Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Konflik geopolitik yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran — yang pada puncaknya termanifestasi dalam serangan langsung terhadap wilayah Republik Islam Iran — tidak hanya memicu gelombang kekerasan fisik. Ia juga memperkuat gelombang disinformasi dan ujaran kebencian, khususnya propaganda anti-Syiah di berbagai akun media sosial, yang berpotensi merusak kohesi sosial dan memperburuk ketegangan sosiopolitik di Indonesia.
Kita telah menyaksikan bagaimana ledakan konflik bersenjata juga dibarengi oleh konten digital yang menyesatkan, manipulatif, dan bernada permusuhan yang mengarah kepada kelompok tertentu — dalam hal ini komunitas Syiah — yang dipandang sebagai “musuh budaya” atau “ancaman ideologis” oleh sebagian akun pro-konflik di media sosial.
Menurut laporan Associated Press, sejumlah gambar dan video yang beredar setelah serangan AS-Israel ke Iran telah terbukti fiktif atau salah konteks, termasuk klaim palsu soal peristiwa di medan konflik, yang kemudian dipakai untuk memperkuat narasi permusuhan di ranah digital.
Situasi ini tidak muncul secara kebetulan; ia merupakan bagian dari proses konstruksi wacana yang intens di media digital kontemporer, di mana platform seperti X (Twitter), Facebook, dan TikTok menjadi panggung bagi narasi dominan yang mudah diperalat oleh algoritma dan kepentingan politik tertentu. Fenomena ini telah dianalisis secara akademis dalam kajian tentang konflik ideologi dalam media online, yang menunjukkan bagaimana isu seperti Syiah–Sunni sering dimanipulasi untuk memicu konflik sektarian.
Propaganda Anti-Syiah: Dari Diskursif ke Diskriminatif
Tulisan berjudul stigmatisasi dan propaganda anti-Syiah dalam jurnal akademik Universitas Sebelas Maret menunjukkan bahwa sikap permusuhan terhadap komunitas Syiah sering kali dibangun di atas narasi yang mengaitkan Syiah dengan “ajaran bahaya” atau “ancaman teologis”, lalu dipolitisasi menjadi alat segregasi sosial dan agama.
Studi ini mencatat bagaimana gerakan tertentu menggunakan sentimen kelompok untuk menyebarkan pandangan eksklusif dan diskriminatif terhadap Syiah.
Media sosial, dengan mekanisme algoritmiknya, memperkuat pola komunikasi emosional dan konfrontatif.
Dalam konteks konflik Iran–Israel, narasi pro-imperialisme atau pro-invasi seringkali berinteraksi dengan sentimen sektarian, menciptakan ruang digital di mana intoleransi agama seolah-olah dipresentasikan sebagai kewajaran politik.
Teori Konflik dan Media: Mengetahui Musuh Sejati
Dalam kajian komunikasi massa, para ahli seperti Norman Fairclough (Analisis Wacana Kritis) dan Erving Goffman (teori stigma) memberikan kerangka konseptual mengapa propaganda semacam ini efektif.
Fairclough menggarisbawahi bagaimana bahasa media membentuk realitas sosial dan politik melalui framing, sementara Goffman menunjukkan bagaimana stigma terhadap kelompok tertentu diproduksi dan dipertahankan dalam wacana publik (misalnya, dengan menjadikan “Syiah” sinonim dari “ekstrimis” atau “berbahaya”).
Dengan demikian, apa yang tampak sebagai “perdebatan agama” di media sosial bukan hanya soal keyakinan, tetapi menjadi alat politik identitas dalam konflik global yang lebih luas.
Solidaritas Global vs Polarisasi Sektarian
Sementara narasi permusuhan ini menyebar, dunia memerlukan pendekatan yang lebih dewasa. Realitas geopolitik — dimanifestasikan melalui konflik dan serangan militer antara negara besar — harus dipahami sebagai bagian dari kekuatan imperialis dan hegemoni global, bukan sebagai alasan untuk melanjutkan intoleransi terhadap perbedaan internal umat Islam.
Banyak protes pro-Iran yang berlangsung secara global sejak dimulainya serangan bersama AS dan Israel terhadap Iran pada Februari 2026 menunjukkan bahwa banyak masyarakat dunia menolak eskalasi militer ini sebagai bentuk agresi kekuatan besar terhadap kedaulatan suatu bangsa.
Alih-alih memperuncing permusuhan sektarian, wacana publik yang sehat harus fokus pada perlawanan terhadap imperialisme dan hegemoni asing, dengan mempromosikan:
- Fakta daripada hoaks — Menolak konten palsu yang memperkuat kebencian sektarian.
- Dialog lintas komunitas — Memperkuat toleransi antarmazhab dan keyakinan.
- Kohesi sosial dan hukum internasional — Mengecam segala bentuk kekerasan dan agresi yang melanggar hak asasi dan kedaulatan.
Maka bisa disimpulkan, krisis yang sedang terjadi bukan hanya krisis geopolitik, tetapi juga krisis informasi. Dalam perang digital ini, intoleransi terhadap komunitas Syiah — yang muncul di media sosial sebagai bagian dari propaganda sektarian — merupakan ancaman serius terhadap perdamaian sosial dan pluralisme.
Kita perlu menolak narasi yang mencoba mereduksi perbedaan keagamaan menjadi alasan konflik, dan berkata tegas bahwa solidaritas global terhadap nilai kemanusiaan jauh lebih penting daripada mempertahankan garis sektarian sempit.
Hanya dengan pendekatan inklusif, berbasis data yang valid, teori komunikasi yang matang, dan komitmen terhadap toleransi, kita dapat melawan arogansi imperialis dan propaganda yang merusak nilai-nilai kemanusiaan universal.
Redaksi Energi Juang News
