Senin, Mei 25, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 791

Gus Falah Sepakat Dengan SKK Migas Soal Peran PGN

Gerak News, Jakarta-Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) sepakat dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), bahwa PT PGN Tbk berperan penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional pada masa transisi energi.

Gus Falah menyatakan, peran gas bumi memang sangat penting dalam memuluskan transisi energi nasional dari energi fosil ke energi terbarukan.

“Gas ini khan emisi karbonnya lebih rendah, sehingga bisa menjadi andalan dalam transisi energi. Nah, sebagai pengelola gas nasional, PGN tentu memiliki peran penting,” ujar Gus Falah, Senin (27/5/2024).

Politikus PDI Perjuangan itu melanjutkan, saat ini gas bumi memiliki kontribusi besar dalam bauran energi primer Indonesia. Sampai dengan 2023 lalu, porsi gas bumi dalam bauran energi nasional mencapai 16,28%, yang menunjukkan terjadi peningkatan sekitar 0,33% dari porsi tahun 2022.

Bahkan, lanjut Gus Falah, dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah memproyeksikan porsi gas bumi dalam bauran energi primer Indonesia pada 2050 menjadi sekitar 24%, terbesar kedua setelah Energi Baru Terbarukan.

Maka, Gus Falah menegaskan dibutuhkan pengembangan pasar gas bumi, agar porsi gas dalam bauran energi semakin meningkat.

Disinilah dukungan PGN dibutuhkan untuk memperluas pasar guna menyerap lebih banyak lagi gas bumi,” ujar Gus Falah.

“PGN juga perlu diingatkan agar fokus terus mengembangkan jargas rumah tangga, dukungan pemerintah pun sangat penting dalam hal ini. Sebab jargas mampu mengurangi impor LPG secara signifikan,” pungkasnya.

Redaksi Gerak News

Paus Fransiskus Resmi Angkat Pater Budi Sebagai Uskup Agung Ende

Gerak News, Jakarta- Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus resmi mengangkat Pater Paulus Budi Kleden SVD sebagai Uskup Keuskupan Agung Ende. Dia menggantikan Mgr Vincentius Potokota yang telah wafat.

Vikaris Jenderal (Viksen) Keuskupan Agung Ende RD Yosef Daslan Moang Kabu mengumumkan langsung pengangkatan uskup baru tersebut, Sabtu (25/5/2024).

“Bapa Suci telah mengangkat Pater Paulus Budi Kleden SVD yang saat ini sedang menjabat Superior Jenderal Serikat Sabda Allah sebagai Uskup Agung Metropolitan Ende yang baru,” kata RD Daslan dalam siaran langsung di YouTube Komsos Keuskupan Agung Ende.

Paulus Budi Kleden SVD lahir pada 16 November 1965. Uskup Agung terpilih Keuskupan Agung Ende ini sebelumnya Superior Jenderal Serikat Sabda Allah (SVD) sejak tahun 2018. 

Pater Budi Kleden bergabung ke dalam SVD pada tahun 1985. Dia mengikrarkan kaul perdananya pada tahun 1987 dan kaul kekalnya pada tahun 1992. Kleden ditahbiskan sebagai imam pada tahun 1993. 

Setelah ditahbiskan menjadi imam SVD, Pater Budi ditempatkan di Swiss sejak tahun 1993 hingga 1996. Pater Budi Kleden mengambil studi teologi di Universitas San Gabriel, Austria. 

Pater Budi Kleden melanjutkan studi doktoralnya di bidang teologi sistematik di Jerman dari tahun 1996 hingga 2000. Setelah dari Swiss, barulah Pater Budi ditempatkan ke Ledalero, Indonesia. Dia terpilih menjadi Anggota Dewan Provinsialat SVD di Provinsi SVD Ende dari tahun 2005-2008.

