Energi Juang News, Jakarta – Untuk menuntaskan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, perlu diudit menyeluruh penyadapan. Untuk itu politisi senior Anas Urbaningrum mengusulkan sebaiknya DPR melakukan penyelidikan dengan membentuk Panitia Khusus.
Melalui akun media sosialnya, Anas menjelaskan penyelidikan perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap proses penyadapan oleh lembaga-lembaga yang berhak melakukan penyadapan. Bukan berdasar su’udzan melainkan dalam rangka melakukan pengecekan dan pengawasan apakah aksi-aksi penyadapan selama ini seluruhnya sudah sesuai prosedur.
Menurut Anas, penyadapan di negara hukum dan demokrasi musti dilakukan dengan disiplin, taat asas dan akuntabel. Bagi kepentingan negara dan kemaslahatan public dan bukan untuk kepentingan pribadi dan menguntit (dan mematikan) lawan-lawan politik.
Untuk rentang waktu penyelidikan. Anas mengusulkan waktunya bisa dibatasi misalnya 20 tahun terakhir.
Sementara itu Anggota Komisi III DPR Nasyirul Falah Amru sepakat agar DPR dapat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyadapan. Hal itu penting pasca penetapan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah kalangan.
“Bahwa Pimpinan DPR telah meminta Komisi III untuk mengawasi proses penyidikan perkara penyadapan Presiden. Bahwa sepakat dengan pembentukan pansus untuk mengusut kasus penyadapan ini dengan pelibatan anggota DPR, tentu dengan melibatkan pihak lain yang tahu terkait penyadapan ilegal ini,” ujar Gus Falah, panggilan akrab angggota Komisi III DPR ini.
Gus Falah juga mendorong agar Kejaksaan RI dapat bertindak sebagai penuntut umum sesuai KUHAP baru setelah diterimanya SPDP.
“Untuk berperan aktif terlibat secara dini untuk mengarahkan, menguji, menentukan arah perkara ini secara komprehensif untuk mengungkap motif dan intelektual dari kejahatan penyadapan Presiden,” kata Gus Falah.
Menurut Gus Falah, Kejaksaan dapat berperan sebagai pengendali mutu perkara sejak awal, sehingga wajib terlibat dalam penanganan perkara ini.
