Pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang secara tegas membantah adanya pembahasan rencana pemberian telepon seluler (handphone/HP) gratis bagi penerima bantuan sosial (bansos) tidak sekadar menjadi dinamika berita harian. Lebih dari itu, bantahan ini membawa pesan yang gamblang sekaligus memprihatinkan: Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo, disinyalir kuat telah melempar wacana tanpa dasar yang matang alias “asal bunyi” (asbun).
Sebelumnya, dalam sebuah forum publik, Hashim yang juga merupakan adik kandung Presiden Prabowo Subianto, menggembar-gemborkan rencana pemerintah membagikan HP gratis yang dilengkapi rekening digital. Tujuannya terdengar mulia: mempermudah penyaluran bansos agar tepat sasaran dan inklusif secara finansial. Namun, belum sempat wacana itu dicerna publik, Menko Perekonomian langsung mementahkannya. Airlangga memastikan bahwa di tingkat kementerian teknis dan kordinatif, tidak ada pembahasan mengenai anggaran maupun regulasi program HP gratis tersebut.
Peristiwa ini menyajikan paradoks yang menggelitik sekaligus mengkhawatirkan dalam tata kelola komunikasi publik pemerintahan saat ini.
Apa yang ditampilkan Hashim seolah menegaskan kekhawatiran banyak pihak selama ini mengenai gaya komunikasi elite lingkar kekuasaan. Istilah “asal bunyi” bukanlah tuduhan yang muncul tanpa alasan. Dalam tradisi politik praktis, obral janji atau pelontaran gagasan besar tanpa koordinasi lintas kementerian kerap dijadikan alat untuk merebut simpati publik secara instan.
Fenomena ini mengingatkan publik pada sang kakak, Presiden Prabowo Subianto, yang dalam berbagai kesempatan kerap melontarkan pernyataan-pernyataan bombastis, retoris, dan tak jarang memicu kontroversi sebelum akhirnya diluruskan atau dicarikan “pembenaran” oleh para juru bicaranya.
Ketika pejabat setingkat Utusan Khusus Presiden melontarkan kebijakan yang berdampak finansial besar pada APBN tanpa koordinasi dengan Menko Perekonomian, publik berhak bertanya: Apakah ini merupakan cerminan dari tidak solidnya tata kelola kabinet, ataukah memang gaya ‘asal bunyi’ telah menjadi tabiat yang dimaklumi di lingkaran Istana?
Lelucon atau klaim sepihak di tingkat elite berdampak langsung pada psikologi masyarakat bawah. Wacana “HP gratis” dan bansos adalah isu yang sangat sensitif bagi rakyat berpenghasilan rendah. Melempar angin segar yang ternyata “kosong” sama saja dengan mempermainkan harapan masyarakat miskin.
Di sisi lain, disproporsi informasi antar-pejabat ini merusak kredibilitas pemerintah di mata publik dan pelaku ekonomi. Bagaimana publik bisa percaya pada program-program strategis pemerintah jika para pejabatnya sendiri saling silang pendapat di ruang publik?
Sejatinya, isu efisiensi penyaluran bansos adalah masalah klasik yang membutuhkan perbaikan sistemic pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bukan sekadar bagi-bagi gawai yang berpotensi memicu timbulan beban anggaran baru dan ketidaktepatan sasaran.
Kedudukan sebagai Utusan Khusus Presiden maupun status sebagai adik kandung Presiden tidak memberi ruang kebal hukum moral bagi Hashim untuk asal bicara. Seorang pejabat publik terikat pada etika kepemerintahan (good governance), di mana setiap perkataan yang keluar dari mulutnya dianggap sebagai representasi atau arah kebijakan negara.
Bantahan tegas dari Menko Airlangga Hartarto sepatutnya menjadi tamparan keras bagi Hashim—dan pejabat lainnya—untuk berhenti menjual narasi mentah ke publik. Sudah saatnya pemerintah menghentikan kebiasaan melempar wacana unkoordinatif yang hanya berujung pada klarifikasi dan pembatalan.
Presiden dan orang-orang terdekatnya harus menyadari bahwa memimpin negara sebesar Indonesia tidak bisa dikelola dengan gaya komunikasi “asal bunyi”. Publik tidak membutuhkan pamer gagasan tanpa perhitungan; publik membutuhkan kepastian, kerja terukur, dan kejujuran dalam bernegara.
Redaksi Energi Juang News
