Energi Juang News, Jakarta– Gelombang pengunduran diri massal mengguncang tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Filipina setelah Presiden Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. menginstruksikan perombakan menyeluruh sebagai bagian dari upaya menyelaraskan arah kebijakan pemerintah dengan aspirasi publik.
Langkah ini menjadi buntut dari hasil pemilihan umum Mei 2025 yang dinilai sebagai sinyal kuat perlunya penyegaran dalam jajaran pemerintahan, termasuk di sektor BUMN atau Government-Owned and Controlled Corporations (GOCCs) yang jumlahnya mencapai 117 entitas, di luar kawasan ekonomi khusus dan lembaga penelitian.
Salah satu yang pertama kali merespons adalah Marius Corpus, Ketua Governance Commission for GOCCs. Ia menyampaikan surat pengunduran diri kepada Sekretaris Eksekutif pada 23 Mei 2025. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Marcos.
“Saya siap menerima keputusan apa pun dari Presiden. Saya tidak mengejar posisi ini dan siap mundur bila dianggap perlu,” ujar Corpus, dikutip dari Philstar.
Di antara pejabat lainnya yang telah menyerahkan pengunduran diri adalah Marilene Acosta (CEO Pag-IBIG Fund) dan Oliver Butalid (CEO Philippine National Oil Company). Mereka menyatakan mundur sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif penyegaran yang dicanangkan Marcos.
Business World mencatat beberapa tokoh lain yang melakukan hal serupa. Di antaranya Lynette V Ortiz (CEO Land Bank Filipina), Edwin M Mercado (CEO PhilHealth), Teresco O Panga (Direktur Otoritas Zona Ekonomi Filipina), dan Alexander T. Lopez (Ketua Philippine Reclamation Authority).
Teresco Panga menyebut bahwa instruksi mundur dari Presiden adalah momen untuk “memberi ruang bagi arah baru pemerintahan.”
Instruksi pengunduran diri tersebut dikirim secara resmi oleh Sekretaris Eksekutif pada 21 Mei 2025, dan ditujukan kepada seluruh pimpinan non-ex-officio dan CEO. Mereka diminta mengajukan surat pengunduran diri sebagai bentuk penghormatan kepada kepala negara. Sementara itu, para anggota dewan dan pejabat lain yang ditunjuk diminta menyerahkan pengunduran diri ke Komisi Tata Kelola (GCG).
Hingga pekan terakhir Mei 2025, setidaknya 13 pejabat tinggi BUMN Filipina telah mengundurkan diri sebagai tanggapan atas arahan tersebut.
Presiden Marcos dalam pernyataannya menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya serius untuk membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
“Ini bukan rutinitas birokrasi biasa. Rakyat telah bersuara dan mereka menginginkan perubahan nyata, bukan sekadar janji atau alasan,” kata Bongbong Marcos, seperti dilansir GMA News.
Dengan langkah berani ini, Filipina kini berada di titik balik penting dalam reformasi birokrasi dan tata kelola perusahaan milik negara. Masyarakat menanti apakah perombakan ini akan membawa dampak positif dan konkret terhadap pelayanan publik serta akuntabilitas pemerintah.
Redaksi Energi Juang News
