Energi Juang News, Jakarta-Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya. Hal itu ia sampaikan di tengah munculnya pergolakan di internal organisasi NU.
“Masa amanah yang saya terima dari Muktamar Ke-34 berlaku selama lima tahun dan akan dijalankan secara penuh,” kata Gus Yahya, usai menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (23/11/2025).
Gus Yahya juga mengklarifikasi hingga kini dirinya belum menerima surat resmi dalam bentuk apa pun terkait isu-isu internal yang beredar. Salah satu dokumen yang beredar di khalayak mengenai risalah hasil rapat harian Syuriah pada Kamis (20/11) berisikan pesan yang meminta Gus Yahya mundur dari jabatannya.
Dari surat hasil rapat pengurus harian Syuriah PBNU yang didapat Energi Juang News, terdapat poin soal permintaan Gus Yahya yang dinilai bersalah karena mengundang narasumber dari jaringan zionisme ke dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU). Surat itu bertandatangan Rais Aam PBNU, Kiai Haji Miftachul Akhyar pada 20 November 2025 di Hotel Aston City Jakarta.
Dengan diundangnya narasumber pro-zionis tersebut pengurus syuriah PBNU berpendapat hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antara Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.
“Yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan,” ungkap kesimpulan rapat.
Menanggapi hal itu Gus Yahya mengatakan, terkait dokumen yang beredar di media dan masyarakat perlu diperiksa secara menyeluruh terkait keabsahannya, Salah satu yang perlu mendapat perhatian seperti bukti tanda tangan digital yang kerap digunakan untuk ihwal penandatanganan surat dalam organisasi tersebut.
Lebih lanjut, Gus Yahya juga menyampaikan bahwa Syuriah PBNU tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan jabatan ketua umum. bahkan katanya, Majelis Syuriah PBNU pun tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan siapa saja anggota organisasi yang memiliki jabatan struktural.
Meskipun demikian, ia berkomitmen untuk mencari jalan keluar yang terbaik demi kemaslahatan Nahdlatul Ulama dan bangsa.
“Saya sudah menjalin komunikasi dengan jajaran Syuriah. Saya berharap rekonsiliasi internal dapat segera diwujudkan bersama para kiai sepuh dan jajaran struktur terkait,” kata Gus Yahya.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga secara tegas menepis tuduhan yang muncul di publik, termasuk rumor soal dirinya yang menikmati aliran dana senilai ratusan miliar.
Ia menegaskan tidak akan mengambil langkah apa pun tanpa kejelasan data dan bukti, serta menolak untuk bertindak berdasarkan dugaan atau isu tidak berdasar.
Redaksi Energi Juang News
