Energi Juang News, Jakarta- Delapan negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump. Langkah tersebut menjadi sinyal dukungan kuat untuk upaya mengakhiri konflik di Gaza, seperti diumumkan lewat akun resmi X Kementerian Luar Negeri RI pada Kamis (22/1/2026).
“Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” tulis Kemlu RI, Kamis (22/1/2026).
Komitmen Indonesia Dukung Perdamaian Gaza
Keputusan bergabung ini menegaskan kembali posisi Indonesia dalam mendukung pemerintahan transisi yang diusulkan Trump melalui Rencana Komprehensif Perdamaian Gaza.
Menurut pernyataan Kemlu RI, negara-negara tersebut “menegaskan kembali dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, serta komitmen untuk menyukseskan pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi untuk mengakhiri konflik Gaza.”
Baca juga : Bergabung di Dewan Perdamaian AS: Pengkhianatan Terhadap Prinsip Anti-Imperialisme UUD 1945
Langkah ini juga sejalan dengan Resolusi DK PBB 2803, yang menekankan pentingnya gencatan senjata permanen, rekonstruksi wilayah Gaza, serta penegakan keadilan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
Diumumkan Lewat Pernyataan Bersama
Pernyataan gabungnya delapan negara Muslim itu disampaikan bersama oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi, yang mewakili Dewan Perdamaian, sebagaimana dilaporkan oleh AFP pada Kamis (22/1/2026).
Dalam keterangan itu, seluruh menteri luar negeri termasuk dari Indonesia, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, dan UEA menyebut bahwa mereka mendukung penuh inisiatif “upaya perdamaian” yang dipimpin Trump di wilayah Gaza.
Sementara itu, Kuwait juga menyatakan melalui akun X resminya bahwa mereka telah menerima undangan untuk bergabung, meski belum memastikan partisipasi resminya.
Dana dan Kontroversi di Balik Dewan
Trump dilaporkan mengirim undangan bergabung kepada puluhan pemimpin dunia, disertai permintaan kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar AS bagi kursi permanen di dewan tersebut. Meski begitu, Arab Saudi belum menjelaskan detail mekanisme pembayarannya.
Beberapa pengamat menilai Dewan Perdamaian ini berpotensi menyaingi peran PBB, karena lingkupnya tak hanya terbatas pada Gaza. Situasi ini turut memicu respon negatif dari sekutu Amerika Serikat, termasuk Prancis, yang menyatakan tidak akan bergabung.
Ketegangan Antara Sekutu Trump
Langkah pembentukan Dewan juga muncul di tengah ketegangan antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, yang kini berlomba menarik simpati pemerintahan Trump dengan tawaran investasi besar.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menerima undangan untuk bergabung, namun menyampaikan keberatan terhadap keikutsertaan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat Qatar Ali Al-Thawadi dalam “Dewan Eksekutif Gaza” yang beroperasi di bawah struktur Dewan Perdamaian.
Redaksi Energi Juang News
