Senin, Mei 25, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 783

Rekonsiliasi “Peristiwa Rosario” Di Tangsel, Ansy Lema Bawa Pesan Damai

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Tangerang Selatan – Peristiwa pengeroyokan mahasiswa Katolik Universitas Pamulang yang sedang berdoa Rosario pada 5 Mei 2024 memasuki babak baru.

Terakhir, pada Jumat, 7 Juni 2024, para mahasiswa sebagai korban dan perwakilan warga RT 007/RW 002, Kampung Poncol, Kelurahan Babakan saling memaafkan dan berdamai di rumah dinas Walikota Tangerang Selatan, Drs. Benyamin Davnie.

Korban dan perwakilan warga menandatangani kesepakatan perdamaian dan berjabatan tangan tanda saling memaafkan. Dengan demikian, kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak.

“Saya bersama teman-teman bersedia memaafkan dan mau berdamai,” ujar Aurel, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang mewakili teman-teman korban.

Mediasi tersebut dihadiri anggota DPR RI Dapil NTT Yohanis Fransiskus Lema, S.IP, M.Si atau Ansy Lema, Walikota Tangerang Selatan, Drs. Benyamin Davnie dan jajaran Forkompinda, Camat dan Lurah, para korban, para warga, anggota Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), sesepuh dan pengurus Persaudaraan Timor Raya (PETIR) serta wartawan.

“Saya diundang hadir oleh pihak PETIR yang mewakili para korban untuk menyaksikan dan memberikan pesan perdamaian. Karena para korban adalah mahasiswa Katolik yang berasal dari NTT,” kisah Ansy.

Ketika didaulat memberikan pesan damai, Ansy Lema memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para korban, warga dan pemerintah Kota Tangerang Selatan yang berhasil mencapai kesepakatan damai. Ansy menekankan pentingnya membangun dialog, mengikis prasangka buruk dengan dasar semangat inklusif dan sikap toleran antar anak bangsa.

“Apa yang kita saksikan hari ini adalah wujud nyata persaudaraan sesama anak bangsa. Indonesia negara majemuk, plural, dan beragam. Menata kehidupan beragam seperti Indonesia tentu tidak mudah. Butuh dialog dari hati ke hati, kedepankan semangat inklusif, dan sikap toleran. Apa yang ditunjukkan Aurel dan teman-teman hari ini terhadap warga patut kita apresiasi. Semuanya berakhir dengan damai. Tanggung jawab kita semua membangun persaudaraan sejati dalam spirit Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Ansy.

Ansy menjelaskan, pendiri Republik Indonesia Bung Karno pernah empat tahun diasingkan di kampungnya, Ende-Flores pada tahun 1934-1938. Bung Karno tinggal bersama komunitas Muslim, tetapi bergaul erat dengan para pastor Katolik dan masyarakat setempat yang adalah nasrani atau kristiani. Pendiri Republik Bung Karno telah memberikan contoh bagaimana hidup damai dalam kebhinekaan, bersatu dalam kebhinekaan, bhineka dalam persatuan.

“Toleransi dalam bingkai kebhinekaan telah diawali pendiri Republik ini jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan, Bung Karno secara jelas mengatakan dari Ende lah Pancasila dilahirkan. Dan kita lihat, poin penting dari Pancasila adalah menjaga kebhinekaan ini,” jelas Ansy.

Menurut Ansy, warga negara di Indonesia sebagai anak bangsa memiliki tanggung jawab untuk merawat kebhinekaan sebagai aset, bukan beban. Persatuan harus dibangun di atas kebhinekaan. Indonesia memang tidak seragam, tetapi perbedaan harusnya merekatkan, bukan meretakkan.

“Dan kita berikan dukungan yang konkrit kepada Pak Walikota sebagai orang tua kita di Tangerang Selatan yang membuka rumah Tangerang Selatan untuk semua. Kami dari NTT, dari Indonesia Timur mengucapkan terimakasih. Semuanya diakhiri dengan indah, yakni dengan persaudaraan,” kata Ansy.

Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengapresiasi semua pihak yang berkontribusi sehingga rekonsiliasi peristiwa Tangerang Selatan dapat tercapai. Ia menegaskan bahwa Kota Tangerang Selatan adalah kota yang aman dan nyaman untuk semua suku dan agama. Kota Tangerang Selatan adalah rumah bersama bagi seluruh anak bangsa.

