Gerak News, Jakarta- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku heran dengan biaya pendidikan yang kini tengah menjadi perbincangan publik karena ‘dimahalkan’. Megawati mengatakan pendidikan harus terjangkau sebab penting untuk regenerasi.

“Urusan pendidikan sekarang saya aja ngelihat korannya aja pusing. Kenapa sih? Nggak ada apa hitungan bahwa kalau untuk anak-anak yang tidak berpunya, negara itu harus membiayai? Kenapa sih kok kayak nggak ada? Semuanya dimahalkan anak-anak kita yang akan menggantikan kita, terjadi regenerasi,” ujar Megawati di Rakernas PDI Perjuangan ke-V di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

“Mengapa saya selalu marah untuk PDI Perjuangan menjadi partai pelopor? Karena saya berkeinginan sepanjang Indonesia Raya ini ada yang telah diserahkan oleh para pendiri bangsa kepada kita, kita pun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan tetap ada untuk bisa juga abadi seperti negara Republik Indonesia yang kita cintai,” tambahnya.

Megawati meminta seluruh kader PDI Perjuangan untuk bergerak hatinya. Dia juga berbicara negara yang terus berupaya melakukan reformasi.

“Masak nggak terbakar ya? Kalau ngomong kayak gini ini kayaknya hanya halah ibu ngomong begitu doang, nggak ada namanya gerak di dalam jiwa kita bahwa itulah sebetulnya anugerah dari Allah subhanahu wa ta’ala, bahwa kita telah menjadi insan manusia warga negara dari sebuah negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat,” katanya.

“Kok sekarang keadaannya baru mau 79 tahun merdeka keadaannya baru yang namanya reformasi aja apakah harus ada re re re re reformasi hayo, jawab, gimana sih, apa yang kalian pikirkan? Gitu lho,” sambungnya.

Diketahui, kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) sedang dibicarakan di DPR. Awalnya kenaikan UKT disampaikan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ke Komisi X DPR.

Lalu, Komisi X DPR menggelar rapat bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kenaikan UKT itu disebut naik hingga 400%.

Redaksi Gerak News

Gerak News, Jakarta- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbicara soal pemimpin otoriter populis dalam pidato politiknya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V partai berlambang banteng moncong putih itu.

Berpijak dari pemikiran seorang pemikir kebhinekaan Sukidi, Megawati menyebut belakangan terjadi anomali dalam demokrasi di Indonesia. Anomali dalam demokrasi itu, kata dia, melahirkan kepemimpinan paradoks dan otoritarian.

“Terjadinya anomali demokrasi, secara gamblang dijelaskan oleh Dr. Sukidi, seorang pemikir kebhinekaan yang disegani. Sosok cendekiawan ini menjelaskan fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan Machiavelli, hingga lahirlah watak pemimpin authoritarian populism (otoriter populis),” kata Megawati di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat.

Dalam karakter kepemimpinan yang demikian, lanjut Megawati, hukum dijadikan pembenar atas tindakan yang sejatinya tidak memenuhi kaidah demokrasi.

“Di sinilah hukum menjadi alat, bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu. Inilah yang oleh para pakar disebut dengan autocratic legalism (legalisme otokratis),” sambung Presiden Kelima RI tersebut.

Menurut Megawati, solusi untuk menyelesaikan anomali dalam demokrasi bukan mencabut hak rakyat, melainkan menerapkan adagium Vox Populi Vox Dei bahwa suara rakyat merupakan suara Tuhan sehingga perlu dihargai.

“Terhadap keseluruhan apa yang terjadi, PDI Perjuangan diajarkan oleh sejarah untuk percaya pada Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran pasti akan menang,” tutur dia.

Rakernas V PDI Perjuangan mengusung tema “Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang” dengan subtema “Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya. Rakernas tersebut akan berlangsung hingga Minggu (26/5).

Ketua Steering Committee Rakernas V PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menjelaskan bahwa Rakernas V PDI Perjuangan pada pokoknya membahas tiga persoalan, yakni sikap politik, perumusan program kerakyatan, hingga pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Adapun Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, Rakernas V menjadi forum untuk mengevaluasi kinerja partai sejak pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan tahun 2019. Di samping itu, juga musyawarah untuk mengembalikan kongres partai ke dalam siklus lima tahunan.

Basarah menambahkan, Rakernas ini juga merumuskan, memutuskan, dan memantapkan sikap politik PDI Perjuangan, baik sikap politik menyangkut kebijakan internal maupun eksternal organisasi.

“Di antaranya kita akan bahas prediksi dan proyeksi pemerintahan nasional, bangsa Indonesia lima tahun ke depan,” tutur Basarah saat konferensi pers sebelum pembukaan Rakernas V, Jumat.

Redaksi Gerak News