Pater Budi Kleden mengajar sebagai dosen filsafat dan teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero, Maumere, NTT, yang kini berganti nama menjadi IFTK Ledalero. Selain itu, dia adalah pengamat sastra dan kritikus sosial dalam beberapa mata kuliah khusus di sekolah tinggi tersebut.

Hingga saat ini, Pater Budi Kleden sudah menulis lebih dari 12 judul buku dalam bidang teologi, sosial dan filsafat. Dia juga sering menulis artikel-artikel bertema sosial dan menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan diskusi ilmiah publik di dalam maupun di luar negeri.

Redaksi Gerak News

Komunitas Kristen Pakistan Diserang Atas Tuduhan Penistaan Agama

Gerak News, Jakarta- Setidaknya 10 anggota komunitas minoritas Kristen diselamatkan pada Sabtu, (25/5/2024) setelah massa menyerang pemukiman mereka atas tuduhan penistaan agama di Pakistan timur, kata polisi dan seorang tokoh masyarakat.

Massa yang menuduh kelompok Kristen melakukan penistaan agama juga melemparkan batu dan bata ke arah polisi, kata Shariq Kamal, kepala polisi distrik Sargodha.

Setidaknya satu rumah dan pabrik sepatu kecil dibakar oleh pengunjuk rasa yang berkumpul setelah tetangganya menuduh sebuah kitab suci telah dinodai oleh anggota komunitas minoritas, menurut juru bicara polisi dan Akmal Bhatti, seorang Kristen.

“Mereka membakar satu rumah” dan beberapa warga Kristen dipukuli dengan kejam, kata Bhatti sebagaimana dilansir Reuters.

Sebuah kontingen besar polisi menutup pemukiman tersebut, kata Kamal, seraya menambahkan bahwa massa telah berhasil dihalau. Salah satu anggota komunitas Kristen yang dilarikan ke rumah sakit kemudian dikatakan dalam kondisi stabil.

Sekira 25 pengunjuk rasa telah ditangkap, kata pejabat polisi Assad Malhi, dan menambahkan bahwa 11 petugas polisi menderita luka-luka dalam operasi penyelamatan anggota komunitas Kristen dari kerumunan.

Situasi sudah tenang pada larut malam, dan para pemimpin dari kedua belah pihak menyerukan perdamaian, kata polisi.

Kelompok hak asasi manusia Kristen – Minority Rights March – mengatakan seorang pria berusia 70 tahun yang dituduh melakukan penistaan agama dipukuli dan diseret oleh massa.

Dikatakan rekaman video menunjukkan bahwa polisi tidak melakukan intervensi. Polisi telah membantah klaim tersebut.

Video yang diposting di media sosial menunjukkan pengunjuk rasa menjarah barang-barang dari properti yang terbakar. Yang lain terlihat melemparkan barang-barang tersebut ke dalam tumpukan api di jalan.

Bhatti mengatakan video tersebut adalah gambar dari kejadian tersebut.

Reuters tidak dapat memverifikasi gambar tersebut secara independen.

Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan yang independen mengatakan komunitas Kristen “menghadapi risiko besar nyawa mereka di tangan massa yang dituduh”. 

Penodaan agama adalah topik sensitif di Pakistan, di mana tuduhan saja bisa berujung pada hukuman mati tanpa pengadilan.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan undang-undang penistaan agama yang keras di Pakistan sering disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi.

Meskipun penodaan agama dapat dihukum mati di Pakistan, belum ada seorang pun yang dieksekusi oleh negara karena tindakan tersebut, meskipun banyak terdakwa yang digantung oleh massa yang marah.

Massa pernah menyerang komunitas Kristen di Pakistan timur tahun lalu, merusak beberapa gereja dan membakar sejumlah rumah setelah menuduh dua anggota komunitas tersebut menajiskan Al-Quran.

Redaksi Gerak News

Rais Aam PBNU: Polemik Nasab Habib, Adalah Pola Wahabi!

