Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Baru-baru ini, muncul inisiatif pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Inisiatif ini diposisikan sebagai upaya internasional untuk menyelesaikan konflik global, mulai dari Timur Tengah hingga kawasan lain.
Namun, bergabungnya Indonesia dalam kerangka ini patut mendapat sorotan serius: apakah langkah tersebut sejalan dengan amanat anti-imperialisme dan anti-penjajahan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atau justru merupakan bentuk pengakuan terhadap dominasi politik kekuatan adidaya?
Imperialisme AS: Riwayat Intervensi dan Campur Tangan Politik
Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri AS seringkali tidak netral, tetapi sarat dengan motif strategi dominasi politik, ekonomi, dan militer di berbagai belahan dunia. Intervensi atau dukungan AS terhadap perubahan rezim dan konflik eksternal sudah tercatat berkali-kali, yang sering meninggalkan dampak panjang dan tragedi kemanusiaan.
Berikut contoh intervensi AS di seluruh dunia.
1. Indonesia 1965
Dalam pergolakan politik Indonesia di pertengahan 1960-an, data sejarah mencatat keterlibatan AS dalam mendukung operasi militer yang akhirnya menggulingkan Presiden Sukarno dan menguatkan rezim militer Suharto. Pejabat AS diketahui memberikan dana kepada kekuatan anti-komunis dan bahkan menyediakan daftar target yang kemudian dipakai untuk penahanan dan pembunuhan terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Meski peran AS dalam skala langsung masih jadi perdebatan akademis, sejumlah peneliti menyatakan bahwa Washington menjadi “penggerak utama” dalam operasi tersebut melalui dukungan strategisnya.
Analisis Peter Dale Scott dalam buku CIA & Penggulingan Bung Karno contohnya, berargumen bahwa bahwa faksi kanan Angkatan Darat dengan dukungan intelijen Amerika (CIA), memanfaatkan peristiwa G30S untuk menyingkirkan PKI dan Bung Karno.
Baca juga : Indonesia Gabung ‘Dewan Perdamaian Dunia’ Besutan Trump
2. Irak (2003)
Invasi AS ke Irak pada 2003, yang dipicu klaim senjata pemusnah massal yang kemudian tidak terbukti, menyebabkan runtuhnya pemerintahan Saddam Hussein dan menimbulkan kekosongan kekuasaan serta konflik sektarian berkepanjangan.
Pendudukan dan intervensi ini memicu munculnya kelompok ekstremis dan melemahkan struktur sosial maupun politik di kawasan tersebut, dengan dampak stabilitas regional yang masih dirasakan hingga kini.
3. Vietnam (1955–1975)
Perang di Vietnam menjadi salah satu bukti klasik perang ideologi yang melibatkan AS dalam upaya menghentikan “gelombang komunis”. Intervensi militer berkepanjangan ini menimbulkan puluhan ribu korban jiwa dan kehancuran infrastruktur, serta menciptakan trauma panjang di negara-negara Indocina.
4. Chile (1973)
Di Amerika Latin, AS terlibat dalam operasi yang memicu kudeta militer yang menggulingkan Presiden terpilih Salvador Allende dan membuka jalan bagi rezim otoriter Augusto Pinochet. Dukungan politik, intelijen, dan propaganda AS memainkan peran penting dalam melemahkan pemerintahan demokratis tersebut.
5. Dukungan AS kepada Israel dalam Konflik Palestina
Dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, kebijakan AS sejak lama menunjukkan kecenderungan memihak Israel—sekutu strategisnya di Timur Tengah—dengan bantuan militer dan diplomatik yang besar. AS merupakan pemasok utama alat perang dan bantuan militer Israel selama puluhan tahun, serta menggunakan pengaruhnya di forum internasional untuk mendukung kebijakan Israel dalam banyak situasi konflik.
Pembukaan UUD 1945: Anti Imperialisme!
Pembukaan UUD 1945 secara tegas mencerminkan semangat kebangsaan yang mengutuk imperialisme dan penjajahan (“ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”). Prinsip anti-imperialisme ini menjadi landasan politik luar negeri Indonesia sejak era awal kemerdekaan melalui politik bebas aktif, yakni tidak memihak blok kekuatan besar dan menolak dominasi asing atas bangsa lain.
Namun ketika Indonesia ditarik ke dalam inisiatif seperti Dewan Perdamaian yang dipimpin negara adidaya dengan sejarah panjang intervensi, perlu ada kajian kritis:
• Apakah Dewan Perdamaian ini benar-benar berbasis setara dan menghormati kedaulatan setiap bangsa?
• Atau justru menjadi alat legitimasi agenda kekuatan besar untuk menentukan arah politik global sesuai kepentingannya sendiri?
Langkah bergabung tanpa kajian strategis yang matang bisa bertentangan dengan semangat bebas aktif dan berpotensi melemahkan posisi diplomasi Indonesia yang selama ini berusaha menjaga keseimbangan dalam sistem dunia multipolar.
Menyambut inisiatif internasional tidak salah dalam prinsip, tetapi kita harus waspada terhadap narasi yang dibungkus sebagai “perdamaian” tapi sesungguhnya mencerminkan dominasi politik dan militer negara kuat.
Indonesia, sebagai negara dengan sejarah perjuangan kemerdekaan dari penjajahan dan amanat UUD 1945, wajib memastikan setiap keterlibatan internasional tidak melanggengkan dominasi asing, tetapi memperkuat kedaulatan, keadilan, dan perdamaian sejati.
Redaksi Energi Juang News
