas yang sebenarnya dari BoP. Jika perdamaian adalah tujuan utama, tindakan militer terkoordinasi yang memicu eskalasi regional jelas bertentangan dengan nilai tersebut — dan dengan sendirinya merusak legitimasi moral BoP.
Legitimasi sebagai Inti dari Perdamaian
Teori legitimasi dalam hubungan antarnegara menjelaskan bahwa institusi perdamaian hanya efektif jika diakui luas oleh komunitas internasional dan memiliki basis hukum yang kuat.
Ketiadaan peserta kunci seperti pemimpin rakyat Palestina, serta dominasi satu negara kuat (AS) dalam struktur otoritas BoP, menimbulkan pertanyaan: Apakah BoP benar-benar sebuah institusi multilateral yang sah, atau sekadar alat legitimasi politik?
Serangan militer oleh AS dan Israel terhadap Iran menunjukkan bahwa BoP telah kehilangan legitimasi moral, politik, bahkan hukum — dan karenanya tak berguna sebagai wadah perdamaian sejati. Bahwa penggunaan istilah “perdamaian” oleh Trump di dalam BoP kini tampak sebagai pembajakan retorika demi dalih hegemonik.
Krisis Kepercayaan di Panggung Global
Dilema yang dihadapi BoP menggarisbawahi sebuah kebenaran penting: perdamaian bukan proyek administratif yang bisa dibentuk dengan lampu seremoni, piagam, atau balai konferensi. Perdamaian sejati membutuhkan kepercayaan, keadilan, dan tindakan kolektif yang konsisten untuk meredam konflik — bukan justru membuat api konflik membesar.
Dalam kerangka teori realisme politik, intervensi militer sering dipandang sebagai ekspresi kepentingan nasional.
Namun, ketika sebuah badan bernama perdamaian digunakan bersama aktor militer dalam konflik yang sangat destruktif, maka narasi “perdamaian” itu sendiri runtuh dalam pikiran publik dan komunitas internasional.
Board of Peace mungkin lahir dari niat yang terdengar mulia, tetapi tindakan yang mengikutinya menunjukkan sesuatu yang lebih pahit: bahwa perdamaian tidak bisa dibentuk melalui proyek yang kehilangan legitimasi secara faktual di tengah perang besar.
Dalam dunia di mana perang kembali menjadi alat pilihan beberapa kekuatan besar, pertanyaan kritis tetap:
Apakah lembaga perdamaian baru seperti BoP merupakan jawaban terhadap rasa sakit yang ingin diredakan, atau justru cermin dari sistem internasional yang semakin kosong maknanya?
Redaksi Energi Juang News
