Energi Juang News, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ternyata bisa menjegal langkah hukum Mabes TNI terhadap CEO Malaka Project, Ferry Irwandi.
Sebelumnya, empat jenderal TNI sempat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin (8/9) malam untuk berkonsultasi soal dugaan pelanggaran hukum yang ditemukan Satuan Siber (Satsiber) TNI.
Wadir Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menjelaskan, TNI memang berniat melaporkan Ferry.
Namun, berdasarkan putusan MK, lembaga negara tidak bisa menjadi pelapor bila kasusnya terkait pencemaran nama baik.
“Beliau kan mau melaporkan terkait (Ferry Irwandi). Kami sampaikan, menurut putusan MK, institusi tidak bisa melaporkan. Harus pribadi kalau pencemaran nama baik,” ujar Fian kepada wartawan, Selasa (9/9).
Fian menambahkan, konsultasi yang dilakukan TNI pada dasarnya terkait dugaan pencemaran nama baik institusi. Karena itu, hingga kini laporan resmi belum dibuat.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan, pihaknya masih melakukan koordinasi internal.
Menurutnya, TNI tetap mengedepankan prosedur hukum yang berlaku.
“TNI mengedepankan langkah hukum sesuai mekanisme. Apabila diperlukan, tidak menutup kemungkinan dilanjutkan dengan pelaporan resmi, namun hal itu akan diputuskan setelah koordinasi internal dan pembahasan bersama aparat penegak hukum,” jelas Freddy.
Freddy juga menegaskan, kedatangan empat jenderal TNI ke Polda Metro Jaya hanyalah konsultasi awal.
Temuan Satsiber TNI di ruang digital, kata dia, menunjukkan adanya indikasi pelanggaran hukum yang diduga dilakukan Ferry Irwandi.
“Kami menemukan beberapa fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan Ferry Irwandi, sehingga TNI berniat mengambil langkah hukum,” ujarnya.
Dengan adanya putusan MK, TNI kini harus mempertimbangkan ulang opsi hukum yang bisa ditempuh.
Redaksi Energi Juang News
