Energi Juang News, Jakarta- Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), Satriyo Yudi Wahono atau Piyu, menilai Lembaga Manajemen Kolektif Musik (LMKN) memiliki kinerja buruk dalam tata kelola royalti musik.
Menurut Piyu, LMKN seharusnya turut bertindak jika ada permasalahan tentang royalti hak cipta di antara pencipta lagu dan penyanyi, seperti yang sedang terjadi.
Namun, pada kenyataannya, LMKN hanya diam saja.
“Harusnya diberi kesempatan kalau ada pelanggaran, LMKN yang maju. Kenapa kami AKSI menuntut, mensomasi, dan terjadi pelanggaran-pelanggaran? Ini kan tidak kompeten,” ujar Piyu, Selasa (24/6/2025).
Dengan segala kinerja buruk LMKN, Piyu berharap lembaga tersebut sebaiknya dibubarkan saja.
“LMKN dibubarkan aja kalau memang tidak mampu, harusnya begitu,” lanjutnya.
Selama ini, AKSI juga selalu meminta transparansi data dari LMKN soal pembagian hak royalti bagi pencipta lagu.
Namun, data dan sistem yang digunakan selalu disembunyikan. Akibatnya, AKSI pun menyodorkan solusi berupa direct license yang kemudian justru ditentang oleh LMKN.
“Nah, ini ketika kita mengajukan direct license, ini kenapa sih? Karena LMK tidak bisa berfungsi, tidak bisa memberikan hak pencipta lagu. Sehingga kami menjalankan direct license, supaya apa? Supaya pencipta ini dapat haknya. Lah, kok kita minta untuk direct license, ditentang oleh LMKN,” keluh Piyu.
Hal ini membuat Piyu dan AKSI mempertanyakan kinerja LMKN selama ini. Tugas dan fungsinya tak berjalan sehingga membuat polemik royalti musik semakin rumit.
“Jadi ada apa ini dengan LMKN? Sudah enggak bisa berfungsi, enggak bisa menjalankan fungsi mereka untuk mengumpulkan royalti dari konser dan performa, nilainya selalu 0, ratusan ribu. Kenapa ketika pencipta meminta hak untuk melakukan direct license, tidak boleh?” kata Piyu.
Saat ini, AKSI sendiri berniat untuk menggugat LMKN yang dinilai gagal menjalankan tata kelola royalti musik. Gugatan itu akan segera didaftarkan oleh AKSI dalam waktu dekat.
Redaksi Energi Juang News
