Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta– Kematian seorang balita di Sukabumi karena cacingan bukan sekadar tragedi medis, melainkan bukti nyata absennya negara dalam menjamin hak dasar warganya. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah melimpahnya penerimaan daerah dari sumber daya energi.
Civil Society Organization (CSO) Cinta Karya Alam Lestari (CIKAL) merinci bahwa Pemkab Sukabumi menerima Dana Bagi Hasil (DBH) panas bumi Rp 82,9 miliar pada 2022, Rp 60,2 miliar pada 2023, dan bahkan akan melonjak menjadi Rp 118,4 miliar pada 2025 (data TKDD Kemenkeu RI). Angka ratusan miliar ini seharusnya mampu menjamin pelayanan kesehatan dasar, perbaikan sanitasi, dan gizi masyarakat. Namun, faktanya, seorang balita meninggal karena infeksi cacingan, sementara keluarganya bahkan tidak memiliki BPJS ataupun KTP.
Infeksi cacingan atau Soil Transmitted Helminths (STH) disebabkan oleh cacing gelang (Ascaris lumbricoides), cacing cambuk (Trichuris trichiura), hingga cacing tambang (Necator americanus dan Ancylostoma duodenale). Penyakit ini menular lewat tanah, lingkungan kotor, dan kebiasaan hidup yang tidak sehat. Secara global, penyakit ini masih menjadi masalah serius: 1,5 miliar jiwa di dunia terinfeksi setiap tahun, dengan 270 juta anak prasekolah dan 700 juta anak usia sekolah tinggal di wilayah rawan penularan. WHO mencatat bahwa 24% populasi dunia hidup dengan infeksi cacingan.
Di Indonesia, angka prevalensinya juga memprihatinkan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi kecacingan masih berkisar antara 2,5% hingga 62%, dengan rata-rata pada anak SD mencapai 28,12%.
Meski ada 66 kabupaten/kota yang berhasil menekan prevalensi di bawah 5%, masih ada 26 kabupaten/kota dengan prevalensi di atas 10%. Sebagai negara tropis dengan curah hujan tinggi dan sanitasi buruk di sejumlah daerah, Indonesia memang rawan terhadap penyakit ini. Cacingan kronis bisa menyebabkan anemia, kekurangan gizi, hingga stunting yang permanen pada anak.
Jika Pemda Sukabumi serius, kasus ini seharusnya bisa dicegah. Pemerintah pusat sudah menjalankan program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM). Pada 2021, 36,97 juta anak sudah mendapatkan obat Albendazole yang mampu membunuh cacing dewasa sekaligus menghancurkan telur dan larva. Namun, pertanyaannya: mengapa program nasional tidak benar-benar menjangkau anak-anak di Sukabumi? Jawabannya sederhana: lemahnya komitmen Pemda, minimnya sosialisasi, dan gagalnya penggunaan dana besar yang seharusnya ditujukan untuk kesehatan rakyat.
Tragedi ini memperlihatkan jurang antara kekayaan sumber daya dan kualitas hidup masyarakat. Sukabumi disebut sebagai lumbung energi, tetapi rakyatnya dibiarkan tanpa identitas, tanpa jaminan kesehatan, dan tanpa sanitasi memadai. Dana ratusan miliar dari DBH panas bumi justru raib dalam alokasi yang tidak jelas dampaknya. DPRD Sukabumi pun mengkritik keras bahwa manfaat dana panas bumi tidak pernah benar-benar sampai ke rakyat kecil.
Balita yang meninggal karena cacingan adalah potret kegagalan pembangunan. Pemerintah daerah tidak hanya lalai, tetapi abai pada tanggung jawab moral dan konstitusionalnya. Jika negara bisa menghitung rupiah demi rupiah dari energi panas bumi, maka negara juga wajib menghitung setiap nyawa rakyat yang hilang karena lalainya pengelolaan dana publik. Ini bukan sekadar soal kesehatan, tetapi soal keadilan sosial.
Redaksi Energi Juang News
