Energi Juang News, Jakarta– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dijalankan dengan pendekatan yang lebih efisien. Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sejumlah alternatif pelaksanaan agar layanan tetap berjalan optimal tanpa menambah beban anggaran negara secara berlebihan.
Langkah tersebut juga diarahkan untuk memperluas jangkauan program, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia di masyarakat.
Kantin Sekolah Jadi Opsi Pelaksanaan MBG
Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, mengatakan pihaknya sedang mengkaji berbagai skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang lebih hemat biaya. Salah satu alternatif yang dipertimbangkan ialah menggunakan fasilitas yang telah ada, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun sarana milik komunitas.
Menurut Nanik, pelaksanaan program tidak harus selalu diawali dengan pembangunan dapur baru atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah yang telah memiliki infrastruktur yang dapat dimanfaatkan.
“Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Kita tidak harus membangun dapur baru. Kita bisa memanfaatkan dapur yang sudah ada, misalnya kantin sekolah,” ujar Nanik saat konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Selain memanfaatkan sarana yang tersedia, BGN juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas layanan program di daerah yang membutuhkan.
Kolaborasi tersebut dapat melibatkan badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, hingga lembaga lain yang memiliki perhatian terhadap perbaikan gizi masyarakat.
Efisiensi Anggaran Tetap Utamakan Kualitas
Meski mengedepankan efisiensi, BGN menegaskan kualitas layanan tetap menjadi prioritas. Nanik menyebut pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan menjadi fokus utama lembaganya.
“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” katanya.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menambahkan bahwa penguatan tata kelola akan dilakukan melalui perbaikan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih terukur.
Menurut dia, tata kelola yang kuat menjadi fondasi penting agar program dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan didukung data yang valid. Berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas juga akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola,” ujar Agustina.
Fokus Perkuat Intervensi untuk Kelompok 3B
Dalam penyempurnaan program, BGN juga akan memperkuat intervensi kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kelompok tersebut dinilai memiliki peran penting dalam upaya pencegahan stunting sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Strategi tersebut menjadi bagian dari langkah BGN untuk memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Redaksi Energi Juang News
