Energi Juang News, Jakarta – Komisi III DPR RI mendesak Kapolri Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk menerapkan pasal makar kepada para tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI. Seluruh Fraksi di Komisi III DPR mendukung penuh kepada Kapolri untuk mengusut tuntas kasus penyadapan tersebut.
Desakan dan dukungan disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Komisi III meminta Kapolri untuk mengungkap pemberi perintah Listyo dan pengguna hasil penyadapan tersebut.
Fraksi-fraksi di Komisi III DPR sepakat, penyadapan terhadap Presiden adalah sebagai makar karena tujuan dan motif penyadapan adalah politik yakni menjatuhkan Presiden. Anggpta-anggota Komisi III hingga kini masih kaget dan tidak percaya, seorang Kapolri berani menyadap Presiden yang merupakan atasannya dan harus dilindungi.
“Sesuai pasal 160 KUHP, makar itu adalah niat untuk melakukan serangan atau menjatuhkan Presiden yang telah diwujudkan dengan persiapan tidak harus dengan serangan langsung kepada Presiden. Menyadap Presiden itu sudah masuk persiapan untuk menggulingkan Presiden,” kata Safarudin, anggota Komisi III Fraksi PDIP.
Safarudin mengusulkan agar Listyo dan tersangka lain dijerat pasal 191 KUHP tentang makar yang ancaman hukuman mati. Komisi III sepakat tindakan penyadapan oleh Listyo dan para tersangka lainnya terhadap Presiden sudah memenuhi unsur makar.