Gerak News, Jakarta- Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Miftakhul Achyar mengingatkan perlunya jamaah dan pengurus organisasi besar seperti NU untuk tertib dalam komando kepemimpinan dan peraturan organisasi.

“Berbagai isu dan polemik yang bisa melemahkan organisasi harus diwaspadai dan disikapi dengan cara tertib dan taat pada jalur komando serta arahan sikap dari pimpinan tertinggi organisasi, dalam hal ini PBNU,” kata Rais Aam dalam Haul Muassis NU di Gresik, Jawa Timur, Ahad.

Kiai Miftah yang juga pengasuh PP. Miftachussunnah, Kedungtarukan Surabaya, menegaskan bahwa organisasi yang besar tapi tidak tertib itu bisa dilumpuhkan oleh organisasi kecil yang tertib.

“NU itu besar, bahkan yang terbesar di dunia, tapi NU yang besar itu tidak ada artinya kalau tidak tertib atau patuh dalam kepemimpinan dan peraturan,” katanya.

Kiai Miftah juga menyinggung tentang polemik nasab yang bikin gaduh, padahal cuma dihembuskan segelintir orang. Masalah ini sudah bukan soal dzurriyah Ba’alawi melawan dzurriyah Walisongo, tapi arahnya sudah ke jamaah NU.

“Gangguan sudah sudah nyata, bukan dzon lagi, tapi jelas dialamatkan kepada NU dan bertubi-tubi. Hati-hati, itu pola Wahabi,” ujar Kiai Miftah.

Kiai Miftah kembali mengingatkan NU itu memuliakan orang bukan karena nasab atau garis keturunan, suku, etnis tetapi keilmuan, kebaikan, dan ketakwaan seseorang.

Karena itu, jamaah dan pengurus NU hendaknya bijak menyikapi fenomena ‘kebesaran’ NU itu dengan mengembalikan kepada peraturan organisasi seperti AD/ART, Perkum NU, dan tertib dalam komando kepemimpinan.

“Organisasi sebesar NU itu sudah pasti memutuskan dengan musyawarah lengkap syuriah-tanfidziyah dan kembali pada aturan main yang ada,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua PCNU Jombang KH. Fahmi Amrullah Hadzik menambahkan pentingnya pola berorganisasi yang merujuk pada muassis atau pendiri NU.

“Jadi, mengurus NU itu jangan karena jadi pengurus atau tidak, tapi mengurus NU itu karena takdzim kepada muassis NU. Bisa saja kita berbeda dengan pengurus NU, tapi jangan fokus pada orang atau oknum, tapi kepada NU dan para muassis. Kita lihat Hadratussyeikh KHM Hasyim Asy’ari,” kata Gus Fahmi yang juga Dewan Pengasuh PP Tebuireng Jombang, dan mewakili Plt Ketua PWNU Jatim KH. Abdul Hakim.

Ia menambahkan kepemimpinan dalam organisasi juga harus menyatukan, bukan menyeragamkan. “Kalau seragam itu tidak mungkin karena pasti beda, tapi bagaimana menyatukan dalam kebersamaan atau kepentingan bersama,” katanya.

Redaksi Gerak News

‘Tuhan Izinkan Aku Berdosa’, Salah Satu Film Berani Dari Hanung

Gerak News, Jakarta- Tuhan, Izinkan Aku Berdosa menjadi salah satu film paling berani yang pernah digarap oleh sutradara Hanung Bramantyo dan MVP Pictures. Sejak dikabarkan akan diproduksi, adaptasi novel “Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur” karya Muhidin M Dahlan ini sudah menuai banyak kontroversi. 

Tak heran sebab novelnya saja menuai banyak kritik tajam dari berbagai pihak. Ketika diadaptasi menjadi film, tentu saja responsnya juga kurang lebih sama. Namun, tampaknya karya teranyar Hanung Bramantyo ini cukup berhasil penyita perhatian pencinta film tanah air. 

