Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengenai ramainya pemberitaan dan percakapan negatif tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial patut dipertanyakan secara serius.
Sudaryono menyebut ramainya persoalan MBG di ruang digital antara lain karena guru, orang tua siswa, wartawan hingga sejumlah pihak dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) ikut membicarakan persoalan tersebut. Ia bahkan mengaitkannya dengan faktor ideologis dan politik, sembari menyatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat di lapangan sebenarnya tidak bermasalah dengan MBG.
Cara pandang semacam ini justru berisiko melahirkan kesan bahwa ketika cermin memperlihatkan wajah yang buruk, maka yang harus disalahkan adalah cerminnya.
Buruk muka, cermin dibelah.
Padahal, jika pemberitaan mengenai MBG muncul karena guru menyampaikan kondisi di sekolah, orang tua menceritakan pengalaman anaknya, wartawan melakukan kerja jurnalistik, dan masyarakat sipil melakukan pengawasan, maka persoalan utamanya bukan mengapa mereka berbicara. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: mengapa persoalan tersebut terjadi dan apakah negara telah memperbaikinya?
Dalam negara demokrasi, kritik publik tidak menciptakan persoalan. Kritik justru membuat persoalan yang sebelumnya tersembunyi menjadi terlihat.
Inilah pentingnya konsep ruang publik (public sphere) yang dikembangkan Jurgen Habermas. Ruang publik merupakan arena tempat warga mendiskusikan persoalan bersama, menguji kebijakan, menyampaikan keberatan, dan membentuk opini publik.
Media massa dan media sosial dalam konteks masyarakat digital merupakan bagian dari ruang pertukaran informasi tersebut. Karena itu, ketika guru, orang tua, wartawan dan organisasi masyarakat membicarakan MBG, aktivitas tersebut tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai upaya politisasi.
Justru sebaliknya, program pemerintah yang menggunakan sumber daya publik memang sewajarnya menjadi objek pengawasan publik. Apalagi MBG menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak. Standar kehati-hatian terhadap keamanan pangan semestinya jauh lebih tinggi dibandingkan program publik biasa.
Karena itu, jika terdapat laporan siswa mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG, maka respons pertama negara semestinya bukan mempertanyakan siapa yang membuat berita itu viral. Respons pertama harus memastikan: apa yang terjadi, mengapa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana agar tidak terulang?
Dalam studi komunikasi dan organisasi, terdapat kecenderungan yang dikenal sebagai “blaming the messenger”—menyalahkan pembawa pesan karena kabar yang dibawanya tidak menyenangkan.
Fenomena ini sangat berbahaya dalam tata kelola pemerintahan.
Ketika seorang guru melaporkan masalah, guru bukanlah penyebab masalah. Ketika orang tua mengeluhkan kondisi anaknya, orang tua bukanlah penyebab masalah. Ketika wartawan memberitakan sebuah kejadian, wartawan bukanlah penyebab kejadian tersebut. Begitu pula LSM yang melakukan advokasi dan pengawasan tidak otomatis menjadi sumber persoalan. Mereka adalah pembawa informasi mengenai persoalan.
Dengan logika yang sama, media sosial tidak membuat persoalan MBG menjadi ada. Media sosial hanya membuat informasi mengenai persoalan tersebut bergerak jauh lebih cepat. Tentu tidak semua informasi di media sosial benar. Ada informasi yang keliru, ada informasi yang belum terverifikasi, ada pula kemungkinan konten yang sengaja dibuat untuk kepentingan politik. Pemerintah berhak meluruskan informasi yang salah dan menindak informasi yang memang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Namun, persoalan menjadi berbeda ketika kritik yang berbasis pengalaman faktual dipukul rata sebagai agenda ideologis dan politis.
Jika memang terdapat tuduhan yang tidak benar, pemerintah dapat menunjukkan data pembanding. Jika terdapat informasi palsu, bantahlah dengan bukti. Jika terdapat kesalahan prosedur, jelaskan prosedurnya. Jika terjadi kelalaian, umumkan langkah koreksinya. Inilah prinsip dasar akuntabilitas publik.
Pemerintah tidak cukup mengatakan bahwa sebuah program secara keseluruhan berhasil. Pemerintah harus mampu memperlihatkan indikator keberhasilan, mekanisme pengawasan, jumlah kasus, tingkat kesalahan, langkah korektif, serta mekanisme pertanggungjawaban.