“Jadi kita semua saling meminta maaf dan memberi maaf, karena kita adalah anak bangsa. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Sama, kita juga berharap, ini pelajaran yang paling berharga di kehidupan kita. Dan ini tidak boleh terulang lagi,” tutupnya.

Sampai peristiwa ini berlangsung, polisi telah menetapkan dan terus memproses empat tersangka kasus pengeroyokan terhadap mahasiswa Katolik yang sementara berdoa Rosario di Tangerang Selatan.

Redaksi Gerak News

Natasha Wilona Mengaku Suka Nonton Film Horor

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Janji Darah menjadi film horor kelima yang dibintangi oleh Natasha Wilona.

Dara berusia 25 tahun itu mengungkapkan alasan selalu menerima tawaran film horor.

“Aku sering ambil film horor karena aku suka banget nonton film horor dan thriller,” kata Wilona dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).

Selain karena kecintaannya terhadap film horor, Natasha Wilona juga menemukan tantangan berbeda dari segi keaktoran.

Mantan kekasih Verrell Bramasta itu menyebut horor selalu membutuhkan akting berbeda jika dibandingkan dengan genre lain.

“Menurut aku ambil film horor itu suatu pengalaman yang berbeda dan aku mencari sensasi yang seru dalam melakukan adegan-adegan di film horor yang berbeda di film drama atau di series, atau di sinetron drama lainnya,” tuturnya.

Sebagai contoh, Natasha Wilona mengaku senang ketika harus berakting sambil berimajinasi membayangkan sosok tak kasat mata di film horor.

“Makanya ketika ditawari film horor, aku bisa lebih excited milih film ini dibandingkan dengan film drama,” kata Wilona.

Natasha Wilona akan kembali beradu akting dengan Emir Mahira dalam film Janji Darah.

Janji Darah menceritakan kisah Rayhan dan Sheren, pasutri muda yang berbahagia dan sedang menantikan anak pertama.

Namun, kebahagiaan ini berangsur pupus oleh serangkaian gangguan makhluk halus yang lama-lama berkembang menjadi teror berbahaya.

Puncaknya, teror ini mengancam keselamatan janin di rahim Sheren.

Rayhan pun terpaksa membongkar kenangan masa kecilnya saat ia pernah sangat akrab dengan saudara sepupunya bernama Dinda, yang sama-sama memiliki kemampuan indera keenam.

Di masa itu mereka pernah mengikat janji untuk selalu saling melindungi, bahkan setelah salah satu di antara mereka meninggal dunia.

Rayhan menduga Dinda menagih janji itu untuk sebuah tujuan.

Selain menampilkan Natasha Wilona dan Emir Mahira, film garapan MAX Pictures ini juga menghadirkan Fergie Brittany, Djenar Maesa Ayu, Yatti Surachman, Shabrina Luna, dan Abirama Putra.

Janji Darah akan tayang di bioskop pada 4 Juli 2024.

Redaksi Gerak News

Wasekjen MUI: Kelola Tambang, Ormas Keagamaan Tak Langgar HAM

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah meyakini organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaantidak akan melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) jika mengelola tambang.

Izin tambang bagi ormas keagamaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Bagaimana ormas keagamaan bisa melakukan pelanggaran HAM, ya tidak mungkin juga, kan kami punya juga rambu-rambu,” kata Ikhsan dalam sebuah dialog, Sabtu (8/6/2024).

Ikhsan menegaskan, ormas keagamaan seperti NU dan Muhamadiyah sudah terbiasa mengelola manusia dalam dunia pendidikan, bahkan kesehatan, sehingga pengelolaan tambang bukan hal yang berat.

“Punya juga manajemen tata kelola, jangan lupa, mengelola tambang manusia itu, mengelola orang jadi baik di pesantren di mana-mana itu lebih dari mengelola tambang,” katanya.

“Jadi kalau kita, NU dan Muhammadiyah, sudah mampu menata kelola rumah sakit dengan baik, menata kelola manajemen pesantren, menata kelola pendidikan dengan baik, mengelola berpuluh puluh universitas dengan baik, ya apalagi tambang yang mudah?” sambungnya.

Redaksi Gerak News

Kemenag Enggan Tanggapi Usulan Pembentukan Kementerian Haji

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin, tak banyak berkomentar mengenai usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pembentukan Kementerian Haji yang terpisah dari Kemenag.

Kamaruddin memilih untuk tidak memberikan pernyataan mendalam soal ini.