Pujian dan ulasan positif sejak film ini tayang di JAFF 2023 lalu terus digaungkan. Makin ramai ketika para pengulas film di TikTok dan X mengunggah ulasan baik untuk film Tuhan, Izinkan Aku Berdosa

Alhasil film drama ini mampu meraup lebih dari 105.000 penonton selama dua hari penayangan. Padahal, ada kekhawatiran akan menjadi korban boikot saat hari kedua sehingga disarankan menontonnya pada hari pertama. 

Tuhan, Izinkan Aku Berdosa dipuji sebagai comeback terbaik dari Hanung Bramantyo. Film ini menjadi angin segar dan mengingatkan penggemar pada film lawas Hanung yang juga sempat menuai kontroversi. Sebut saja Perempuan Berkalung Sorban (2009) dan Tanda Tanya (2011).

Apresiasi tertinggi juga diberikan kepada Aghni yang memerankan Kiran, sang karakter utama, dengan sangat baik dan totalitas. Perannya di film ini bahkan disebut sebagai performa akting terbaiknya dan dijagokan untuk nominasi Pemeran Utama Wanita Terbaik di ajang FFI 2024 mendatang. 

Mengandung kritik sosial, secara singkat film ini berkisah tentang perempuan bernama Kiran (Aghniny Haque), seorang mahasiswi cerdas yang dikenal taat dan menjadi aktivis agama di kampusnya.

Namun, rentetan kejadian memilukan, kekecewaan, dan pelecehan seksual yang dialaminya membuat Kiran berbalik mempertanyakan kekuasaan Tuhan.

Kiran berubah haluan menjadi pelacur demi membalaskan sakit hatinya. Kiran bertujuan untuk membongkar kemunafikan para petinggi yang berlindung di balik citra agamis. 

Hanung berharap film Tuhan, Izinkan Aku Berdosa mampu mewakili suara Kiran dan para penyintas pelecehan seksual lainnya dan menjadi pembelajaran agar kelak anak-anak perempuan yang ingin belajar agama dengan tulus tidak terhantui perasaan was-was dari para munafik bertopeng agama.

Redaksi Gerak News

Sumber Daya Dikelola Untuk Kesejahteraan Bersama, Kedaulatan Negara Tercipta

Gerak News, Jakarta- Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengatakan kedaulatan negara dapat tercapai apabila suatu bangsa mampu mengelola sumber daya-nya untuk kemaslahatan bersama.

“Kemerdekaan sejati tercapai ketika individu dan masyarakat di suatu negara mampu mengelola sumber daya alam serta manusianya untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama,” kata Romo Benny, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, jika masyarakat suatu negara mampu berinovasi untuk mengembangkan potensi diri dan mengembangkannya di tingkat nasional, maka manfaat yang akan didapatkan adalah perbaikan ekonomi.

Ia pun mengingatkan para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, yaitu pemerintah dan pihak terkait, untuk mewujudkan kemandirian bangsa agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pihak asing.

Menurutnya, pemerintah harus menyediakan iklim yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan kreativitas masyarakatnya. Sementara itu, masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dengan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang produktif dan mendukung kemandirian bangsa.

“Kemandirian dalam bidang politik dan kebijakan publik harus menjadi prioritas. Ini semua bisa dicapai dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan dari dalam negeri. Elite politik harus mendorong kebijakan yang bisa mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia dalam negeri,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, perjuangan kemerdekaan untuk kedaulatan Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari konsep ketuhanan. Bahkan, konsep ini menjadi sila pertama dalam Pancasila.

Ia menilai, dengan menjalankan nilai keimanan dan ketakwaan, seseorang akan semakin giat bekerja demi mengejar makna dan tujuan hidup itu sendiri.

“Karena agama menjadi semangat untuk kerja keras itulah yang akhirnya membuat seseorang yang beriman itu merasa memiliki kewajiban. Nah, kewajiban orang beriman itu apa? Yaitu berbagi kepada sesama-nya,” kata dia.

