Energi Juang News, Jakarta- Fenomena Petisi Daring agar seluruh anggota DPR RI membuka dan menunjukkan ijazah pendidikan mereka semakin menguat di ruang publik, bikin ketar ketir anggota dewan yang terhormat.
Tekanan dari warganet mencuat ke permukaan menyusul sikap DPR yang menyatakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah mantan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Langkah parlemen tersebut memicu reaksi balik dari masyarakat yang menuntut standar transparansi serupa diterapkan kepada para wakil rakyat.
Para penggagas petisi menegaskan bahwa anggota DPR merupakan pemegang mandat konstitusi sekaligus pengelola anggaran negara.
Oleh karena itu, setiap anggota dewan dituntut memiliki integritas tinggi serta rekam jejak akademis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tapi hingga Selasa (17/11/2026) pagi, total dukungan dari dua petisi yang beredar tercatat telah mencapai 98.668 tanda tangan.
Masyarakat dinilai memiliki hak penuh untuk memastikan bahwa kualifikasi pendidikan para pembuat kebijakan diperoleh melalui jalur serta prosedur akademik yang sah dan jujur.
Membuka dokumen pendidikan kepada publik bukanlah pelanggaran privasi, melainkan wujud nyata pertanggungjawaban moral dan administratif seorang pejabat publik.
Gara-gara petisi ini, mendadak banyak yang sibuk membongkar lemari tua, bukan cari baju dinas, tapi cari map plastik berisi kenangan masa sekolah.
Berdasarkan data Statistik Politik 2024, tercatat sebanyak 211 dari 580 anggota DPR RI periode 2024–2029 tidak mencantumkan riwayat pendidikan mereka saat mendaftar sebagai calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Angka tersebut setara dengan 36,38 persen dari total kursi parlemen.
Dengan besarnya persentase anggota dewan yang tidak mencantumkan riwayat pendidikan serta masifnya dukungan petisi daring.
Dulu kampanye janji mau memperjuangkan nasib rakyat, sekarang rakyat cuma minta diperjuangkan rasa penasarannya soal ijazah asli.
Redaksi Energi Juang News


