Energi Juang News Aceh– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan kepada Presiden bahwa estimasi biaya pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai sekitar Rp51,82 triliun.
Dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Minggu (7/12/2025) malam, ia memaparkan bahwa angka tersebut merupakan hasil penjumlahan kebutuhan yang dihitung bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dari tiga provinsi terdampak di Sumatera. Suharyanto menjelaskan bahwa porsi terbesar kebutuhan anggaran berada di Provinsi Aceh dengan estimasi sekitar Rp25,41 triliun untuk mengembalikan kondisi infrastruktur dan permukiman warga seperti semula.
Selain Aceh, kerusakan di Sumatera Utara diperkirakan membutuhkan biaya pemulihan sekitar Rp12,88 triliun, sedangkan untuk wilayah Sumatera Barat dibutuhkan anggaran sekitar Rp13,52 triliun. Ia menegaskan bahwa perhitungan ini masih bersifat sementara karena pendataan korban, kerusakan rumah, fasilitas umum, serta infrastruktur dasar di tiga provinsi tersebut masih terus berlangsung dan diperbarui oleh tim gabungan di lapangan.
Menurut Suharyanto, anggaran pemulihan akan difokuskan untuk memperkuat layanan kepada warga terdampak, termasuk peningkatan kualitas hunian sementara dan fasilitas kesehatan, agar para penyintas dapat beraktivitas kembali dengan lebih aman dan layak.
Dana tersebut juga akan dialokasikan untuk percepatan penyaluran santunan bagi ahli waris korban meninggal maupun hilang, serta pemenuhan stok logistik secara berjenjang mulai dari tingkat desa atau gampong hingga ke pemerintah daerah.
Di sejumlah daerah yang dinilai sudah mulai pulih, terutama di sebagian wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Utara, pemerintah menyiapkan langkah masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi lebih cepat agar roda perekonomian lokal kembali bergerak. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini mencakup perbaikan jembatan, jalan, jaringan irigasi, serta fasilitas sosial dan pendidikan yang rusak agar akses masyarakat ke layanan dasar kembali normal.
Suharyanto menambahkan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan terus memperbarui data kerusakan dan kebutuhan di lapangan, sehingga estimasi anggaran Rp51,82 triliun tersebut dapat disesuaikan dengan perkembangan asesmen serta memastikan bantuan benar-benar menjangkau seluruh korban.
Redaksi Energi Juang News