Selain menyangkut soal keimanan, ia berpendapat bahwa kemandirian suatu bangsa juga bisa ditunjukkan dari kedewasaan dalam berpikir, bernalar, dan menjalin hubungan sesama manusia.

Terakhir, ia menyampaikan harapannya agar generasi muda Indonesia dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa dan negara.

Redaksi Gerak News

Upacara Hari Lahir Pancasila Digelar Di Blok Rokan, Mengapa?

Upacara Hari Lahir Pancasila Digelar Di Blok Rokan, Mengapa?

Energi Juang News, Jakarta- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjelaskan alasan upacara Puncak Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Blok Rokan, Riau, Sabtu, 1 Juni 2024.

“Kenapa di Dumai? Kita ketahui, Blok Rokan ini sebelumnya dikelola perusahaan asing, Chevron sejak 2021 sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, sudah dikelola pemerintah melalui BUMN, dalam hal ini Pertamina Hulu Rokan,” kata Ketua Tim Survei Upacara Peringatan Harlah Pancasila Sarwo Edy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengambil tempat di wilayah kerja Blok Rokan yang kini dikelola Pertamina Hulu Rokan. Hal itu untuk menunjukkan bahwa dalam hal ketahanan energi, rakyat Indonesia dengan segenap sumber daya manusianya sudah mampu mengelola dan berdiri di kaki sendiri.

“Peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini menegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dalam hal ketahanan energi kita sudah mampu,” ujarnya.

Lanjut dia, persiapan di lapangan sudah dilakukan melalui kerja sama dengan Pemda dan PHR Dumai. BPIP terus mematangkan persiapan agar pelaksanaannya di Lapangan Garuda PHR Dumai bisa digunakan untuk upacara kenegaraan.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir secara langsung untuk menjadi inspektur upacara. Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga dijadwalkan hadir. Ketua MPR Bambang Soesatyo akan bertindak sebagai pembaca teks Pancasila.

Ketua DPR Puan Maharani akan menjadi pembaca UU 1945. Doa akan dibacakan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy. Upacara akan melibatkan Paskibraka tingkat nasional dan Provinsi Riau.

Peserta upacara peringatan Harlah Pancasila di Blok Rokan diperkirakan sebanyak seribu orang dari unsur TNI, Polri, ASN, pegawai PT Pertamina, dan pelajar.

Sebelumnya, peringatan Hari Lahir Pancasila pada 2022 digelar di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tahun 2023, dilaksanakan di Lapangan Monas, Jakarta.

Dengan peringatan Hari Lahir Pancasila di salah satu blok migas ini, di akhir kepemimpinan Pak Presiden menegaskan Indonesia sudah mampu mengelola ketahanan energi,” kata Edy menegaskan.

Redaksi Energi Juang News

Cegah Terorisme, Koordinasi Pemerintah Dan Rakyat Harus Diperkuat

Gerak News, Jakarta- Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI memperkuat koordinasi antara elemen masyarakat dan instansi pemerintah untuk mencegah/mengantisipasi penyebaran paham terorisme di Jawa Timur.

Dalam siaran pers yang dikutip di Jakarta, Sabtu, menginformasikan bahwa upaya itu dilakukan dengan cara menggelar diskusi antara elemen masyarakat di salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur (23/5).

“Pembahasan ini relevan dan krusial mengingat perguruan tinggi merupakan tempat generasi muda yang berpotensi besar untuk membangun bangsa, namun juga rentan terpapar dari ideologi radikal,” kata Asisten Deputi Koordinasi HAM Kemenko Polhukam Brigjen TNI Rudy Syamsir dalam siaran persnya.

Menurut dia, sektor dunia pendidikan dalam hal ini kampus merupakan tempat bagi kalangan anak muda intelektual untuk memberikan gagasan dan beradu pandangan akan sebuah masalah.