Sebab, ukuran keberhasilan program publik bukan ditentukan oleh seberapa sedikit pemerintah mendengar kritik, melainkan oleh seberapa cepat pemerintah memperbaiki kekurangan setelah kritik disampaikan.
Dalam teori sistem, sebuah organisasi yang sehat membutuhkan mekanisme umpan balik (feedback mechanism). Kritik masyarakat sesungguhnya dapat dipandang sebagai sistem alarm. Alarm tidak menyebabkan kebakaran. Alarm memberi tahu bahwa mungkin ada sesuatu yang harus segera diperiksa.
Begitu pula kritik terhadap MBG. Ketika orang tua mengeluhkan makanan, guru melaporkan persoalan distribusi, wartawan menemukan ketidaksesuaian, atau LSM mengungkap kelemahan tata kelola, seluruh informasi tersebut semestinya menjadi feedback bagi BGN.
Justru institusi yang sehat adalah institusi yang mampu mengubah kritik menjadi data untuk perbaikan. Dalam perspektif Karl Popper, kebijakan dan institusi yang terbuka harus siap menghadapi proses kritik dan pengujian. Tidak ada kebijakan publik yang boleh ditempatkan di luar ruang kritik hanya karena kebijakan tersebut merupakan program unggulan pemerintah.
MBG pun demikian. Program sebesar MBG justru membutuhkan pengawasan yang semakin kuat, bukan kritik yang semakin dibatasi.
Mengatakan bahwa masalah MBG ramai karena dibicarakan di media sosial juga berpotensi membalik hubungan sebab-akibat. Media sosial hanyalah medium. Kalau tidak ada peristiwa yang dianggap penting oleh masyarakat, percakapan publik tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, ketika sebuah peristiwa menyangkut keselamatan anak, kualitas makanan, penggunaan anggaran negara, atau pelayanan publik, wajar apabila masyarakat memberikan perhatian besar.
Bahkan BGN sendiri sebelumnya mengakui adanya persoalan dalam pelaksanaan MBG. Pada awal September, Sudaryono menyampaikan permohonan maaf atas kasus keracunan di Sidoarjo dan menyebut adanya kelalaian dalam pelaksanaan yang menimbulkan gangguan kesehatan.
BGN juga disebut melakukan penertiban terhadap dapur penyedia makanan yang dinilai tidak memenuhi standar, dengan jumlah dapur yang ditutup hampir 2.000. Fakta tersebut justru menunjukkan bahwa kritik publik tidak sepenuhnya lahir dari ruang kosong. Ada persoalan nyata yang memang harus dibenahi.
Di sinilah pemerintah perlu berhati-hati. Ketika guru, orang tua, wartawan dan LSM yang mengkritik kebijakan mulai diposisikan sebagai kelompok yang “meramaikan” persoalan, terdapat risiko terjadinya delegitimasi terhadap pengawasan publik.
Sangat berbahaya apabila kritik terhadap kebijakan publik perlahan-lahan dibentuk sebagai sesuatu yang identik dengan ketidaksetiaan, kepentingan politik, atau upaya mengganggu pemerintah. Demokrasi justru membutuhkan warga yang berani mengatakan bahwa kebijakan pemerintah memiliki kelemahan.
MBG merupakan program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, mempertahankan MBG tidak harus berarti mempertahankan setiap praktik pelaksanaannya. Justru program tersebut harus terus dikoreksi agar tujuan pemenuhan gizi anak benar-benar tercapai.
Ada perbedaan besar antara membela program dan membela setiap kesalahan dalam pelaksanaan program. Membela program berarti memastikan MBG berjalan dengan standar keamanan pangan, transparansi anggaran, kualitas makanan, distribusi yang baik, serta mekanisme pengaduan yang efektif.
Sebaliknya, membela setiap kesalahan hanya demi menjaga citra pemerintah akan membuat persoalan semakin besar.
Pemerintah seharusnya tidak takut terhadap kritik. Yang semestinya ditakuti adalah kritik yang tidak lagi dipercaya karena pemerintah dianggap selalu mencari kambing hitam.
Pemerintah seharusnya tak mempersoalkan mengapa cermin memperlihatkan wajah yang buruk. Sebab dalam demokrasi, cermin bukan musuh. Cermin adalah alat untuk melihat kenyataan.
Dan apabila wajah yang tampak di cermin memang buruk, solusi yang dibutuhkan bukan memecahkan cerminnya. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki wajahnya.
Redaksi Energi Juang News