Sebagai aparatur sipil negara, Kamaruddin Amin menegaskan bahwa dia akan patuh terhadap regulasi yang dikaji oleh pemerintah dan badan legislatif. Ia menyatakan bahwa keputusan akhir mengenai pembentukan Kementerian Haji akan bergantung pada hasil kajian dari pada legislator.

“Ya, itu terserah saja. Saya tidak punya kapasitas untuk mengomentari soal itu. Urusannya DPR dengan pemerintah. Apapun keputusannya, sebagai aparatur sipil negara, saya akan patuh,” kata Kamaruddin di Jakarta, Sabtu (8/6/2024).

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Zulfa Mustofa menyatakan, usulan pembentukan Kementerian Haji perlu dikaji lebih lanjut.

“Saya pikir ini ada kaitannya dengan konstitusi. Ya, pastinya itu harus dibahas di DPR. Sebenarnya di Indonesia, urusan haji itu sudah diurus oleh dirjen khusus. Saat ini, kami melihatnya sudah luar biasa baik. Namun, DPR juga punya sudut pandang yang harus dipertimbangkan. Kami akan melihat seperti apa usulannya, apakah itu akan memberikan kemudahan atau justru menjadi beban kepada negara, misalnya,” kata Zulfa.

Ia menekankan bahwa langkah tersebut memerlukan analisis yang komprehensif terkait manfaat dan dampaknya bagi masyarakat, serta efektivitas dalam pelaksanaan ibadah haji.

“Saya tidak mengatakan cukup, ya. Namun kalau melihat kinerja Dirjen Haji ini memang sudah luar biasa. Kalau masalah cukup atau tidak cukup, itu nanti akan dilihat dari beban kerjanya. Apakah kementerian perlu membentuk kementerian khusus, karena cakupannya akan lebih besar ke depan. Dari kami, memang tidak bisa menilai secara komprehensif,” beber Zulfa.

“Hal ini perlu dikaji terlebih dahulu secara komprehensif. Ya, kalau wacana saja, ya boleh-boleh saja,” sambungnya.

Zulfa Mustofa juga menyebutkan bahwa beberapa negara di luar negeri telah membentuk Kementerian Haji. Dalam pandangannya, Arab Saudi sebagai tuan rumah ibadah haji telah lama memiliki kementerian yang khusus mengurusi hal ini.

Zulfa berpendapat bahwa jika Indonesia ingin mengikuti jejak tersebut, perlu ada kajian mendalam untuk memastikan bahwa perubahan tersebut akan membawa dampak positif bagi pelaksanaan haji di Tanah Air.

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi mengungkapkan dukungannya terhadap pemisahan antara Kementerian Agama (Kemenag) dengan Kementerian Haji. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi VIII, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).

Menurut Ashabul Kahfi, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan fokus dalam pengelolaan ibadah haji yang selama ini menjadi tanggung jawab Kemenag.

Redaksi Gerak News

Mathla’ul Anwar Dukung Izin Tambang Untuk Ormas Keagamaan

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Pengurus Besar Mathla’ul Anwar sebagai organisasi keagamaan terbesar ketiga di Indonesia mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

“Mathla’ul Anwar siap mendukung dan proaktif melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan di tengah masyarakat Indonesia, terutama membantu pendidikan, dakwah, dan sosial,” kata Ketua Umum PB Mathla’ul Anwar K.H. Embay Mulya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Walaupun ada pro dan kontra di tengah masyarakat, kata dia, pihaknya tetap berpikiran baik bahwa program pemerintah sesuai dengan moto Mathla’ul Anwar, yakni menata umat merekat bangsa. Selain itu, hasil pertambangan tidak saja berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga pada organisasi keagamaan.

“Khususnya Mathla’ul Anwar, lahir sebelum republik ini berdiri, yakni tahun 1916. Lembaga ini telah berkiprah membantu pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia,” katanya.

Sebagaimana Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) berbunyi di mana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal itu, menurut dia, relevan jika wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) diberikan kepada organisasi masyarakat keagamaan dan dikelola secara baik.

Sebelumnya, Presiden RI Jokowi pada hari Kamis (30/5) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pasal 83 A ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bisa mengelola WIUPK.

Redaksi Gerak News

HKBP Tolak Terima Konsesi Izin Tambang

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP menolak menerima konsesi izin tambang setelah pemerintah mengizinkan ormas keagamaan mengelola usaha pertambangan.