Kondisi tersebut dapat membuat paham radikal dengan mudah masuk ke dalam dunia kampus lantaran mahasiswa di dalamnya memiliki keinginan tinggi untuk mempelajari hal-hal baru.

Jika hal ini tidak dicegah sedari awal, maka kampus bisa menjadi sarang utama yang memproduksi pikiran radikal dan berpotensi melahirkan teroris.

Di saat yang sama, Kepala Sub Direktorat Perlindungan Apgakum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suroyo kondisi tersebut membuat kampus harus memiliki wadah pelaporan khusus untuk mengadukan adanya kegiatan-kegiatan yang berbau terorisme.

“Harus dilakukan oleh lingkungan kampus sebagai wujud aksi pembuatan dan pengembangan wadah pelaporan tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di kampus pada wilayah rentan yang terintegrasi dengan mekanisme perlindungan saksi, korban dan pelapor,” kata dia.

Dengan upaya tersebut, diharapkan dunia pendidikan dan pemerintahan dapat menjadi tempat untuk menyaring anak muda dari paham radikal sehingga tidak terjerumus ke dunia terorisme.

Redaksi Gerak News

Posisi Wakil Menteri Agama Harus Diisi Perwakilan Umat Kristen

Gerak News, Jakarta- Koordinator Komunitas Kristen Indonesia, Dr. Semuel Linggi Topayung, M.AP menegaskan seharusnya Wakil Menteri Agama  di kabinet Prabowo-Gibran nanti diisi oleh perwakilan dari kalangan umat Kristen.

Semuel mengatakan, hal itu didasari bahwa agama Kristen merupakan agama terbesar kedua di Indonesia setelah Agama Islam.

“Indonesia juga memiliki populasi Kristen terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Filipina , populasi Protestan terbesar di Asia Tenggara, dan populasi Kristen terbesar ketiga di Asia setelah Filipina dan Tiongkok, disusul oleh India,” ungkapnya, baru-baru ini.

Indonesia juga memiliki populasi Kristen terbesar kedua di dunia Muslim, setelah Nigeria, disusul Mesir. Jumlah umat Kristen di Indonesia yang berjumlah 29,1 juta jiwa merupakan 10,49% dari populasi negara pada tahun 2022, dengan 7,43% Protestan (20,6 juta) dan 3,06% Katolik (8,5 juta).

Beberapa provinsi di Indonesia mayoritas beragama Kristen. mengacu pada Protestan, sedangkan Katolik disebut sebagai Katolik . Pada abad ke-21 laju pertumbuhan dan penyebaran agama Kristen meningkat, terutama di kalangan minoritas Tionghoa.

Menurut Semuel, hal lain yang mendorong agar wakil menteri agama berasal dari kalangan Kristiani karena seiring dengan pertumbuhan kristen yang semakin besar. Hal itu menyebabkan kebutuhan kekristenan juga secara kelembagaan institusi dan organisasi kekristenan semakin besar yang selama ini belum maksimal terakomodir oleh negara dan pemerintah, sehingga dipandang perlu ada perwakilan dari Tokoh Kristen yang berada di dalam pemerintahan Eksekutif untuk memperhatikan persoalan yang dimaksudkan diatas.

“Karena dari kalangan kristen sendirilah yang lebih mampu memahami kondisi masalah yang ada di Kristen itu sendiri,” ujarnya.

Menurut Semuel yang juga pernah menjadi calon Anggota DPD-RI ini, mengatakan bahwa sudah banyak tokoh-tokoh Kristen yang mumpuni untuk bisa mengemban jabatan wakil menteri Agama RI di kabinet Prabowo-Gibran kedepan yang berasal dari lintas profesi seperti kalangan profesional Kristen, birokrat Kristen,serta kalangan kampus Kristen.

“Jika ada perwakilan dari kalangan Kristen melalui tokoh yang handal bisa diakomodir sebagai Wakil menteri Agama, maka persoalan kekristenan di indonesia ini bisa terurai dengan bagus untuk bisa terselesaikan,” pungkasnya.

