Energi Juang News, Jakarta– Pernyataan Fadli Zon terkait pemerkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998 menuai kecaman luas. Sejarawan sekaligus aktivis perempuan, Ita Fatia Nadia, menilai pernyataan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan pada masa kerusuhan tersebut sebagai sebuah kebohongan yang menyakiti korban.
Ita yang pernah tergabung dalam Tim Relawan Kemanusiaan yang dibentuk oleh Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mengungkapkan bahwa ia dan timnya mengalami langsung banyaknya laporan pemerkosaan yang terjadi di Jakarta pada peristiwa Mei 1998.
Apa yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon adalah sebuah kebohongan,” ujar Ita dalam konferensi pers daring pada Jumat (13/6/2025).
Menurut Ita, seorang menteri seharusnya menjadi bagian dari upaya mengembalikan memori bangsa dan memberikan ruang pemulihan bagi para korban, bukan justru menyangkal kebenaran sejarah.
“Seharusnya ia membantu menyembuhkan luka para perempuan korban, bukan malah menolak fakta pemerkosaan Mei 1998,” lanjutnya.
Ita menekankan bahwa pemerintah secara resmi sudah mengakui tragedi tersebut sebagai salah satu pelanggaran HAM berat. Pengakuan itu tertuang dalam keputusan Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2023 yang memuat 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kerusuhan Mei 1998 yang di dalamnya terdapat kasus pemerkosaan massal.
“Hal ini juga sudah terkonfirmasi dalam hasil rekomendasi PPHAM yang menyebutkan peristiwa pemerkosaan pada Mei 1998,” ungkap Ita.
Atas pernyataan Fadli Zon, Ita meminta agar ia segera menyampaikan permohonan maaf kepada para korban yang hingga kini masih menanggung beban psikologis.
Sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan IDN Times, Fadli Zon mengklaim bahwa tidak ada bukti terkait pemerkosaan massal pada kerusuhan 1998. Ia menilai bahwa isu tersebut hanya rumor yang tidak pernah terbukti secara sejarah.
“Perkosaan massal itu betul nggak ada? Kata siapa? Nggak pernah ada buktinya. Itu hanya cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada nggak di buku sejarah? Nggak pernah ada,” kata Fadli Zon dalam program Real Talk with Uni Lubis, Senin (8/6/2025).
Fadli Zon juga mengaku pernah membantah hasil investigasi tim pencari fakta yang menyebutkan adanya pemerkosaan massal dalam peristiwa tersebut.
“Saya sudah membantah itu, dan mereka tidak pernah bisa membuktikan. Saya ingin sejarah yang kita tulis mempersatukan bangsa dengan nada positif,” ucap Fadli.
Saat ini, pemerintah diketahui sedang menyusun ulang penulisan sejarah nasional di bawah arahan Kementerian Kebudayaan. Fadli Zon menegaskan bahwa revisi sejarah tersebut bertujuan untuk menonjolkan pencapaian masa lalu dengan narasi yang membangun.
“Kita menginginkan sejarah dengan tone yang positif. Kalau hanya mencari kesalahan, tentu setiap masa pasti ada salahnya,” katanya saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).
Redaksi Energi Juang News
