Senin, Mei 25, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 784

Agenda Paus Fransiskus Di Indonesia Masih Dipersiapkan

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Juru Bicara Panitia Kunjungan Paus Fransiskus RM Ulun Ismoyo mengatakan agenda dan program yang akan dihadiri oleh Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus dalam kunjungannya ke Indonesia masih dipersiapkan dan sedang menunggu persetujuan tim Vatikan.

“Agenda maupun program selama perjalanan apostolik Paus dalam rentang kunjungan tersebut masih dipersiapkan dan sedang menunggu persetujuan tim Vatikan sehingga secara rinci belum diumumkan ke publik,” kata RM Ulun Ismoyo dalam keterangan, di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut dia, nantinya, informasi ini akan diterbitkan melalui jalur komunikasi resmi Sekretariat Vatikan dan Kementerian Luar Negeri RI serta turut didukung oleh Panitia Kunjungan Paus Fransiskus yang dibentuk melalui Keputusan Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yaitu melalui situs www.mirifica.net.

“Hingga saat ini belum ada area, lokasi, maupun agenda yang secara resmi diumumkan, diharapkan umat dapat berhati-hati dalam menerima informasi dan tidak mudah mempercayai program yang beredar tidak dari jalur komunikasi resmi,” katanya.

Sejauh ini, tim Vatikan memastikan Paus akan hadir di Ibukota Jakarta.

Ulun Ismoyo mengatakan dalam menanti kedatangan Sri Paus ke Indonesia hendaknya umat Katolik dapat mempersiapkan kerohanian dan spiritualitas dengan berdoa dan meresapi nilai-nilai serta pemikiran Paus Fransiskus.

Pihaknya menambahkan bahwa panitia kunjungan tidak memproduksi cenderamata resmi sehingga jika kelak ditemukan ragam merchandise di masyarakat, hal tersebut dapat dipastikan bukan berasal dari kepanitiaan.

Indonesia akan menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus Fransiskus ke kawasan Asia Pasifik yaitu pada 3 – 6 September 2024, yang diikuti dengan kunjungan ke Papua Nugini dan Vanimo pada 6 – 9 September, Timor Leste pada 9 – 11 September, dan Singapura pada 11 – 13 September.

Paus Fransiskus sebelumnya berencana melakukan kunjungan ke Indonesia pada 2020, namun rencana tersebut urung dilaksanakan akibat pandemi COVID-19.

Redaksi Gerak News

Niluh Djelantik Tanggapi Fatwa MUI Soal Salam Lintas Agama

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Fatwa Majelis Ulama Indonesa (MUI) yang mengharamkan Umat Islam untuk mengucapkan salam kepada penganut agama lain menjadi kontroversi.

MUI menilai bahwa mengucapkan salam lintas agama berdimensi doa agama lain adalah haram dilakukan oleh umat Muslim.

Salah satu figur publik yang ikut menanggapi fatwa itu adalah Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik atau lebih dikenal dengan Niluh Djelantik.

Wanita yang berprofesi sebagai desainer sepatu ini memberikan komentar yang menyinggul soal dikeluarkannya fatwa tersebut.

Terimakasih MUI, sungguh indah toleransi di negeri ini. Semoga kalian bisa mengeluarkan fatwa agar umat agama lain dapat menjalankan ibadah di rumah mereka masing-masing dengan aman, nyaman dan tentram ,” sindir wanita asal Bali itu.

Unggahan Niluh Djaelantik kemudian ramai dikomentari oleh artis yang merasa bingung karena tidak bisa lagi mengucapkan salam lintas agama kepada kelaaurga yang non-Muslim.

“Anak aku Khatolik.. Ngga boleh gtu mamanya ucapin Natal ke anaknya? Gimana ini, butuh pencerahan saya tuh ,” tulis Kalina Oktarani.

“Trus aku mau ngucapin natal sama adik iparku,keluarga suami opo yo bisik2 ??? trus partner bisnisku hari raya opo musti bilg selamat waisak kudu pake kertas ?? uripmu jd wakil rakyat kok bgtu kerjone , dpt duit gaji dr rakyat tapi kok kerjomu gak amanah utk rakyat , tapi bikin Amarah wae …. …,” beber Inul Daratista.

