Energi Juang News, Jakarta- Penetapan status tersangka terhadap Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr. Tifa dalam perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo memancing respon keras dari pihak pengacara. Ahmad Khozinudin, kuasa hukum ketiganya, menilai langkah Polda Metro Jaya sebagai tindakan sepihak yang dinilai tidak adil dan merugikan. Ia menyebut penegakan hukum yang berlangsung telah mengabaikan asas keadilan hukum dan berpotensi membungkam aspirasi masyarakat.
Pada Kamis, 13 November 2025, ketiga tersangka memenuhi panggilan pemeriksaan di Markas Polda Metro Jaya dengan penuh tekanan publik. Ahmad menegaskan, bukti yang ditampilkan polisi berjumlah ratusan, namun menurutnya belum relevan untuk membuktikan tuduhan karena didominasi versi penyidik. “Walaupun ada 700 bukti dan puluhan saksi, relevansinya sangat dipertanyakan,” ujarnya.
Kasus ini bermula saat Jokowi dan kuasa hukum melaporkan dugaan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya, diikuti laporan-laporan dari kepolisian tingkat resor yang kemudian diambil alih Subdirektorat Keamanan Negara. Dari enam pelaporan, empat dinaikkan ke level penyidikan, sementara dua lainnya dicabut. Polisi membagi para tersangka dalam dua klaster dengan berbagai pasal KUHP dan UU ITE.
Polda Metro Jaya menekankan penetapan tersangka berdasarkan asistensi penyidik bersama para ahli pidana, teknologi informasi, sosiologi, komunikasi, serta linguistik. Muncul kritik dari tim pengacara bahwa proses hukum ini cenderung berat sebelah, terutama ketika penetapan tersangka dilakukan terhadap tokoh publik yang berani mengkritik pemerintah. Publik pun bertanya-tanya tentang integritas proses penyidikan.
Kronologi pelaporan hingga pemeriksaan para tersangka menguatkan dugaan bahwa isu ijazah Jokowi telah menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Para pengacara Roy Suryo cs membandingkan kasus ini dengan beberapa peristiwa hukum lain yang dinilai tidak konsisten dalam penerapan di Indonesia.
Situasi ini memperlihatkan tantangan penegakan hukum di negeri ini, khususnya dalam mengelola isu politik yang sensitif terhadap kepentingan kekuasaan. Kontroversi terus berkembang mengingat peran aktif masyarakat dalam mengawasi kredibilitas para pemimpin bangsa. Proses hukum yang adil dan transparan penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Redaksi Energi Juang News
