Energi Juang News, New York- Ketegangan diplomatik kembali mewarnai sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Rabu (15/7/2026). Perdebatan sengit antara China dan Amerika Serikat terjadi saat forum membahas perkembangan situasi di Yaman dan kawasan Timur Tengah yang kembali memanas.
China tuduh AS telah membawa kawasan tersebut ke kondisi yang semakin berbahaya melalui kebijakan militernya terhadap Iran. Tuduhan itu disampaikan di tengah memburuknya situasi keamanan setelah kelompok Houthi kembali melancarkan serangan ke Arab Saudi.
China Kritik Kebijakan AS terhadap Iran
Utusan China untuk PBB, Sun Lei, menilai Washington memikul tanggung jawab besar atas meningkatnya ketegangan di Yaman dan Laut Merah. Menurutnya, langkah-langkah yang diambil Amerika Serikat justru memperburuk kondisi kawasan.
“AS memikul tanggung jawab yang tidak terbantahkan atas situasi ini di Yaman dan Laut Merah,” ujar Sun Lei dalam sidang DK PBB.
Ia juga menuding Amerika Serikat menghambat berbagai upaya Dewan Keamanan untuk menghentikan permusuhan. Selain itu, Washington dinilai membiarkan konflik di Gaza terus berlangsung sehingga memperluas instabilitas di kawasan.
Sun menyoroti serangan militer AS terhadap Iran yang dilakukan tanpa mandat Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, operasi tersebut berlangsung ketika proses negosiasi antara Washington dan Teheran masih berjalan.
“Tanpa mandat dari Dewan Keamanan, dan di tengah berlangsungnya negosiasi antara AS dan Iran, AS melancarkan serangan militer terhadap Iran, yang sekali lagi menyeret situasi di kawasan tersebut ke tepi jurang yang berbahaya,” tegasnya.
AS Balik Tuding China Soal Embargo Senjata Houthi
Pernyataan Sun muncul sebagai respons atas tudingan Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz. Dalam sidang yang sama, Waltz menuduh Iran beserta sejumlah perusahaan dan entitas di China melanggar embargo senjata yang diberlakukan PBB terhadap kelompok Houthi.
“Negara-negara seperti Iran dan, sampai tingkat tertentu, perusahaan dan entitas di China telah melanggar Resolusi 2216 tanpa banyak menerima konsekuensi,” kata Waltz.
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2216 yang disahkan pada 2015 mewajibkan Houthi menghentikan aksi permusuhan serta menarik pasukannya dari wilayah yang dikuasai di Yaman. Resolusi tersebut juga menetapkan embargo senjata terhadap kelompok itu, disertai sanksi berupa pembekuan aset dan larangan bepergian bagi individu tertentu.
Konflik Houthi Kembali Memanaskan Kawasan
Sidang darurat DK PBB digelar ketika situasi di Timur Tengah kembali memburuk. Houthi yang didukung Iran kembali menyerang Arab Saudi, mengakhiri gencatan senjata informal yang selama empat tahun terakhir relatif menjaga stabilitas kawasan.
Ketegangan tersebut semakin meningkat setelah hubungan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Gencatan senjata yang sebelumnya tercapai dilaporkan runtuh, sementara kedua negara kembali saling melancarkan serangan dalam beberapa hari terakhir.
Menutup pernyataannya, Sun Lei meminta Amerika Serikat mengevaluasi kebijakannya di kawasan. Ia juga mendesak Washington mengambil langkah nyata untuk mengurangi dampak negatif dari tindakan maupun retorika yang dinilai memperkeruh situasi.
Redaksi Energi Juang News