Presiden Joko Widodo telah memberi ruang ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Kami dengan segala kerendahan hati menyatakan bahwa HKBP tidak akan melibatkan dirinya sebagai Gereja untuk bertambang,” kata Ephorus HKBP, Pendeta Robinson Butarbutar, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 Juni 2024.

Robinson mengatakan alasan Gereja Protestan HKBP menolak terlibat berdasarkan isi Konfesi HKBP tahun 1996. Menurut Robinson, Konfensi HKBP tersebut diputuskan berdasarkan tugas HKBP yang bertanggung jawab menjaga lingkungan dari eksploitasi manusia atas nama pembangunan.

“Namun sejak lama telah terbukti menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan hingga pemanasan global yang tak lagi terbendung,” kata Robinson.

Menurut Robinson, kerusakan lingkungan harus segera diatasi dengan beralih ke energi alternatif segera mungkin. Misalnya, penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti energi matahari atau solar energy, atau energi bersumber tenaga angin angin (wind energy). Robinson pun mengutip sejumlah ayat Alkitab yang menyebut melestarikan lingkungan merupakan tanggung jawab manusia.

“Dengan ini: Kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah supaya manusia itu dapat bekerja sehat, dan sejahtera (Mazmur 8:4-10). Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara (Ulangan 5:20;19-30),” bunyi beberapa ayat yang dikutip Robinson.

Selain menolak terlibat, HKBP juga mendesak pemerintah agar menindak tegas pada penambang yang melanggar aturan yang menjaga kerusakan lingkungan akibat penambangan.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), melalui perwakilannya Kardinal Suharyo, menyatakan tidak akan mengajukan izin usaha pertambangan batubara, meskipun peluang tersebut terbuka bagi ormas keagamaan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. KWI menilai bahwa pengelolaan tambang batubara bukan ranah mereka dan fokus mereka adalah pada pelayanan umat.

Adapun Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Gomar Gultom, menilai pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada ormas keagamaan oleh Jokowi adalah bentuk komitmen untuk melibatkan rakyat dalam mengelola kekayaan alam.

Namun, Gomar mengingatkan bahwa mengelola tambang tidak mudah. Ormas keagamaan memiliki keterbatasan,sedangkan dunia tambang sangat kompleks. Ia mewanti-wanti agar ormas keagamaan tidak mengesampingkan tugas utamanya dalam membina umat dan tidak terjebak dalam mekanisme pasar.

Redaksi Gerak News

Gus Falah: NU Punya SDM Mumpuni Untuk Kelola Tambang

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Anggota komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) organisasi Nahdlatul Ulama (NU) memiliki kemampuan yang mumpuni dalam pengelolaan tambang negara.

“Jangan meragukan kompetensi SDM NU. Di NU ada banyak profesor dan secara organisasi ada badan badan yang menangani ekonomi sektoral, termasuk energi,” kata Nasyirul Falah Amru dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut, menurut Falah, memungkinkan NU berperan dalam pengelolaan tambang sesuai dengan kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang memberikan hak tersebut kepada organisasi kemasyarakatan (ormas).

Menurut Gus Falah, sedari awal NU sudah memiliki perangkat organisasi yang lengkap di bidang pengelolaan perekonomian, energi, dan pertambangan.

Tokoh yang mengisi posisi tersebut pun berlatar belakang pendidikan profesor sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemanfaatan tambang dalam negeri

Selain NU adalah ormas Islam yang berkualitas, Falah menilai keterlibatan NU dapat mewakili masyarakat Indonesia dalam pengelolaan tambang.

Hal tersebut karena keanggotaan NU tercatat mencapai 56,9 persen dari seluruh penduduk Indonesia yang totalnya 280 juta jiwa.

“Dalam kebijakan afirmatif, sangat layak untuk dilibatkan dalam pengelolaan pertambangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara,” kutip siaran pers tersebut.

Oleh karena itu, Gus Falah meminta masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan pengelolaan tambang di tangan ormas Islam, terutama NU.

Redaksi Gerak News

Kementerian Agama Tetapkan Idul Adha Pada 17 Juni 2024

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Kementerian Agama RI melalui sidang isbat penentuan awal dzulhijjah 1445 H menetapkan bahwa Idul Adha 1445 H jatuh pada Senin, 17 Juni 2024. Adapun 1 Dzulhijjah 1445 H jatuh pada 8 Juni 2024.

