Energi Juang News, Jakarta- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto mengatakan Fraksinya sepakat mengambil langkah Hak Menyatakan Pendapat (HMP), sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan suket ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak sah.
Utut mengatakan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan telah menyepakatinya.
Utut mengatakan Fraksi PDI Perjuangan memiliki anggota sebanyak 110. Dia mengatakan dalam rapat pleno fraksi hari ini, sebanyak 102 anggota hadir dan 8 orang izin sakit.
“Ini pleno fraksi, semua 110 hadir 102, 8 izin atau sakit. Artinya, kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” kata Utut di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dia mengatakan Fraksi PDI Perjuangan tak menghitung jumlah anggota yang mengusulkan HMP. Namun seluruh anggota fraksi telah menyepakati langkah tersebut.
“Sepakat, karena kita ini kan memang kita header democracy, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya,” ujarnya.
Utut mengatakan pertimbangan Fraksi PDI Perjuangan merujuk pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Dia mengatakan penjelasan lebih lanjut mengenai dasar hukum tersebut akan disampaikan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Komisi III DPR.
Utut mengatakan Fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan DPR. Hal itu, agar dapat segera dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus).
“Kalau ini kita harus ke pimpinan DPR kan, biar supaya ada Bamus segera,” ujarnya.
Namun Utut belum memastikan kapan keputusan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan DPR. Dia menyebut hal itu berkaitan dengan mekanisme dan teknis administratif.
“Kita lihat kalau itu kan mekanisme dan teknis administratif. Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya, kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi,” sambungnya.
Lebih lanjut, Utut juga menanggapi rencana Gibran yang akan fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia menegaskan PDI Perjuangan tidak akan menghalangi hak setiap orang untuk menempuh jalur hukum.
Redaksi Energi Juang News
