Jumat, 19 Juni 2026, Jakarta menyajikan potret kontras yang tajam. Di kawasan Patung Kuda, ribuan petani dan pedagang yang tergabung dalam Kelompok Tani Merdeka dan APPSI menggelar aksi damai sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyuarakan optimisme akan stabilitas harga pasar dan terserapnya hasil tani melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sisi lain, beberapa kilometer dari sana, massa mahasiswa dari Universitas Trisakti bergerak menuju gedung DPR RI dengan membawa tajuk “Tritura”. Mereka menuntut pemulihan ekonomi-politik, pemberantasan inkompetensi pejabat, dan pengembalian supremasi sipil.
Dua aksi ini, meski sama-sama berasal dari unsur sipil, menyiratkan jurang pemisah yang lebar dalam cara masyarakat memandang realitas politik. Ketika satu pihak melihat capaian dan harapan, pihak lain melihat krisis dan kebutuhan akan koreksi. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan manifestasi dari polarisasi yang telah mengakar dalam ruang publik kita.
Dari Patung Kuda ke DPR: Polarisasi yang Disulut Algoritma
Polarisasi ini menemukan bahan bakarnya di era digital. Algoritma media sosial secara sistematis menciptakan filter bubble dan echo chamber yang memanjakan preferensi pengguna. Kita cenderung hanya mengonsumsi informasi yang mengonfirmasi keyakinan kita, sementara pandangan lawan seolah tidak eksis atau dianggap sebagai ancaman. Dalam kondisi ini, confirmation bias dan in-group bias bekerja secara psikologis, membuat kita tidak lagi berdebat berdasarkan kebijakan, melainkan berdasarkan sentimen negatif apa yang disebut sebagai polarisasi afektif.
Elite politik pun tidak jarang memanfaatkan celah ini. Isu identitas baik agama maupun etnis kerap dipoles melalui buzzer dan influencer untuk meningkatkan keterbelahan demi kepentingan elektoral. Narasi krisis politik dibingkai ulang (framing) sedemikian rupa untuk memobilisasi ketakutan atau loyalitas buta kolektif. Akhirnya, masyarakat terjebak dalam kotak-kotak ideologis yang kaku, di mana ruang dialog menjadi barang mewah.
Jika dibiarkan, perpecahan ini akan menjadi ancaman fatal bagi demokrasi. Ketika dua kelompok sipil melihat satu sama lain bukan sebagai sesama warga negara dengan aspirasi berbeda, melainkan sebagai musuh, maka yang terjadi adalah erosi kepercayaan publik secara masif.
Dua Aksi, Satu Bangsa: Belajar Mengelola Perbedaan Tanpa Kebencian
Namun, kita tidak boleh terjebak dalam pesimisme. Demonstrasi, baik yang bersifat mendukung maupun mengkritik, adalah denyut nadi demokrasi yang harus tetap ada. Tantangannya bukan pada keberagaman pendapat tersebut, melainkan pada kemampuan kita untuk mengelola perbedaan tanpa kebencian.
Literasi digital dan keterbukaan terhadap narasi yang berbeda adalah kunci. Kita perlu menyadari bahwa baik petani di Patung Kuda maupun mahasiswa di depan DPR, keduanya sedang berjuang untuk masa depan Indonesia yang lebih baik menurut versi mereka masing-masing.
Pada akhirnya, tantangan terbesar bangsa ini bukan hanya soal kebijakan ekonomi atau politik, melainkan bagaimana kita merajut kembali kebinekaan yang sempat terkoyak oleh sekat-sekat digital. Demokrasi yang sehat tidak menuntut keseragaman pendapat, tetapi menuntut kedewasaan kita untuk saling mendengar di tengah riuhnya kebisingan algoritma.
Oleh: Esteria Tamba
(Mahasiswa, Penulis)