Keputusan tersebut dibacakan oleh Wakil Menteri Agama RI, Saiful Rahmat Dasuki dalam konferensi pers, Jumat (7/6/2024) di Kantor Kemenag Thamrin Jakarta Pusat.

Disepakati bahwa 1 Dzulhijjah 1445 H jatuh pada hari Sabtu 8 Juni 2024 masehi dan insyallah hari raya Idul Adha jatuh pada 17 Juni 2024,” kata Saiful Rahmat Dasuki dalam siaran langsung via Youtube Kemenag RI.

Wamenag menegaskan bahwa pemerintah senantiasa menggabungkan dua metode, yaitu hisab dan rukyatul hilal. Adapun kriteria hilal mengacu pada kriteria yang sudah ditetapkan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Rahmat Dasuki menjelaskan, keputusan itu didasarkan dari hasil pantau hilal di 114 titik di seluruh wilayah Indonesia. Proses berlanjut pada rapat sidang isbat tertutup untuk umum.

Berdasarkan kriteria MABIMS, hilal dapat teramati jika bulan memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4 derajat.   Wamenag mengatakan, dalam penetapan bulan qomariyah, terutama penetapan awal bulan yang di dalamnya terdapat ibadah dan hari raya Islam atau hari besar Islam dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, negara memfasilitasi sidang isbat sebagai bentuk keterlibatan ulil amri atau pemerintah.

“Sidang isbat ini merupakan sarana musyawarah dan persatuan umat dan juga bentuk ikhtiar agar umat Islam memiliki ruang diskusi dalam menentukan kapan mulai berhari raya,” ujar Rahmat Dasuki.

Redaksi Gerak News

Survei Charta Politika Pilgub NTT: Ansy Lema Semakin Menguat

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Kupang -Politisi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema, S.IP, M.Si atau Ansy Lema semakin menguat dalam survei elektabilitas Charta Politika.

Survei Charta Politika dilakukan pada periode 2-11 Mei 2024. Survei melibatkan 800 responden yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam survei tersebut, Ansy Lema berada di urutan ketiga dalam survei (16,9) persen, terpaut tipis dari Melki Laka Lena (18,6) dan Benny Harman (17,6). Selanjutnya menyusul Viktor Laiskodat (12,4%), Emi Nomleni (10,1%), Anita Gah (7,4%),Jefri Riwu Kore (3,6%), Jhoni Asadoma (3,3%), Josef Nae Soi (1,8%), Juli Laiskodat (1,5%), Sebas Salang (1,0%), Umbu Rubi Kadunang (1,0%), Andre Kore (0,5%), Simon Petrus Kamlasi (0,5%), Fary Francis (0,4%), Fransiskus Go (0,3%), Frans Aba (0,1%), Orias Petrus Moedak (0,1%). Sedangkan yang tidak tahu atau tidak menjawab 3,0%.

Charta Politika juga melakukan simulasi dua nama antara Melki Laka Lena dan Ansy Lema. Hasilnya, Ansy Lema hanya tertinggal tipis dari Melki Laka Lena. Melki mencapai angka (39,4%), dan Ansy memperoleh (33,8%).

Mengomentari hasil survei, Founder dan Direktur The Indonesian Agora Research Center dan Ranaka Institute Ferdi Jelahut menilai jarak antara Ansy Lema dan Melki Laka Lena sebenarnya imbang karena masih berada dalam margin of error.

“Margin of error dari survei ini 3,46 %, jadi jarak antara Ansy dan Melki sebenarnya seimbang. Artinya kedua-duanya sama kuat. Imbang kekuatan keduanya. Masih sangat dinamis apalagi tingkat kemantapan pemilih masih di bawah 50 %,” paparnya.

Menurut lulusan terbaik Universitas Gajah Mada tersebut, justru yang menjadi catatan penting dari Survei Charta adalah muncul dan menguatnya Ansy Lema dalam bursa Pilgub NTT.

“Jika dilihat faktanya, calon lain seperti Melki Laka Lena sudah mendapat penugasan Partai Golkar 2 tahun yang lalu dan sudah masif turun ke lapangan untuk mensosialisasikan diri. Mesin Partai Golkar juga sudah all out untuk Melki. Bahkan, Melki sudah pernah maju sebagai Calon Wakil Gubernur periode lalu. Sementara Ansy belum turun masif ke bawah, belum pernah maju dalam Pilgub NTT. Mesin partai pun belum bergerak,” terangnya.

