Beredarnya isu mengenai potensi kerusuhan besar pada Agustus 2026 telah memunculkan respons yang tidak biasa di ruang publik. Di sejumlah kota besar, masyarakat menyaksikan pemasangan pagar besi berketinggian beberapa meter di berbagai pusat perbelanjaan dan kawasan perkantoran, mulai dari Kota Kasablanka (Kokas) dan Blok M Plaza di Jakarta Selatan hingga Pakuwon Mall di Surabaya.
Walaupun Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, menegaskan bahwa pemasangan pagar tersebut bukan merupakan langkah antisipasi terhadap kemungkinan kerusuhan, fenomena itu tetap memunculkan persepsi publik bahwa terdapat situasi yang perlu diwaspadai.
Dalam studi mengenai komunikasi risiko (risk communication), persepsi publik sering kali lebih menentukan perilaku sosial dibandingkan fakta yang belum sepenuhnya terverifikasi. Peter M. Sandman menjelaskan bahwa risiko bukan semata-mata persoalan bahaya (hazard), melainkan juga persoalan keresahan (outrage). Ketika masyarakat merasa cemas, mereka akan membangun penafsiran sendiri terhadap berbagai simbol di ruang publik. Pagar-pagar tinggi yang muncul secara serentak dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai tanda adanya ancaman, meskipun penjelasan resmi mengatakan sebaliknya.
Karena itu, negara tidak boleh berhenti pada sekadar menyangkal rumor atau menjelaskan bahwa situasi tetap terkendali. Negara justru berkewajiban melakukan mitigasi.
Dalam teori manajemen krisis yang dikembangkan Patrick Lagadec, negara yang efektif bukanlah negara yang hanya mampu merespons ketika krisis telah terjadi, melainkan negara yang mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan sebelum eskalasi berlangsung. Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) mengajarkan bahwa pencegahan merupakan pilihan yang jauh lebih murah, lebih aman, dan lebih bertanggung jawab dibandingkan penanganan setelah konflik meledak.
Mitigasi yang paling mendasar adalah memastikan pemerintah tidak menjadi sumber pemicu keresahan. Tidak sedikit konflik sosial dalam berbagai negara berawal dari kebijakan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat ataupun dari pernyataan pejabat publik yang memancing kemarahan. Dalam perspektif Ted Robert Gurr melalui teori relative deprivation, ledakan sosial tidak lahir semata-mata karena kemiskinan, melainkan karena akumulasi rasa ketidakadilan dan kekecewaan yang tidak memperoleh saluran penyelesaian.
Oleh sebab itu, setiap kebijakan strategis yang berpotensi menimbulkan resistensi publik harus dikaji secara matang. Demikian pula setiap pernyataan pejabat negara harus mempertimbangkan dampaknya terhadap psikologi masyarakat. Di era media sosial, satu kalimat yang provokatif dapat menyebar dalam hitungan menit dan memperbesar ketegangan yang sebenarnya dapat dihindari.
Mitigasi berikutnya adalah mencegah meningkatnya ketegangan di kalangan elite politik maupun rivalitas antarlembaga negara. Samuel P. Huntington dalam Political Order in Changing Societies menegaskan bahwa stabilitas politik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan institusi, tetapi juga oleh kemampuan elite menjaga konsensus dan mengendalikan konflik politik. Ketika masyarakat menyaksikan elite saling menyerang secara terbuka, saling melemahkan institusi, atau mempertontonkan persaingan kekuasaan, rasa percaya terhadap negara akan ikut terkikis. Dalam situasi seperti itu, rumor sekecil apa pun akan lebih mudah dipercaya.
Kepercayaan publik (public trust) merupakan modal utama negara dalam menghadapi situasi krisis. Francis Fukuyama menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap institusi negara cenderung lebih tahan terhadap disinformasi, kepanikan, maupun provokasi. Sebaliknya, ketika kepercayaan melemah, ruang publik akan dipenuhi spekulasi yang sulit dikendalikan.
Negara juga perlu memperkuat sistem komunikasi publik yang kredibel, cepat, dan konsisten. Informasi resmi harus hadir lebih dahulu daripada spekulasi. Koordinasi antar-kementerian, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga komunikasi negara harus berjalan dalam satu narasi yang sama sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Ruang kosong informasi hampir selalu diisi oleh rumor.
Lebih jauh, aparat keamanan perlu meningkatkan pemetaan potensi konflik, memperkuat deteksi dini, membuka kanal dialog dengan berbagai kelompok masyarakat, dan memastikan bahwa setiap langkah pengamanan dilakukan secara profesional serta menghormati hak-hak warga negara. Kehadiran negara seharusnya menghadirkan rasa aman, bukan rasa takut.
Pada akhirnya, benar atau tidaknya isu mengenai potensi kerusuhan besar Agustus 2026 bukanlah alasan untuk bersikap pasif. Justru karena belum ada kepastian, negara harus bekerja lebih keras melakukan mitigasi. Pemerintah tidak boleh menjadi produsen kegaduhan melalui kebijakan yang tidak sensitif ataupun pernyataan yang memancing emosi publik. Elite politik juga harus menahan diri dari konflik yang mempertajam polarisasi, sementara seluruh institusi negara wajib menunjukkan soliditas dalam menjaga stabilitas nasional.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak kerusuhan besar bukan semata-mata dipicu oleh satu peristiwa, melainkan oleh akumulasi berbagai kesalahan kecil yang dibiarkan berkembang tanpa mitigasi. Negara yang kuat bukanlah negara yang mampu memadamkan api setelah berkobar, melainkan negara yang berhasil mencegah percikan api itu muncul sejak awal.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
