Esteria Tamba
(Penulis, aktivis)
Dalam kasus Harvey Moeis suami aktris Sandra Dewi kita disuguhkan sebuah drama korupsi dengan nilai negara yang mencengangkan: kerugian sekitar Rp300 triliun dalam skema pengelolaan tambang timah, yang kemudian dibuktikan dalam persidangan. Vonis awal 6,5 tahun penjara, denda Rp1 miliar serta uang pengganti Rp210 miliar pun diberikan.
Namun belakangan terdengar kabar bahwa aset mewah seperti tas branded, mobil mewah dan rumah di kawasan elite dilelang negara menunjukkan bahwa aset hasil korupsi memang harus direbut kembali. Tapi di sisi lain, publik menuntut tanya: apakah ini cukup untuk memberi efek jera, ataukah ini sekadar “panggung” pemberantasan korupsi yang bisa digunakan untuk membungkus kepentingan politik?
Pertama: sudah seharusnya koruptor dibuat miskin. Negara tidak boleh membiarkan penggelapan sumber daya alam terjadi sedemikian rupa tambang dikeruk, lingkungan rusak, rakyat dirugikan kemudian pelakunya kembali ke dunia mewah setelah vonis. Namun dalam praktiknya, kasus Harvey Moeis memperlihatkan how system bisa bergerak lambat: dari tuntutan jaksa yang 12 tahun penjara, tetapi vonis awal hanya 6,5 tahun (kemudian diperberat jadi sampai 20 tahun di banding) ini menunjukkan inkonsistensi yang melemahkan kredibilitas penegakan hukum.
Kedua: publik harus waspada agar ini bukan ‘instrumen penyerangan politik’. Memberantas korupsi adalah wajib, tapi bila penegakan hukum dipakai selektif untuk “yang kena sorot” sementara skema besar masih hidup, maka kita hanya menyaksikan teatrikal pembersihan bukan transformasi sistemik. Akal sehat rakyat menuntut: setiap aset yang diduga hasil korupsi harus segera diambil, setiap perusahaan yang menjadi perpanjangan tangan harus diaudit, dan setiap pejabat yang terlibat harus transparan.
Ketiga: perspektif baru yang harus dibawa pembaca ini bukan hanya soal vonis dan aset dilelang. Ini soal keadilan pemulihan: masyarakat yang dirugikan, lingkungan yang tercemar, generasi yang kehilangan kesempatan semuanya harus mendapat pemulihan. Bila hanya aset dikembalikan dan pelaku di penjara, tapi kerusakan sosial-ekologis tak diperbaiki, maka efek jera cuma formalitas. Rakyat menuntut lebih: agar hasil korupsi dikembalikan untuk masyarakat, bukan hanya untuk kas negara yang tak bisa cepat diklaim manfaatnya.
Keempat: media dan penggiat antikorupsi harus terus memantau: Apakah rumah elite kawasan Pakubuwono benar-benar dilelang? Apakah tas branded yang disita dan barang mewah lainnya dilelang dengan transparansi? Karena publik berhak tahu bahwa uang rakyat dikorupsi tapi haknya harus diawasi pengembaliannya. Kalau tidak, persepsi “koruptor kaya, negara miskin” akan terus melekat dan kepercayaan publik hancur.
Sebagai aktivis dan warga negara, kita harus menuntut tiga hal konkret: satu, pengembalian aset dengan mekanisme terbuka dan partisipatif publik; dua, vonis proporsional yang mencerminkan kerugian negara dan dampak social lingkungan, bukan hanya angka nominal denda; tiga, reformasi sistem yang memutus rantai oligarki tambang, politik uang dan penyalahgunaan izin agar kasus seperti Harvey Moeis bukan sekali kali, tapi menjadi sejarah lama.
Jika kita gagal menjadikan kasus ini sebagai pelajaran kolektif bukan hanya drama selebritas dan aset mewah maka kita membiarkan sistem korupsi hidup terus di balik layar. Effektifitas penegakan hukum bukan hanya diukur dari vonis, tetapi dari perubahan nyata di lapangan: pemulihan lingkungan, perbaikan kondisi masyarakat terdampak dan tertundanya kerugian publik. Koruptor harus miskin bukan hanya secara formal, tapi miskin secara moral, sosial dan ekonomi dan rakyat harus melihatnya.
Redaksi Energi Juang News
