Energi Juang News, Jakarta- Kisruh pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, yang ditolak Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa, merupakan akibat dari keputusan politis di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat Kebijakan Publik, Sulfikar Amir, menilai proyek itu dipaksakan tanpa mempertimbangkan risiko finansial secara matang.
Pernyataan itu disampaikan lewat kanal YouTube Abrahan Samad, Selasa (21/10/2025).
“Masalah keuangan ini efek dari inti proses pengambilan keputusan yang sangat penuh dengan relasi kuasa,” ujar Sulfikar. Ia menambahkan, sejak awal banyak pihak mengkritik proyek ini, namun suara tersebut diabaikan.
Sulfikar menyoroti dua dampak serius proyek ini. Pertama, ketimpangan manfaat antarwilayah. “Uang yang keluar begitu besar hanya untuk melayani jalur Jakarta–Bandung. Ini sangat tidak adil bagi masyarakat di daerah lain yang juga membutuhkan sarana transportasi,” tegasnya.
Kedua, proyek ini membebani layanan kereta lain yang dikelola PT KAI, termasuk KRL dan jalur antar kota. “Ketika proyek ini terus dicover PT KAI, layanan lain terdampak. Ini merugikan publik secara luas,” katanya.
Profesor Program Studi Sosiologi Sains, Teknologi, dan Masyarakat, Nanyang Technological University (NTU), Singapura, itu menilai keputusan memaksakan proyek mencerminkan gaya kepemimpinan Jokowi yang lebih mengutamakan kehendak pribadi ketimbang kajian teknokratis.
“Jokowi merasa punya ide ‘berlian’ dari Cina yang bisa mengubah Indonesia. Tapi ketika diberitahu proyek ini tidak layak, biayanya tinggi, dan ada alternatif lain, dia tetap memaksakan,” ujar Sulfikar.
Sulfikar menegaskan, keputusan yang dipaksakan tersebut kini menimbulkan beban finansial bagi negara dan berdampak luas terhadap masyarakat.
“Dia menggunakan kekuasaannya, akhirnya menghasilkan keputusan yang membebani negara dan banyak warga Indonesia,” pungkasnya.
Redaksi Energi Juang News