Ferdy yakin, elektabilitas Ansy Lema akan menguat ketika PDI Perjuangan memberikan penugasan untuk mulai turun melakukan kampanye dan sosialisasi diri di masyarakat. Penugasan oleh PDI Perjuangan kepada Ansy untuk maju sebagai Calon Gubernur NTT menjawab aspek kepastian bagi pemilih.

“Menarik bahwa kemunculan Ansy Lema di panggung politik Pilgub dimulai dari diskusi masyarakat akar rumput yang kemudian kini semakin menguat. Artinya, masyarakat NTT semakin sadar untuk menentukan calon-calon pemimpin berkualitas ke depan,” ujarnya.

Pengurus DPD PDI Perjuangan NTT Anton Landi mengapresiasi survei Charta Politika yang berhasil memotret dua kader PDI Perjuangan Ansy Lema (16,9 %) dan Emi Nomleni (10,1 %). Posisi elektabilitas yang tinggi bukti masyarakat sangat mengapresiasi kualitas kader-kader PDI Perjuangan.

“Sebelumnya kami hanya berkonsentrasi pada pemenangan Pilpres dan Pileg. Sekarang kami berbenah dan menyiapkan diri secara internal untuk mulai mensosialisasikan figur-figur kami ke masyarakat,” pungkasnya.

Redaksi Gerak News

PBNU Akan Peroleh Tambang Bekas Grup Bakrie

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan, pemerintah akan memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) minggu depan.

IUPK yang akan diberikan itu di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) milik PT Kaltim Prima Coal (KPC).

“Saya sudah membaca beberapa rilis PBNU dan betul, mungkin kalau tidak salah minggu depan sudah selesai urusannya. Habis itu kami akan kasih lagi (IUPK) yang berikut [kepada ormas lain],” kata Bahlil dalam Konferensi Pers, di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Sebagai informasi, PT KPC adalah anak perusahaan PT Bumi Resource Tbk (BUMI), yang merupakan perusahaan tambang kepunyaan Grup Bakrie. PT KPC memiliki area konsesi pertambangan seluas 84.938 ha di Sangatta, Benyamin, dan Rantau Pulung, Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Nantinya, badan usaha yang akan dibentuk PBNU bakal dipersilakan untuk menggarap lahan tambang dari hasil penciutan lahan PT KPC. Meski begitu, Bahlil enggan menyebutkan di mana lokasi konsesi tambang PT KPC yang bakal diberikan kepada PBNU, berikut luasan lahan yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi keagamaan itu.

“Nanti kalau IUP-nya sudah saya berikan, itu baru kita umumkan (luas dan lokasi lahan konsesi),” ujar dia.

Sementara itu, agar potensi tambang di WIUPK berjalan dengan optimal, pengelolaan konsesi tambang harus dilakukan ormas keagamaan menggunakan skema Business to Business (B2B). Dalam hal ini, PBNU harus membentuk badan usaha untuk melakukan eksplorasi bersama kontraktor yang telah diajak bekerja sama.

“B2B seperti biasa. Seperti katakana lah … emang IUP-IUP yang ada di republik ini semua dikerjakan sendiri? Enggak. (Seperti) biasa saja. Kami mendampingi agar jangan dikibuli (kontraktor),” kata Bahlil.

Pemberian IUPK kepada ormas keagamaan didasarkan pemerintah pada PP Nomor 25 Tahun 2024 Pasal 83A. Dalam pasal itu disebutkan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

“Hasilnya nanti kita harapkan mengurangi beban, sekaligus menggalakkan program-program keumatan, kemasyarakatan, baik di pendidikan, kesehatan, sosial, ataupun karena mereka bisa langsung menyelesaikan persoalan-persoalan saudara-saudara kita yang belum mampu,” jelas Bahlil.

Redaksi Gerak News

1...782783784...820Halaman 783 dari 820

Remang Senja

Ojo Lali

Not & Musik

Kehadiran EnergiJuangNews.com tidak sekedar mewartakan informasi yang akurat tetapi juga mencerahkan pembaca melalui informasi yang tersaji. Ini sesuai tagline media online kami: Sinkron dan Mencerahkan.

Hubungi Kami: [email protected]

© 2026 EnergiJuangNews — Sinkron dan Mencerahkan — Hak Cipta Dilindungi