Energi Juang News, Jakarta– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan tajam. Ribuan siswa di berbagai daerah dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu dari program pemerintah tersebut. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyebut kasus ini sebagai alarm serius yang tak boleh diabaikan.
Keracunan Massal Program MBG dan Krisis Kepercayaan Publik
Syafruddin menilai, skema MBG yang berjalan saat ini terlalu berisiko. Ia menyarankan agar pemerintah segera mengubah format dengan mengalihkan anggaran langsung ke orang tua dalam bentuk uang tunai.
“Keracunan massal punya risiko tinggi. Format MBG sebaiknya diubah, anggaran disalurkan langsung agar orang tua bisa menyiapkan makanan lebih aman,” ujar Syafruddin, Kamis (25/9/2025).
Hingga 22 September 2025, jumlah siswa korban keracunan akibat MBG mencapai 4.711 orang. Angka ini menimbulkan keresahan luas di masyarakat dan menekan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Syafruddin, opsi penyaluran tunai merupakan solusi jangka pendek yang bisa diterapkan segera.
Usulan Uang Tunai Langsung ke Orang Tua sebagai Solusi Cepat
Tujuannya, mengurangi potensi keracunan yang makin meluas dan mengancam kesehatan anak-anak.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus peka terhadap realitas di lapangan. “Kasus ribuan keracunan ini sudah jadi alarm terakhir. Menunggu evaluasi panjang hanya akan buang waktu,” tegasnya.
Baca juga : Wafatnya Siswa di Bengkulu Karena MBG? Ini Kata BGN
Namun, ia tidak menutup opsi solusi jangka panjang. Syafruddin mendorong pembangunan dapur modern sehat di sekolah-sekolah. Menurutnya, anggaran besar MBG tahun 2026 yang mencapai Rp 335 triliun harus dimanfaatkan untuk infrastruktur dapur, akses air bersih, tenaga terlatih, dan pengawasan mutu ketat.
Dapur Sekolah, Anggaran Rp 335 Triliun, dan Skema Pay-for-Safety MBG 2026
“Dapur sekolah bisa menjadi aset ganda. Selain menyajikan makanan bergizi, juga sarana pendidikan gizi, praktik pangan, hingga kewirausahaan kantin sehat,” jelasnya.
Ia menambahkan, sistem MBG seharusnya terintegrasi dengan kurikulum pendidikan. Mulai dari modul gizi, laboratorium pangan, hingga pengawasan oleh OSIS dan UKS. Dengan begitu, program tak hanya memberi makanan, tetapi juga meningkatkan literasi gizi di sekolah.
Syafruddin juga mengusulkan skema pay-for-safety. Artinya, pencairan anggaran hanya dilakukan jika standar keamanan pangan terpenuhi. Termasuk kelayakan peralatan, pencatatan suhu digital, hingga kompensasi wajib bagi korban jika terjadi kelalaian penyedia.
Menurutnya, arah kebijakan harus segera jelas. Format lama terbukti rawan, sehingga langkah cepat perlu diambil untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Setiap rupiah harus memberi manfaat ganda: gizi anak meningkat sekaligus literasi pangan sekolah,” tutupnya.
Energi Juang News