Redaksi Gerak News

Menteri Investasi: Presiden Terpilih Setuju Izin Tambang Untuk Ormas

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim Prabowo Subianto setuju Presiden Joko Widodo memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

Bahlil menegaskan pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan sudah melalui diskusi dengan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo.

Pasalnya, ini akan berkaitan dengan masa transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi kepada Prabowo.

Kalau ke Pak Prabowo sudah kita komunikasikan, sudah, Pak Prabowo setuju (Jokowi beri izin tambang ke ormas keagamaan),” ujar Bahlil usai konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (7/6).

“Beliau (Prabowo) kan patriot sejati. Yang penting kita berikan (izin mengelola tambang) untuk kesejahteraan rakyat lewat ormas-ormas (keagamaan) karena mereka adalah bagian aset negara yang harus juga negara hadir,” sambungnya.

Ia menekankan ‘keistimewaan’ untuk badan usaha di bawah ormas keagamaan hanya berlaku lima tahun. Ini terhitung sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara terbit.

Dengan kata lain, pemerintah akan memberikan prioritas penawaran pengelolaan sejumlah tambang batu bara kepada ormas agama hingga 2029. Bahlil enggan menegaskan bagaimana nasib izin tersebut setelah 2029, termasuk jika Presiden Jokowi lengser.

“Nanti tanya kepada pemerintah berikutnya lagi, saya kan hanya bisa menjawab barang yang ada sekarang. Masa tugas saya itu sampai Presiden (Jokowi) berakhir, jangan suruh saya menanggapi hal yang itu belum tentu terjadi pada saya,” tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Sesditjen Minerba) Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati mengatakan ormas keagamaan masih bisa mengelola tambang di Indonesia setelah 2029.

Wanita yang akrab disapa Rita itu mengatakan badan usaha di bawah ormas keagamaan masih boleh mengurus WIUPK setelah 2029. Namun, ormas keagamaan bukan lagi prioritas untuk mendapatkan izin mengelola tambang.

Redaksi Gerak News

Izin Pertambangan Untuk PBNU Tuntas Pekan Depan

Penulis
Hizkia Darmayana
-
Pemerintah Akan Ubah Aturan Pungutan Sektor Batu Bara

Gerak News, Jakarta- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, izin usaha pertambangan (IUP) untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) rampung pekan depan.

Ia mengatakan hal tersebut merupakan itikad baik pemerintah kepada ormas keagamaan.

“NU sudah jadi sudah diproses, saya akan memakai prinsip karena ini untuk tabungan akhirat, lebih cepat lebih baik. Insya Allah (minggu depan),” kata Bahlil usai Konferensi Pers di kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Bahlil mengatakan pemerintah memberikan IUP kepada ormas keagamaan lantaran mereka berkontribusi dalam perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaan.

“Dalam pandangan kami dan beradasarkan arahan bapak presiden, kontribusi tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi ini tidak bisa kita bantah. Bahkan, yang memerdekakan bangsa ini ya mereka (ormas keagamaan),” ujarnya.

Bahlil mengatakan, kontribusi ormas keagamaan tak berhenti hingga Indonesia mencapai kemerdekaan saja. Setelah Indonesia merdeka kata Bahlil, para ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa jihad saat Belanda melancarkan agresi militer pada 1948.

Selain itu, Bahlil mengatakan peran ormas juga dibutuhkan sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 agar kekayaan alam yang dikuasai negara dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

“Atas dasar pandangan itu, kami juga melihat bahwa peran serta organisasi kemasyarakatan sangat penting di sektor pendidikan, kesehatan,” tuturnya.

Bahlil mengatakan Presiden Jokowi tak ingin IUP hanya dikuasai perusahaan besar. Ia mengatakan Jokowi menerima aspirasi bahwa ormas keagamaan tidak hanya dijadikan objek sehingga pemerintah mengeluarkan aturan baru tersebut.

“Atas dasar aspirasi itu, maka pemerintah mencoba untuk mencarikan jalannya yang sesuai dengan aturan. Apa itu aturannya? Bahwa di dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, revisi terhadap UU 4 tahun 2009 Tentang Minerba, di situ dinyatakan di Pasal 6 poin 1 Ayat J bahwa pemerintah berhak untuk memberikan prioritas kepada WIUPK-nya,” kata dia.

