Energi Juang News, Jakarta – Pemerintah Indonesia terus mengupayakan penyelamatan warga negara yang menjadi korban kejahatan lintas negara. Sepanjang Februari hingga pertengahan Juli 2026, ribuan WNI berhasil dievakuasi dari wilayah konflik di Myanmar dan dipulangkan secara bertahap ke Tanah Air melalui Thailand.
Proses pemulangan tersebut melibatkan koordinasi intensif dengan berbagai pihak karena lokasi para korban berada di daerah yang memiliki tingkat keamanan tinggi dan sulit dijangkau.
Pemulangan 1.203 WNI Berlangsung Bertahap
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mencatat sebanyak 1.203 warga negara Indonesia (WNI) berhasil dipulangkan setelah diselamatkan dari pusat-pusat penipuan daring (online scam) di Myanmar. Pemulangan dilakukan secara bertahap melalui jalur darat menuju Thailand, dengan periode evakuasi berlangsung sejak 20 Februari hingga 16 Juli 2026.
Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan operasi tersebut memerlukan koordinasi lintas negara mengingat sebagian besar lokasi penyekapan berada di wilayah Myawaddy, kawasan konflik yang tidak berada di bawah kendali penuh pemerintah Myanmar.
“Sejak 20 Februari hingga 16 Juli 2026, pemerintah Indonesia telah berhasil memfasilitasi pemulangan 1.203 WNI dari pusat-pusat online scam di Myanmar melalui Thailand,” ujar Heni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (20/7).
Korban Dijerat Lowongan Kerja Fiktif
Kemlu menjelaskan, sebagian besar korban berangkat sebagai pekerja migran nonprosedural setelah tergiur tawaran pekerjaan di Thailand dengan janji gaji tinggi yang beredar melalui media sosial.
Setelah tiba di Thailand, para korban diduga diselundupkan secara ilegal melintasi perbatasan sungai menuju wilayah konflik di Myanmar. Di lokasi tersebut, mereka dipaksa bekerja untuk sindikat penipuan daring.
Menurut Heni, para korban kerap mengalami penyitaan paspor, pembatasan kebebasan bergerak, intimidasi, kekerasan, hingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kemlu Imbau Calon Pekerja Verifikasi Penyalur Resmi
Kemlu mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja di luar negeri, terutama yang menjanjikan penghasilan besar tanpa prosedur yang jelas.
Pemerintah mengimbau calon pekerja migran untuk memastikan legalitas perusahaan penyalur melalui instansi ketenagakerjaan sebelum menerima tawaran bekerja di luar negeri.
“Pencegahan merupakan langkah terbaik untuk melindungi masyarakat Indonesia dari risiko eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang di luar negeri,” kata Heni.
Redaksi Energi Juang News
