Energi Juang News, Jakarta– Bank Dunia (World Bank) kembali merilis laporan tahunan Macro Poverty Outlook 2025, dan hasilnya cukup mencengangkan: lebih dari 60 persen penduduk Indonesia dikategorikan miskin. Angka tersebut mencerminkan jumlah warga yang memiliki penghasilan di bawah standar minimum negara berpendapatan menengah atas.
Dalam laporan yang diterbitkan pada 10 April 2024 tersebut, Bank Dunia menetapkan ambang kemiskinan untuk kategori upper middle-income country sebesar 6,85 dolar AS per kapita per hari, atau setara dengan Rp111.600 jika menggunakan kurs Rp16.290. Dengan patokan tersebut, 60,3 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan.
Sebagai perbandingan, data sebelumnya pada 2023 menunjukkan angka 61,8 persen, yang berarti terjadi sedikit penurunan tingkat kemiskinan tahun ini.
Perlu dicatat bahwa metode penghitungan kemiskinan oleh Bank Dunia berbeda dari pendekatan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, yang menggunakan batas garis kemiskinan nasional sebesar Rp595.242 per bulan per kapita.
Indonesia Masuk 5 Besar Negara Termiskin Berdasarkan Persentase
Berdasarkan data persentase penduduk miskin, Indonesia berada di peringkat keempat secara global. Berikut adalah negara-negara dengan persentase kemiskinan tertinggi menurut Bank Dunia:
Afrika Selatan: 63,4%
Namibia: 62,5%
Botswana: 61,9%
Indonesia: 60,3%
Guatemala: 57,3%
Armenia, Fiji, dan Georgia masuk dalam daftar tersebut. Kemiskinan masih menjadi tantangan serius di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.
Pertumbuhan Ekonomi Tak Menjamin Penurunan Kemiskinan
PDB Indonesia tumbuh 5% pada 2024 dengan partisipasi angkatan kerja 67,2% dan inflasi 2,3%. Bank Dunia mencatat penciptaan lapangan kerja berkualitas masih terbatas.
“Ekonomi tetap tumbuh dan pengangguran turun, tetapi kelas menengah belum mendapatkan peluang kerja baru yang memadai. Ketidakpastian regulasi menjadi hambatan utama bagi investor,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.
Reformasi Struktural Jadi Kunci
Bank Dunia memperingatkan bahwa tanpa reformasi struktural di bidang regulasi perdagangan, fiskal, dan moneter, maka target pertumbuhan akan sulit dicapai. Proyeksi pertumbuhan Indonesia hingga 2027 hanya berada di kisaran 4,8 persen, jauh dari ambisi pemerintah.
“Untuk mendorong produktivitas dan menstabilkan pertumbuhan jangka panjang, diperlukan reformasi struktural menyeluruh,” demikian ringkasan dari laporan Bank Dunia terkait arah ekonomi Indonesia.
Redaksi Energi Juang News
