Energi Juang News, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru (Gus Falah), menegaskan bahwa penggunaan rokok elektrik atau vape bertentangan dengan hukum agama dan harus menjadi perhatian serius negara.
Gus Falah mendesak seluruh warga negara, terutama umat Islam, untuk tidak menggunakan vape. Menurutnya, terdapat landasan keagamaan dan sejumlah persoalan hukum yang semestinya menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk meninggalkan produk tersebut.
Ia mengungkapkan, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Dalam fatwa tersebut, MUI tidak hanya mengharamkan penggunaan vape, tetapi juga penyalahgunaannya untuk konsumsi narkotika, serta kegiatan produksi dan perdagangan rokok elektrik.
“Ini merupakan keputusan penting untuk melindungi masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh warga negara, khususnya umat Islam, agar tidak lagi menggunakan vape,” tegas Gus Falah, Selasa (10/11/2026).
Ia juga menyoroti langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik di Lingkungan Polri. Melalui surat edaran yang berlaku sejak 30 Oktober 2026 tersebut, seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) dilarang menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.
Menurut Gus Falah, kebijakan Polri tersebut menunjukkan bahwa bahaya vape telah menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Karena itu, sudah semestinya pemerintah dan DPR mempertimbangkan regulasi khusus yang mengatur pelarangan penggunaan vape secara lebih luas.
“Kalau institusi penegak hukum saja sudah melarang personelnya menggunakan vape, maka pemerintah dan DPR perlu mengambil langkah lebih jauh. Jangan sampai masyarakat terus dibiarkan terpapar risiko produk yang membahayakan kesehatan dan berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika,” ujarnya.
Gus Falah turut mengingatkan temuan penyalahgunaan cairan vape yang mengandung etomidate, zat yang telah dikategorikan sebagai narkotika Golongan II berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penyalahgunaan etomidate dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, aspek perlindungan kesehatan masyarakat juga harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
“Jangan menunggu persoalan ini semakin meluas. Negara harus hadir melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya vape. Kepentingan kesehatan dan keselamatan rakyat harus menjadi prioritas,” pungkas Gus Falah.
Redaksi Energi Juang News
