Energi Juang News, Jakarta – Anggota DPR Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Thomas Massie, hari Senin (9/11/2026) waktu setempat, secara resmi menyampaikan usulan untuk mendesak DPR agar mempertimbangkan resolusi pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth.
Fox News melaporkan Massie membacakan tuduhan-tuduhan tersebut di ruang sidang DPR, yang diawali dengan dugaan bahwa Hegseth telah melanggar Resolusi Kekuatan Perang (War Powers Resolution) tahun 1973.
Massie Ajukan 8 Pasal Pemakzulan terhadap Hegseth
CNN melaporkan, resolusi tersebut menuduh Menteri Pertahanan itu melancarkan perang di Iran tanpa persetujuan Kongres, mengabaikan undang-undang mengenai upaya meminimalkan korban sipil, serta memerintahkan Departemen Pertahanan untuk melakukan pembunuhan di luar hukum (ekstrajudisial).
Resolusi ini menjabarkan tindakan AS di Iran, Venezuela, Yaman, serta serangan terhadap kapal-kapal di Belahan Bumi Barat yang diduga membawa narkotika. Setidaknya 80 kapal telah dihancurkan dan 243 orang tewas dalam operasi-operasi tersebut sejak dimulai tahun lalu, sementara Pentagon tidak memberikan bukti publik untuk mendukung klaim mereka terhadap orang-orang yang telah dibunuh tersebut.
Terkait Iran, pasal-pasal tersebut menuduh Hegseth memerintahkan angkatan bersenjata AS untuk terlibat dalam permusuhan tanpa adanya deklarasi perang, otorisasi undang-undang lainnya, ataupun keadaan darurat nasional.
Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa Hegseth telah “menyalahgunakan wewenang jabatan tingginya” dengan “melaksanakan perintah yang melanggar hukum untuk memulai permusuhan. Padahal tidak ada deklarasi perang, otorisasi undang-undang yang spesifik maupun keadaan darurat nasional yang diakibatkan oleh serangan terhadap Amerika Serikat, wilayah atau harta miliknya, atau Angkatan Bersenjatanya.”
Sedangkan Al Jazeera menyebut Massie menuduh Hegseth melakukan ‘kejahatan berat dan pelanggaran’ terkait tindakan militer AS di Iran yang dilakukan tanpa otorisasi dari Kongres.
