Jakarta, Energi Juang News–Pembengkakan jumlah titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG), diungkap pemerintah. Jumlah titik SPPG yang membesar hingga ribuan, membuat keuangan negara rugi Rp 1 triliun per bulan.
Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan mengungkap pembengkakan ribuan titik SPPG gabungan dari dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan luar wilayah 3T. Zulhas mengatakan pembengkakan titik dapur MBG ini terkait kasus dugaan jual beli titik SPPG.
“Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Ibu Nanik tadi barusan,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi di gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6).
Padahal, menurut Zulhas, rencana awal ada 2.000 titik SPPG di daerah 3T. Namun, dalam temuannya, terdapat 8.617 titik.
“Nah, yang nomor dua, Saudara-saudara, ini menjadi perhatian kita yang utama karena memang tertinggal, yaitu 3T. 3T itu didata ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN, 6.138,” ujarnya.
Zulhas menilai kelebihan titik SPPG berdampak pada pengeluaran anggaran MBG senilai Rp 1 triliun setiap bulannya. Ketum Partai PAN itu meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan.
“Kalau lapak 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada atau 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau 1 tahun Rp 12 triliun. Nah, ini yang yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” ujarnya.
Selain itu, Zulhas mengungkapkan banyak sekolah elite yang tidak memerlukan MBG, namun menerima. Sebaliknya, kata dia, masih ada sekolah yang memerlukan program itu tapi belum tersentuh, khususnya di wilayah 3T.
“Dalam rangka perbaikan, kita perlu apa, refocusing agar penerima manfaat ini tepat. Misalnya, sekolah-sekolah yang bagus ini akan dilakukan langsung 1 bulan ini. Sekolah-sekolah yang elite, ya, memang enggak memerlukan makan bergizi,” kata Zulhas.
“Yang memerlukan belum dapat, tapi yang enggak perlu dapat. Nah, ini akan ditata lebih lanjut karena kita akan fokus kepada yang terlambat ini sangat terlambat 3T,” lanjutnya.
Zulhas juga meminta pembenahan kualitas dapur yang berkaitan dengan kebersihan. Zulhas menegaskan tidak boleh lagi ada kasus keracunan.
“Karena kita tidak ada zero tolerance terhadap keamanan pangan ini. Walaupun satu, enggak boleh lagi ada yang keracunan, gitu ya. Oleh karena itu, akan fokus ke sini dalam dalam bulan ini. Iya, sebulan nanti kita lihat lagi, ya,” ujarnya
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan ada potensi ke arah penutupan SPPG yang membengkak. Menurutnya, tidak serta-merta langsung ditutup tapi akan ditata ulang menyesuaikan kondisi lapangan.
“Ya pasti salah satunya arahnya ke sana dong. Tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat ya, dinventarisir kondisinya seperti apa. Kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa hanya mengacu kepada angka-angka kan tidak,” kata Pras.
“Kondisinya masing-masing tentu kan kita lihat, berbeda-beda tetapi yang pasti harus semua itu sesuai dengan SOP sesuai dengan standar sesuai dengan prosedur gitu,” lanjutnya.
Pras lantas menanggapi hebohnya nama-nama pemilik SPPG yang kini beredar. Pras menekankan bukan siapa pemiliknya yang dipersoalkan, melainkan pelaksanaan SOP.
“Termasuk kalau, mohon maaf, ya ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG gitu. Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih pada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP-SOP yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Sebagai elite Partai Gerindra, ia menegaskan tak ada instruksi kader memiliki dapur MBG. Pras mengatakan kepemilikan dapur MBG oleh anggota partai merupakan urusan masing-masing.
“Termasuk, mohon maaf, saya sebagai… bukan sebagai Mensesneg ya, sebagai kader Partai Gerindra kan ada juga dibawa-bawa nama partai. Tapi yang bisa kami sampaikan mewakili partai bahwa tentu tidak ada instruksi institusional,” ujarnya.
“Kalaupun ada yang dianggap kader atau perorangan, tentu atas ini masing-masing. Sekali lagi yang tidak boleh adalah melanggar ketentuan atau melanggar aturan,” lanjutnya.
Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menetapkan Asep Yusuf Somantri (AYS) sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Kejagung mengungkapkan peran Asep dalam kasus ini.
“AYS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh tersangka SS (Sony Sonjaya) selaku Wakil Kepala BGN untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis,” ujar Dirdik Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi di Kejagung, Jakarta, Kamis (11/6).
Redaksi Energi Juang News
