Energi Juang News, Jakarta— Dua kapal tanker milik Pertamina yang masih tertahan di kawasan Teluk Persia memicu kekhawatiran baru. Situasi ini mencuat di tengah kebijakan terbaru Iran yang mewajibkan kapal membayar tarif lintasan menggunakan mata uang kripto.
DPR Soroti Risiko Baru bagi Kapal Indonesia
Kapoksi NasDem Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Amelia Anggraini, menilai kondisi tersebut perlu segera ditangani secara serius. Ia menegaskan pemerintah harus sigap membaca potensi risiko terhadap kapal nasional.
“Saya memandang situasi dua kapal tanker milik Pertamina yang saat ini masih tertahan di kawasan Teluk Persia harus menjadi perhatian serius bersama terutama pemerintah,” kata Amelia kepada wartawan, Sabtu (10/4/2026).
Sebagai anggota Komisi I DPR RI, Amelia mengungkapkan pihaknya belum menerima kepastian terbaru terkait kondisi kedua kapal tersebut. Namun, ia mengingatkan potensi penerapan pungutan kripto tetap terbuka.
“Hingga saat ini Kami di Komisi 1 DPR RI belum mendapatkan informasi dan kepastian tentang kedua kapal tersebut akan dikenai pungutan, namun dengan adanya kebijakan baru Iran, potensi itu tetap terbuka. Karena itu, langkah mitigasi harus segera dilakukan, baik melalui jalur diplomasi maupun koordinasi keamanan maritim internasional,” katanya.
Keselamatan Awak dan Energi Jadi Prioritas
Amelia menekankan perlindungan terhadap awak kapal dan keamanan distribusi energi nasional harus menjadi fokus utama. Selain itu, kepastian jalur pelayaran juga dinilai krusial di tengah situasi geopolitik yang dinamis.
“Terkait pertemuan dengan Kemlu, pada kesempatan pertama, kami di Komisi I DPR RI akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Luar Negeri terkait perkembangan situasi ini dalam waktu dekat,” kata Amelia.
Baca juga : Selat Hormuz Ditutup, Indonesia Masih Punya Jalur Pasokan Migas Alternatif
“Kami di DPR juga perlu memastikan bahwa negara hadir dalam melindungi kepentingan nasional, termasuk aset strategis seperti kapal energi dan keselamatan WNI. Selain itu, kami juga akan mendorong adanya langkah diplomasi aktif Indonesia, baik secara bilateral maupun melalui forum internasional, untuk menjaga stabilitas kawasan dan menjamin kebebasan pelayaran,” tambahnya.
Iran Terapkan Tarif Kripto untuk Kapal Melintas
Iran diketahui mulai memberlakukan kebijakan baru bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Setiap kapal diwajibkan membayar tarif menggunakan aset kripto dengan nilai setara US$ 1 atau sekitar Rp 17.122 per barel muatan minyak, selama masa gencatan senjata dua minggu dengan Amerika Serikat (AS).
Juru bicara Serikat Eksportir Minyak, Gas, dan Produk Petrokimia Iran, Hamid Hosseini, menyebut kebijakan ini sebagai strategi untuk menghindari sanksi internasional.
Dalam praktiknya, kapal yang hendak melintas harus mengirimkan e-mail berisi detail muatan kepada otoritas Iran. Setelah itu, tarif akan ditentukan sebelum kapal diizinkan melanjutkan perjalanan.
“Begitu email tiba dan Iran menyelesaikan penilaiannya, kapal-kapal diberi waktu beberapa detik untuk membayar dengan bitcoin, untuk memastikan mereka tidak dapat dilacak atau disita karena sanksi,” kata Hosseini, dikutip Jumat (10/4/2026).
Redaksi Energi Juang News
