Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Penembakan lima petani di Bengkulu Selatan adalah tragedi kemanusiaan yang harus dikutuk keras sebagai bentuk kegagalan negara menegakkan keadilan agraria dan melindungi hak rakyat kecil.
Peristiwa ini menunjukkan wajah gelap konflik agraria di industri perkebunan sawit yang hingga kini belum tuntas penanganannya bahkan cenderung memburuk akibat ekspansi masif kebun sawit nasional.
Luka Lama Konflik Agraria Sawit
Sepanjang 2024, sektor perkebunan sawit menyumbang 67% dari total konflik agraria Indonesia dengan 75 kasus besar dan berdampak pada lebih dari 14.000 keluarga petani. Data Sawit Watch bahkan mencatat 1.126 konflik di areal sawit melibatkan 385 perusahaan di 22 provinsi. Konflik agraria ini tidak hanya soal tumpang tindih klaim lahan, tetapi juga melibatkan ketidakadilan struktural, kriminalisasi, bahkan kekerasan brutal oleh aparat atau satuan pengamanan perusahaan.
Keterlibatan negara pun seringkali lebih menguntungkan korporasi ketimbang melindungi hak-hak petani.
Baca juga : Perubahan Definisi Sawit di KBBI: Ketika Aparatus Ideologis Bekerja Untuk Korporasi
Ironi Ekspansi 600 Ribu Hektar Sawit
Rencana pemerintah membuka 600 ribu hektar kebun sawit baru di tahun ini dikhawatirkan menjadi pintu masuk ledakan konflik baru, terutama di daerah seperti Bengkulu yang lahan-lahan rakyatnya sudah lama mereka kelola, namun tak diakui secara hukum formal.
Sawit Watch menilai perluasan ini hampir pasti memperbesar skala perebutan lahan, sebab data verifikasi lahan yang transparan sangat lemah sementara proses pemberian izin sering tumpang tindih dengan penguasaan rakyat kecil di lapangan.
Faktanya, sekitar 614 ribu hektar kebun sawit rakyat diduga ikut “disapu” dalam proyek pengembalian lahan ke negara, meski secara riil telah digarap petani selama puluhan tahun. Padahal, kebijakan seharusnya adil bukan sekadar formalitas pro-negara yang menghukum si miskin.
Kriminalisasi dan Represi atas Nama Investasi
Poin paling tragis adalah kerapnya aparat keamanan dan perusahaan melabeli petani sebagai perusuh bahkan kriminal, padahal mereka mempertahankan hak hidup di atas tanah yang sudah digarap turun-temurun.
Dalam kasus Bengkulu, lima orang petani terluka tembak saat menolak pembukaan jalan sawit yang menghancurkan kebun mereka. Insiden seperti ini adalah alarm betapa bias kekuasaan sangat terasa kriminalisasi petani terus berulang, sementara inisiatif penyelesaian konflik nyaris tak pernah menyentuh akarnya.
Perspektif Baru: Reformasi Agraria Berbasis Keadilan Sosial dan Ekologi
Peristiwa penembakan di Bengkulu harus menjadi momentum koreksi fundamental. Pemerintah harus menghentikan ekspansi sawit berbasis perluasan lahan dan menggeser paradigma ke intensifikasi produktivitas lahan rakyat yang sudah ada. Penyelesaian konflik tidak cukup hanya mediasi ad hoc atau pengamanan represif, melainkan mesti diawali pemetaan dan legalisasi lahan yang partisipatif dan adil. Transparansi data, audit konflik agraria, dan moratorium izin baru di wilayah konflik mutlak diperlukan. Selain itu, penguatan perlindungan hukum bagi petani serta penghentian langsung segala bentuk kriminalisasi harus dijadikan prioritas segera demi mencegah tragedi serupa berulang.
Melalui tragedi di Bengkulu, publik semestinya sadar: kegagalan tata kelola agraria sawit bukan sekadar soal “konflik lahan” tetapi refleksi dari hubungan negara, modal, dan rakyat di pedesaan. Di sini, kepentingan segelintir elite tidak boleh terus-menerus mengorbankan ribuan petani yang menjaga napas kehidupan di desa. Saatnya upaya reformasi agraria tidak sekadar jargon, melainkan aksi nyata yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.
Redaksi Energi Juang News
