Energi Juang News, Jakarta- Istilah efisiensi anggaran belakangan memang terdengar semakin akrab di telinga publik. Pemerintah telah menutup sekitar 290 BUMN demi rakyat.
Penghematan juga mencakup pengurangan perjalanan dinas luar negeri, paket rapat (meeting), serta penghentian kebocoran dan penggelembungan harga anggaran demi rakyat.
Dana hasil penghematan itu selanjutnya dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin.
Tapi rakyat diminta menghemat listrik, mengurangi konsumsi, berhenti mengeluh soal harga, dan kalau bisa rakyat tersenyum ketika subsidi dipangkas. Aduuuuh!!! Bikin bete memang.
Sementara itu, di halaman kantor pemerintahan, sebuah mobil dinas baru mengilap terkena sinar matahari. Bodi kinclong, jok empuk, pendingin udara dingin hingga selangkangan.
Di samping mobil berdiri seorang pejabat penguasa. Senyumnya lebar. Lebih lebar daripada spanduk bertuliskan “Hemat Anggaran”.
“Lihat mobil dinas ini, mobil ini sudah dianggarkan dari pusat ” kata sang pejabat dengan bangga kepada warga yang berkumpul.
Seorang warga mengangguk kagum.“Wah, hebat sekali, Pak!” Raut muka pejabat itu semakin sumringah.
Dan kemudian ia menjawab, “Ini hasil kerja keras, efisiensi anggaran, dan separuh persennya adalah keringat bapak ibu sekalian!”
Warga saling pandang bingung, ada juga yang ingin jawab “Semprull”, tetapi kemudian mengurungkan niat. Sebab realitanya rakyat merasa harga bahan pokok melonjak, harga BBM naik, rakyatnya disuruh berhemat, tapi pemerintah pusat selalu memberi fasilitas berlebih untuk pejabatnya.
Belum lagi geger data kemiskinan Indonesia, Bank Dunia klaim 64,2%, BPS bilang cuma 8,07%. Pejabat sibuk cari pembenaran supaya kita terlihat dari luar baik baik saja. Sementara rakyat disibukkan soal Desil,masuk kategori miskin atau kaya, karena desil cuma untuk dalih efisiensi pemberian bantuan pemerintah ke rakyatnya.
Namun versi tukang ngopi, efisiensi ternyata memiliki definisi yang sangat elastis:
- Untuk rakyat efisiensi berarti: “Kurangi belanja dan jangan ngutang pinjol.”
- Untuk pejabat efisiensi berarti: “Kurangi belanja yang tidak penting supaya nggak boncos.”
Disini perlu ada saluran komunikasi yang lancar, daripada rakyat berdebat di media sosial hingga viral. Karena yang tren viral sama sama urusan syahwat, bedanya dulu syahwat urusan paha, sekarang syahwat kekuasaan.
Perdebatan mengenai anggaran kendaraan dinas pernah menjadi sorotan karena muncul di tengah agenda efisiensi. Salah satu laporan mengenai PMK Nomor 32 Tahun 2025 mencatat adanya kenaikan standar biaya kendaraan dinas pejabat eselon I untuk tahun anggaran 2026 dibanding alokasi sebelumnya. Kebijakan itu kemudian menuai kritik karena dinilai tidak selaras dengan semangat penghematan.
Nah disini rakyat sangat paham satu hal: dompet mereka menipis, itu disebut penyesuaian, sementara anggaran pemerintah dipangkas, disebut efisiensi.
Redaksi Energi Juang News
