Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta– Hampir setiap musim hujan, berita tentang banjir di Indonesia muncul tanpa henti. Dari kota besar seperti Jakarta hingga pelosok desa di Sumatera dan Kalimantan, banjir telah menjadi “ritual tahunan” yang seolah tak terhindarkan. Bahkan menurut Aqueduct Global Flood Analyzer, Indonesia menempati posisi ke-6 dunia sebagai negara dengan jumlah penduduk terdampak banjir terbanyak, yakni sekitar 640.000 orang per tahun. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menunjukkan bahwa banjir adalah bencana alam paling sering terjadi di Indonesia, dengan rata-rata 464 kejadian per tahun.
Namun pertanyaannya: apakah banjir ini semata-mata disebabkan oleh kondisi alam Indonesia yang penuh sungai, curah hujan tinggi, dan topografi yang kompleks? Atau sebenarnya, ini adalah bencana hasil dari pola pikir dan perilaku kita sendiri terhadap lingkungan?
Bencana banjir di Indonesia dipicu oleh ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan tidak ramah lingkungan. Masalah ini diperparah oleh lemahnya tata kelola ruang.Dalam konteks ini, banjir bukan lagi sekadar bencana alam—melainkan bencana buatan manusia.
Menurut analisis WRI Indonesia, ada tiga faktor utama yang menjadi penyebab banjir di Indonesia: berkurangnya tutupan pohon, meningkatnya cuaca ekstrem akibat perubahan iklim, dan kondisi topografis yang tidak didukung sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang baik. Namun ada faktor keempat yang jarang dibicarakan secara serius: budaya kelola sampah dan air kita yang buruk.
Banyak kota besar di Indonesia mengalami defisit ruang hijau dan sistem drainase yang sudah usang. Kanal dan sungai yang seharusnya menjadi jalur air justru dipenuhi sampah dan limbah rumah tangga. Ironisnya, kita lebih sibuk merespons banjir setelah terjadi, ketimbang mencegahnya dengan manajemen lingkungan yang bijak.
Lebih parah lagi, hutan-hutan yang menjadi sistem penyerap air alami terus berkurang. Deforestasi yang masif demi lahan perkebunan dan tambang telah melumpuhkan daya tahan alam. Air hujan yang seharusnya terserap justru langsung melimpas ke permukiman karena tak ada lagi akar-akar pohon yang menahan air.
Dengan makin padatnya jumlah penduduk, persoalan banjir ini tidak bisa dianggap enteng. Banjir bukan hanya tentang genangan air, tapi juga tentang degradasi kualitas hidup. Akses pendidikan terganggu, ekonomi rumah tangga lumpuh, penyakit menular menyebar cepat, dan mereka yang miskin akan semakin miskin.
Sayangnya, hingga hari ini, masih banyak narasi yang menyudutkan “alam” sebagai penyebab utama banjir. Padahal, manusia lah yang paling berperan menciptakan ketimpangan ekologis. Kita membangun di bantaran sungai, menutup ruang resapan air, dan membuang sampah ke saluran air, lalu menyalahkan hujan sebagai kambing hitam.
Inilah saatnya kita mengubah cara pandang terhadap banjir. Banjir bukanlah takdir. Ia adalah hasil dari pilihan-pilihan keliru yang bisa diperbaiki. Pemerintah harus berani menata ulang tata ruang kota dan desa dengan pendekatan berbasis ekologi, memperbaiki sistem drainase, serta mengintegrasikan kebijakan pengelolaan sampah ke dalam pendidikan dasar.
Masyarakat pun perlu direvolusi secara kultural dalam memandang alam—bukan sebagai objek yang bisa dieksploitasi semaunya, tetapi sebagai mitra hidup yang harus dijaga keseimbangannya.
Kita tidak bisa mencegah hujan turun. Tapi kita bisa mencegah banjir dengan mengubah perilaku, kebijakan, dan orientasi pembangunan kita.
Dan saat itulah, banjir tidak lagi menjadi berita tahunan, melainkan sejarah masa lalu yang telah kita atasi bersama.
Redaksi Energi Juang News