“Atas dasar itu, maka Peraturan Pemerintah (PP) kemudian kita lakukan perubahan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, proses pembuatan PP sudah melalui kajian akademisi dan diskusi bersama Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rapat terbatas (Ratas) dipimpin Presiden Jokowi.

“Saya ulangi PP ini sudah diparaf oleh kementerian teknis yang juga sudah diverifikasi landasan-landasannya oleh Kemenkumham dan juga telah mendapat approve Jaksa Agung, jadi ini bukan main-main,” ucap dia.

Redaksi Gerak News

KMHDI Minta Izin Tambang Untuk Ormas Ditinjau Ulang

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 yang memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan.

KMHDI berpandangan, pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan dapat menimbulkan risiko tinggi.

“Tidak semua ormas keagamaan memiliki kesiapan dan keahlian memadai mengelola usaha pertambangan karena usaha ini memerlukan modal dalam jumlah besar,” ujar Ketua Umum PP KMHDI Wayan Darmawan, baru-baru ini.

Disamping itu, tambahnya, beban risiko mengelola tambang juga sangat tinggi. Terutama dampaknya terhadap bidang lainya seperti lingkungan, ekonomi, dan konflik sosial.

Ia mengatakan memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan secara tidak langsung juga bisa menyeret ormas tersebut dalam lingkaran persoalan kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

Hal ini karena sampai sekarang ini praktik pertambangan di Indonesia tidak bisa dihindari dari kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang menyelimutinya.

“Sederhananya, jika berpikiran buruk negara semacam menyeret ormas agama untuk masuk dalam lingkaran kerusakan lingkungan dan konflik sosial tersebut,” terangnya

Disamping itu, menurut Darmawan pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan tidak sejalan dengan agenda transisi energi yang tengah digalakkan oleh pemerintah dan dunia.

“Pemberian izin tambang, terkhusus batu bara tentu tidak sejalan dengan agenda transisi energi. Karena batu bara merupakan fosil yang saat ini sebagai penyumbang emisi terbesar yang mengakibatkan pemanasan global,” terangnya.

Untuk itu, Darmawan mengatakan bahwa pengelolaan tambang semestinya dilakukan oleh negara melalui BUMN dan keuntungannya dipergunakan untuk hajat hidup orang banyak.

“Hal tersebut lebih sesuai dengan amanat UUD Pasal 33 ayat 2 dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara,” ujar Wayan.

Redaksi Gerak News

‘Lampu Kuning’! Cadangan Minyak Indonesia Habis 12 Tahun Lagi

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan bahwa cadangan minyak RI, berdasarkan data Februari 2024, tercatat sebesar 4,7 miliar barel. Sedangkan cadangan untuk gas sebesar 55,76 triliun kaki kubik (TCF).

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, dengan asumsi recovery sekitar 40%-50%, maka cadangan minyak diproyeksikan akan habis dalam waktu 12 tahun ke depan. Sementara untuk gas yakni sekitar 22 tahun.

Jadi kalau di oil dengan asumsi recovery 40%-50% sebesar itu kira kira sebesar 12 tahun, sedangkan untuk gas recovery lebih tinggi karena gas lebih 22 tahun,” kata Dwi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (06/06/2024).

Meski demikian, SKK Migas terus berupaya menggenjot kegiatan eksplorasi agar rasio penggantian cadangan migas atau Reserve Replacement Ratio (RRR) di Indonesia dapat di atas 100%.

“Ini eksplorasi jalan terus kita targetnya mencari cadangan itu minimal sama dengan yang diambil. Kalau kita sebutkan di KPI adalah RRR 100% itu berarti cadangan yang kita temukan menggantikan yang diambil itu target minimum kita tentu harapannya lebih besar,” ujar Dwi.

Sebelumnya, Dwi mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan beberapa pakar untuk membahas mengenai nasib target 1 juta barel pada 2030. Adapun dari diskusi tersebut, target 1 juta barel kemungkinan akan bergeser dari yang sebelumnya direncanakan pada 2030, mundur ke 2032 atau 2033.