Redaksi Gerak News

Penyambutan Biksu Di Masjid Temanggung Jangan Dijadikan Polemik

Gerak News, Jakarta- Wakil Ketua Wantim Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi buka suara mengenai penyambutan 44 biksu di Masjid Bengkal, Temanggung, Jawa Tengah.

Dia meminta semua pihak tidak menjadikan penyambutan itu sebagai polemik.

“Sebaiknya polemik tersebut dihentikan, dan tidak perlu diteruskan, apalagi dibesar-besarkan, karena, selain tidak produktif, hal itu juga dapat menimbulkan kesalahpahaman, baik di internal umat Islam maupun antarumat beragama lainnya,” ujar Zainut Tauhid Sa’adi dalam keterangan yang diterima, Sabtu (25/5/2024).

“Sebaiknya dihentikan polemik tersebut, karena hal itu bisa merusak harmoni kehidupan umat beragama,” imbuhnya.

Zainut menjelaskan, dalam Islam, ada banyak pendapat ulama mengenai boleh tidaknya nonmuslim masuk ke dalam masjid selain Masjidil Haram. Sebagian besar ulama membolehkan, seperti Imam Asy-Syafi’i rahimahullah dalam kitabnya yang berjudul ‘Al-Umm. Disebutkan, tidak apa-apa orang musyrik bermalam di dalam semua masjid, kecuali Masjidil Haram.

Imam Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya yang berjudul ‘Zadul Ma’ad’ berkata,”Ibnu Ishaq berkata, ‘Di Madinah, delegasi Nasrani Najran datang kepada Rasulullah SAW. Muhammad bin Ja’far bin Az-Zubair berkata kepadaku, ia berkata, ‘Ketika delegasi Najran datang kepada Rasulullah SAW, mereka masuk ke dalam masjid setelah salat Asar.

Ketika datang waktu ibadah mereka, mereka bangun untuk mendirikan ibadah mereka di masjid Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang mencegahnya, lalu Rasulullah bersabda, ‘Biarkan mereka.’ Kemudian, mereka menghadap timur, dan melaksanakan ibadah mereka.”

Dari beberapa keterangan tersebut, sebagian ulama menyimpulkan bahwa nonmuslim boleh masuk ke dalam masjid (kecuali Masjidil Haram), tetapi dengan syarat telah mendapat izin dari kaum muslimin setempat serta memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan.

Namun ada sebagian ulama yang melarang nonmuslim masuk ke dalam masjid mana pun, apalagi Masjidil Haram. Menurutnya, perbedaan pendapat tersebut tidak perlu dibesar-besarkan, selain dalam pandangan agama hal ini bukan merupakan wilayah yang qath’i atau sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya.

Hal itu masuk wilayah yang dhanni (sesuatu yang masih belum memiliki kepastian hukum), sehingga perbedaan pendapat tersebut harus bisa diterima dengan penuh toleransi.

“Pada aspek lain yang berkaitan dengan hubungan antarumat beragama, polemik tersebut juga dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman sehingga dapat mengganggu harmoni kerukunan hidup antarumat beragama. Mari kita membangun pemahaman yang baik dalam beragama (husnu tafahum), sehingga dapat melahirkan sikap dan perilaku hidup yang rukun, harmonis, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ucapnya.

Sebelumnya, rombongan biksu thudong yang berjalan kaki dari Semarang menuju Candi Borobudur sempat beristirahat di serambi Masjid Baiturrohmah Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, pada Minggu, 19 Mei 2024.

Masjid Baiturrohmah Bengkal berada di tepi jalan raya Magelang-Temanggung. Masjid ini dekat dengan perbatasan wilayah Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Saat itu, para biksu thudong tersebut singgah dan beristirahat di serambi masjid itu pada pukul 09.30 WIB.

Redaksi Gerak News