Energi Juang News, Riyadh- Serangan terang-terangan oleh Iran terhadap wilayah kerajaan Arab Saudi telah membuat Negeri Petro Dollar itu marah.
Arab Saudi pun mengusir sejumlah pejabat militer Iran dan staf kedutaan besar di Riyadh.
Kecaman Resmi Riyadh atas Serangan Iran
Kementerian Luar Negeri Saudi mengecam keras terhadap apa yang digambarkan sebagai serangan terang-terangan oleh Iran terhadap wilayah kerajaan dan negara-negara regional.
Dilansir Arab News, Minggu (22/3/2026), dalam pernyataan yang dimuat oleh Saudi Press Agency, kementerian mengatakan bahwa penargetan berkelanjutan terhadap kedaulatan Arab Saudi, infrastruktur sipil, misi diplomatik, dan kepentingan ekonomi oleh Iran merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum dan norma internasional.
Ditambahkan bahwa serangan tersebut juga melanggar ketentuan Perjanjian Beijing dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2817 (2026), serta prinsip-prinsip bertetangga baik dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Baca juga : Qatar Usir Diplomat Iran, Ketegangan Teluk Membara
Pelanggaran Hukum Internasional dan Ancaman Eskalasi
Kerajaan menegaskan kembali “kecaman kategoris” terhadap serangan Iran terhadap Arab Saudi, negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk, dan negara-negara Arab dan Islam lainnya, memperingatkan bahwa eskalasi akan memiliki konsekuensi serius bagi hubungan.
Kementerian mengatakan bahwa otoritas Saudi telah memberitahukan kedutaan Iran bahwa atase militer, asisten atase militer, dan tiga staf tambahan telah dinyatakan sebagai persona non grata dan harus meninggalkan Kerajaan dalam waktu 24 jam.
Saudi Tegaskan Hak Bela Diri Berdasarkan Piagam PBB
Pernyataan tersebut menegaskan kembali pernyataan sebelumnya yang dikeluarkan pada 9 Maret, yang memperingatkan bahwa serangan berkelanjutan oleh Iran merupakan eskalasi lebih lanjut yang akan berdampak besar pada hubungan ke depan.
Arab Saudi juga menekankan bahwa mereka akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan keamanannya, dengan mengutip haknya untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB.
Redaksi Energi Juang News
