Esteria Tamba
(Penulis, aktivis)
Ketika Pertamina akhirnya angkat bicara dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Timur atas keluhan mesin kendaraan yang “brebet” usai pengisian BBM jenis Pertalite, publik menatap bukan sekadar maaf, tapi soal kepercayaan yang terkikis. Bukan hanya soal formula “mohon maaf atas ketidaknyamanan”, melainkan mengenai bagaimana sebuah BUMN strategis gagal memenuhi standar layanan dasar dan memberi kesempatan rakyat untuk bertanya: siapa yang bertanggung jawab?
Keluhan ini bukan kasus tunggal: wilayah Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo hingga Lamongan ramai melapor bahwa sepeda motor mereka mengalami brebet atau mogok setelah mengisi Pertalite di SPBU. Meskipun Pertamina kemudian menyatakan produk telah diuji laboratorium dan sesuai spesifikasi, dan pihak Kementerian ESDM ikut turun ke lapangan, keraguan publik sudah tumbuh: kalau semua sudah “sesuai spesifikasi”, lalu mengapa banyak kendaraan terdampak? Apa ini sekadar distribusi cacat, atau sistem pengawasan yang rapuh? Permintaan maaf saja tidak cukup ketika akar permasalahan tidak disentuh.
Dari perspektif kritis aktivis, tiga hal mengemuka: pertama, ini soal akuntabilitas yang lepas. Sebuah perusahaan yang menjadi pemasok energi nasional tidak boleh hanya mengeluarkan pernyataan maaf dan kemudian lenyap dari sorotan publik. Perlu audit terbuka: dari terminal ke SPBU, kualitas BBM, catatan distribusi, dan rekam jejak pemeliharaan rantai logistik. Jika distribusi macet atau tercampur, efek kerusakan pun nyata bagi rakyat yang harus mengeluarkan biaya tambahan perbaikan.
Kedua, ini soal keadilan konsumen. Warga Jawa Timur yang membeli BBM bersubsidi atau BBM publik berhak bahwa produk yang mereka beli aman, berkualitas, dan tak merugikan mesin kendaraan mereka. Ketika hasilnya sebaliknya mesin brebet, mogok, biaya servis naik apa bentuk kompensasi? Permohonan maaf tidak cukup. Perusahaan negara harus memberi jaminan dan aksi nyata: perbaikan gratis, penggantian kerusakan, atau paling tidak program verifikasi independen yang dipublikasikan.
Ketiga, ada dimensi sistemik yang lebih besar: dominasi Pertamina dan lemahnya kompetisi dalam sektor BBM ritel. Ketika pengawasan regulasi longgar, kualitas layanan bisa jatuh karena kurangnya tekanan pasar untuk meningkatkan standar. Kasus Jatim ini menjadi sinyal bahwa masyarakat harus mempertanyakan ulang peran swasta atau alternatif distribusi BBM yang sehat agar konsumen tak hanya mempercayakan dalam monolit yang bisa berulang kali gagal.
Perspektif baru yang saya usung: permintaan maaf Pertamina harus menjadi titik nol reformasi bukan sekadar krisis PR. Publik harus mendorong agar ini menjadi momentum transparansi distribusi BBM, termasuk data publik yang bisa diakses: laporan laboratorium, hasil sampel dari SPBU, dan mekanisme ganti rugi bila terbukti BBM cacat. Tanpa itu, permintaan maaf akan tetap menjadi monolog kosong dalam ruang korporasi.
Negara ini pantas mendapatkan BUMN yang bukan hanya “pemasok”, tetapi penjamin keadilan energi. Bila rakyat terus menerima produk yang meragukan, sementara yang disalahkan hanya “ketidaknyamanan” tanpa solusi konkret, maka kita membiarkan sistem gagal dan rakyat tetap terbebas dari perlindungan. Pertamina bisa minta maaf, tapi lebih penting: lekas bertindak. Karena BBM bukan sekadar barang dagangan ini adalah urat nadi mobilitas rakyat. Tak bisa salah, tak bisa gagal berulang.
Redaksi Energi Juang News