“Kita sih lebih masih ingin cenderung bahwa angka 1 juta kita pakai sebagai milestone untuk menuju ke sana sedangkan tahunnya yang mungkin bergeser 2-3 tahun. Tetap 1 juta barel karena memang kebutuhannya naik cuma waktunya aja yang bergeser,” ujar Dwi.

Dwi mengatakan, review terhadap target 1 juta barel dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, mulai dari pandemi Covid-19 dan kondisi geopolitik yang sudah berdampak pada pencapaian produksi di dalam negeri.

“Jadi ketika 2019 kita punya long term plan (LTP). Di 2020 kita masih menghadapi pandemi sehingga kegiatan di lapangan kan terganggu semua itu reason kenapa capaiannya belum seperti yang kita harapkan. Sehingga kita perlu review, kemudian juga kondisi geopolitik sudah sangat mempengaruhi,” kata Dwi.

Redaksi Gerak News

SKK Migas Sebut Cost Recovery Terus Menurun Dari 2020

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menyebutkan cost recovery atau pengembalian biaya operasional dari 2020 hingga 2023 terus mengalami penurunan.

“Cost recovery ini, sejak 2020 ini terus terjadi penurunan sehingga 2023 dari 8,1 miliar dolar AS sampai 7,7 miliar dolar AS,” ujar Dwi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis.

“Cost recovery” merupakan pengembalian biaya operasional yang dikeluarkan oleh pengusaha minyak dan gas bumi (migas) atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan cara pemotongan bagi hasil migas milik negara.

Beberapa Anggota Komisi VII DPR mempertanyakan perihal cost recovery kepada Kepala SKK Migas. Disebutkan bahwa cost recovery ini terus naik, namun lifting migas tidak mengalami peningkatan.

Dwi menjelaskan naiknya cost recovery dalam data yang dipaparkan karena terdapat biaya yang belum dibayarkan, sehingga masuk pada beban tahun setelahnya.

“Jadi di antara angka-angka ini ada warna merah ini, unrecovered cost yang tidak bisa dibayarkan oleh tahun-tahun sebelumnya, yang jadi beban tahun berjalan. Di tahun sesudahnya, ketika seluruh penerimaan busa membayar, itu yang merah, jadi kalau dikurangi yang merah jadi lebih turun lagi,” katanya.

Lebih lanjut, Dwi menyebutkan cost recovery pada 2024 diperkirakan mencapai 8,3 miliar dolar AS, yang disebabkan oleh beban dari tahun sebelumnya.

“Pada 2024, kelihatan ada kenaikan karena harus membayar unrecovered cost 0,7 miliar dolar AS, di bawah yang sebenarnya beban di tahun-tahun sebelumnya,” ujar Dwi.

Redaksi Gerak News

Gus Falah Apresiasi PHE Yang Sukses Tingkatkan TKDN

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menyampaikan apresiasi pada PT Pertamina Hulu Energi (PHE), terkait peningkatan kontribusi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Apresiasi itu disampaikan Gus Falah dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi VII DPR dengan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi dan SKK Migas, di Jakarta, Kamis (6/6/2024).

“Terima kasih untuk PHE, karena TKDN di migas sudah tinggi,” kata Gus Falah.

Untuk diketahui, capaian TKDN industri hulu migas pada operasional PHE 2023 tercatat sebesar 60,19% atau senilai Rp37,4 Triliun.

Capaian TKDN PHE itu sekitar 2% di atas target nasional.

Gus Falah juga berterima kasih atas kenaikan produksi yang terjadi di wilayah kerja Pertamina.

Seperti diketahui, di Wilayah Kerja Hulu Migas yang dioperasikan Pertamina, produksi minyak pada 2022 337 ribu barel per hari, meningkat menjadi 339 ribu barel per hari pada 2023.

Sekali lagi terimakasih untuk SKK migas dan PHE yang telah mencoba meningkatkan produksi,” kata Gus Falah. 

Politisi PDI Perjuangan itu pun berharap, agar PHE terus berupaya untuk meningkatkan produksi minyak nasional.

Dan menurut Gus Falah, untuk meningkatkan produksi minyak dan gas saat ini, dibutuhkan barang dan jasa yang lebih tinggi  juga.

Untuk itu Gus Falah mengingatkan agar pengadaan barang dan jasa diseleksi ketat.

