Energi Juang News, Jakarta – Keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM yang menghentikan proyek pembangunan pusat data (data center) di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, dikritik kalangan Ekonom Senior Indef, Prof. Didik J. Rachbini. Penghentian dengan berbagai alasan lingkungan hidup, pasokan air dan beragam alasan lainnya dinilai Didik menyebabkan iklim investasi rusak dan menjadi kendala besar bagi masa depan perekonomian, yang sekarang terhenti bertumbuh moderat 5 persen.
Indonesia dinilai layak sebagai negara tujuan investasi ketika tidak kurang dari investasi setara 360 trilyun rupiah berebut masuk ke Indonesia. Kawasan yang menjadi sasaran lokasi data center ini antar lain adalah Batam, Jawa Barat, Madura dan Bali. Perkembangan ini merupakan peluang emas dan boleh melakukan kesalahan seperti pada tahun 1980-an kehilangan peluang emas investasi semi conductor.
Menurut Didik, Pemerintah sudah mematok target investasi data center AI senilai Rp360 triliun untuk masuk ke Indonesia. Pengalaman Indonesia dalam beberapa tahun ini menjadi pertimbangan investor karena setidaknya sudah ada 182 data center, yang berjalan di Indonesia. Itu berarti Indonesia sudah layak menjalankan operasional teknologi canggih data center ini dimana mayoritas berada di Jakarta (94 unit) dan Batam (16 unit).
Khusus di Batam, rencana investasi data center diperkirakan bernilai US$15-20 miliar, dengan target kapasitas nasional sekitar 1,3 gigawatt. Batam dengan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah 7 persen akan menjadi pusat pertumbuhan baru dengan pilar investasi data center ini.
Kita bisa melakukan kesalahan dua kali di lobang yang sama. Pemerintah pada tahun 1980-an membuat blunder “mengusir” peluang emas investasi semi konduktor karena anti otomatisasi dengan alasan menyingkirkan tenaga kerja manusia. Blunder kebijakan tahun1980-an tersebut terjadi ketika raksasa teknologi dunia seperti Fairchild Semiconductor, National Semiconductor, dan Monsanto sempat mendirikan basis perakitan chip besar di Jakarta dan Bandung tetapi secara atidak langsung “diberangus” oleh pemerintah.
Pada pada tahun 1985, terjadi konflik kebijakan mengenai otomatisasi produksi, yang kemudian dimenangkan oleh aliran ortodoks dengan membatasi otomatisasi dan memaksa penyerapan tenaga kerja manual kepada investor. Kebijakan seperti ini tidak cocok dengan ivestasi teknologi tinggi dan akhirnya hengkang ke Penang, Malaysia.
Indonesia paada tahun 1970-an dan awal 1980-an sudah memimpin industri semikonduktor di Asia Tenggara. Tetapi akibat kebijakan yang buruk maka posisinya digeser Malaysia. Praktek kebijakan masa lalu yang kurang tepat dan kekalahan dalam pemasaran investasi dengan negara tetangga menyebabkan peluang itu terbang. Kini, Malaysia menguasai sekitar 13% pangsa pasar global untuk aktivitas pengujian, perakitan, dan pengemasan chip di dunia.
Pemerintah harus dengan segera mengantisipasi ganjalan dari pemerintah daerah, yang merusak iklim investasi. Batam bisa menjadi hub data center utama kawasan karena Singapura mulai membatasi pembangunan baru karena keterbatasan lahan dan energi. Batam bisa mengambil peluang itu, didukung tiga faktor utama, dimana Indonesia merupakan pusat ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan 200 juta lebih pengguna internet.
