Energi Juang News, Jakarta – Ketegangan bersenjata antara Thailand dan Kamboja terus meningkat dan memantik kekhawatiran kawasan. Di tengah situasi ini, Presiden Prabowo Subianto dinilai sejumlah pakar layak tampil sebagai mediator perdamaian kedua negara. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai Indonesia memiliki legitimasi kuat untuk mendorong penyelesaian damai melalui jalur diplomasi multilateral dan prinsip-prinsip Piagam PBB.
“Menurut saya Bapak Presiden bisa berperan sebagai mediator agar Thailand dan Kamboja mau menyelesaikan sengketa mereka secara damai sesuai amanat Pasal ayat (3) Piagam PBB dan Pasal 2 ayat (2) huruf c dan d,” ujar Hikmahanto kepada wartawan, Minggu (14/12/2025). Ia mengingatkan, eskalasi konflik di perbatasan bukan hanya urusan dua negara, tetapi juga menyentuh stabilitas kawasan dan laju ekonomi ASEAN.
Baca juga : Ratusan WNI Terjebak Sindikat Online Scam di Kamboja
Pandangan senada disampaikan pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah. Menurutnya, Prabowo berpeluang besar menjadi penengah karena Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam turut menjaga perdamaian di Asia Tenggara. “Presiden Prabowo agar melakukan audiensi kepada Raja Thailand dan Raja Kamboja, guna memohon kesediaan mereka untuk saling bermusyawarah, karena tingginya potensi konflik saat ini, yang berpotensi merusak khasanah peradaban di negara mereka,” ujar Rezasyah, Minggu (14/12/2025).
Rezasyah juga mendorong agar Indonesia menginisiasi KTT Luar Biasa ASEAN untuk meredam konflik sebelum merembet lebih jauh. Menurut dia, forum tingkat tinggi bisa menjadi ruang bagi para pemimpin kawasan untuk menekan kedua pihak kembali ke meja perundingan. Ia menekankan, langkah proaktif Indonesia sekaligus menegaskan peran sentral Jakarta dalam arsitektur keamanan kawasan.
Peluang Mediator dan Pentingnya Penguatan Pertahanan Perbatasan Indonesia
Di sisi lain, konflik Thailand-Kamboja menjadi pengingat pentingnya penguatan pertahanan Indonesia, terutama di wilayah perbatasan. Rezasyah menilai, dinamika di perbatasan dua negara itu menunjukkan bahwa sengketa batas wilayah kapan saja bisa memicu krisis keamanan baru. “Konflik Thailand-Kamboja ini menyadarkan RI, jika perbatasan RI dengan negara lainnya, baik darat maupun laut, memiliki potensi konflik di kelak kemudian hari. Karena itu, RI dituntut meningkatkan kemampuannya membangun di seluruh wilayah perbatasannya secara komprehensif dan berkesinambungan, termasuk memperkuat pertahanannya,” kata dia.
Klaim Gencatan Senjata, Realitas di Lapangan, dan Dampak Kemanusiaan Konflik Thailand–Kamboja
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan klaim bahwa Thailand dan Kamboja telah sepakat menghentikan tembakan di wilayah perbatasan. Pernyataan itu ia sampaikan usai berbicara dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet terkait kebangkitan perang berkepanjangan di antara kedua negara. “Saya telah melakukan percakapan yang sangat baik pagi ini dengan Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengenai kembali berkobarnya perang yang telah berlangsung lama di antara mereka,” kata Trump di platform Truth Social miliknya, Sabtu (13/12/2025).
Namun, di lapangan, serangan Thailand ke wilayah Kamboja dikabarkan tetap berlanjut meski klaim gencatan senjata sudah diumumkan. Bentrokan terbaru yang berakar dari sengketa panjang batas wilayah sepanjang sekitar 800 kilometer itu telah menewaskan sedikitnya 20 orang dalam sepekan dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi dari kedua sisi perbatasan. Thailand dan Kamboja saling melempar tuduhan sebagai pihak yang memicu kembali pecahnya konflik.
Redaksi Energi Juang News
