Energi Juang News,Jakarta- Membahas Badan Gizi Nasional (BGN) memang seperti melihat panggung komedi politik dengan anggaran yang tidak main-main. Sebagai lembaga baru pencetak program Makan Bergizi Gratis (MBG), BGN sukses menjadi “anak emas” sekaligus “pusat drama” yang paling rajin menghiasi lini masa.
Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Undang-Undang APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Mayoritas dana tersebut sekitar 95,4 persen dari total anggaran tersebut dialokasikan secara khusus untuk mendukung program pemenuhan gizi nasional atau Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bayangkan punya dompet setebal ratusan triliun rupiah—bahkan mengalahkan kementerian-kementerian senior..
Baru baru ini ada kasus keracunan massal ini terjadi di Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur dengan total santri yang terdampak dan mendapat penanganan medis mencapai 666 orang.
Badan Gizi Nasional (BGN) langsung menjatuhkan sanksi suspend kategori berat selama 30 hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah. Hal ini tentu yang dirugikan adalah siswa, anggaran jalan terus tapi realisasinya tiga minggu gigit jari.
BGN saat ini adalah lembaga dengan power besar, anggaran raksasa, tapi manajemennya masih meraba-raba. Menonton dinamika BGN ibarat melihat orang kaya baru yang diberi modal triliunan rupiah: bingung mau beli gedung, beli motor listrik, atau fokus memikirkan bagaimana caranya agar susu dan makanan gratis tidak bikin anak-anak masuk angin.
Duduk di kursi Kepala BGN itu ibarat naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Di satu sisi Anda memegang uang ratusan triliun, di sisi lain Anda harus mengawasi puluhan ribu dapur agar tidak ada kasus keracunan makanan. Salah sedikit saja, bukan cuma dikritik DPR, tapi langsung kena counter-attack netizen di media sosial (meski kepala BGN yang lama sempat bilang “senang” kalau dikritik biar viral).
Kita tunggu saja episode lawakan dan efisiensi berikutnya.
Redaksi Energi Juang News