“Jangan sampai membeli barang berkualitas rendah,” ujarnya.

Redaksi Gerak News

Paus Fransiskus Sesalkan Perang Dunia II Tak Dijadikan ‘Pelajaran’

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Paus Fransiskus pada Rabu (5/6) menyatakan penyesalannya, karena apa yang terjadi dalam Perang Dunia II tidak dijadikan pelajaran.

Dia juga memberikan peringatan terhadap ancaman dari konflik meluas, menjelang peringatan ke-80 pendaratan pasukan Sekutu di Normandy, Prancis yang juga dikenal sebagai D-Day Landings.

“Orang-orang memiliki ingatan yang pendek,” tulis Paus dalam sebuah surat kepada Uskup Bayeux, kota di Prancis utara yang dekat dengan lokasi pendaratan itu.

Selama beberapa dekade, kata dia, “ingatan terhadap kekeliruan di masa lalu” telah membantu untuk mempertahankan tekad untuk “melakukan apapun yang mungkin untuk menghindari konflik terbuka lain di dunia”.

Tapi, kata dia lagi: “Saya mencatat dengan kesedihan bahwa ini tidak terjadi lagi hari ini dan bahwa orang-orang memiliki ingatan yang pendek”.

“Ini sangat mengkhawatirkan, bahwa hipotesis dari konflik umum kadang sekali lagi, dipertimbangkan dengan serius, bahwa orang-orang sedikit demi sedikit terbiasa dengan kemungkinan yang tidak dapat diterima,” imbuhnya.

Paus Fransiskus berulang mengecam konsekuensi dari apa yang dia rujuk sebagai sesuatu yang “pelan-pelan menjadi Perang Dunia III”.

Prancis akan menjadi tuan rumah bagi para pemimpin internasional pada Kamis, dalam upacara untuk menandai peringatan ke-80 D-Day Landings yang terjadi pada 6 Juni 1944 di Prancis utara.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron akan menjamu Presiden AS Joe Biden, Raja Charles III dan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenksy akan bergabung dengan para pemimpin Barat di Normandy, Prancis utara, dalam sebuah upacara dimana tidak ada pejabat Rusia yang diundang karena serangan mereka terhadap Ukraina. 

Redaksi Gerak News

Pilkada, Gus Yahya Ingatkan Jangan Kampanye Bawa Nama NU

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan warga NU bebas untuk menentukan pilihan politiknya masing-masing dalam Pilkada mendatang.

Namun dia mengingatkan agar para pihak yang berkampanye saat Pilkada nanti tidak membawa nama lembaga NU.

“Sikap politik soal Pilkada ini sebetulnya sama, kita ini minta tidak membawa lembaga. Warga NU itu berhak membuat pilihan politiknya masing-masing tapi jangan membawa-bawa lembaga,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers di PBNU, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).

Gus Yahya mengingatkan semua pihak agar berkampanye tak mengatasnamakan pengurus NU. Apalagi menggunakan fasilitas milik NU.

“Jangan misalkan berkampanye, atas nama pengurus NU, jangan menggunakan fasilitas-fasilitas milik NU,” sebutnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan kantor-kantor milik NU juga tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. Terkait hal tersebut, Gus Yahya mengatakan sudah mengeluarkan imbauan kepada para pengurus NU.

“Ini jelas kita sudah keluarkan itu namanya parameter-parameter pengurus sudah sampai ke bawah. Nah kalau mau dukung mendukung, silakan saja,” tutur Gus Yahya.

Sebagai informasi, coblosan pilkada serentak digelar November 2024. Pelantikan diperkirakan berlangsung Januari 2025.

Tahapan Pilkada 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pemungutan suara atau pencoblosan Pilkada 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024.

Redaksi Gerak News

1...783784785...820Halaman 784 dari 820

Remang Senja

Ojo Lali

Not & Musik

Kehadiran EnergiJuangNews.com tidak sekedar mewartakan informasi yang akurat tetapi juga mencerahkan pembaca melalui informasi yang tersaji. Ini sesuai tagline media online kami: Sinkron dan Mencerahkan.

Hubungi Kami: [email protected]

© 2026 EnergiJuangNews — Sinkron dan Mencerahkan — Hak Cipta Dilindungi