JAKARTA – Indonesia masih mengimpor sekitar 700-750 ribu barel minyak per hari. Untuk menekan angka itu, Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah memegang konsesi dan mengantongi persetujuan rencana pengembangan (plan of development/PoD) segera mengerjakan proyeknya.
Jika tidak mampu, konsesi akan diminta negara. Sikap tegas itu diungkapkan Bahli saat membuka FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta, Rabu (28/10/2026.
“Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan,” kata Bahlil.
“Ancaman” tersebut juga berlaku bagi Pertamina. Meski milik BUMN bukan alasan untuk bekerja lambat. Jika tidak sanggup, Pertamina diminta berbagi pengelolaan dengan perusahaan lain.
Sikap tegas pemerintah ini terkait dengan selisih besar antara konsumsi dan produksi minyak nasional. Konsumsi mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi baru sekitar 600-650 ribu barel per hari. Program biodiesel B50 menutup sekitar 250-300 ribu barel, sehingga sisa kebutuhan yang diimpor masih sekitar 700-750 ribu barel per hari.
“Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil saat ini momentum yang tepat untuk bergerak. Harga minyak dunia sedang naik dan permintaan global menguat. Di sisi lain, kondisi geopolitik yang tidak menentu membuat setiap negara memproteksi kebutuhan energinya masing-masing, dan perebutan minyak berpotensi memicu ketegangan di berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara.
